Bataragoa Weblog

UBSTANSI “NUKLIR”-NYA MUBAH, “PLTN MURIA”-NYA HARAM

Posted in Lingkungan, PLTN by Geritz on April 1, 2008

SUBSTANSI “NUKLIR”-NYA MUBAH, “PLTN MURIA”-NYA HARAM

Berikut ini tentang klarifikasi dari Gus Nung (Ketua PC NU Jepara) tentang berita yang beredar tentang pernyataan PBNU mengenai “Mubah dan Haram”-nya PLNT. Redaksi menampilkan bentuk asli dari tulisan Gus Nung. Aplikasi nuklir selain pada PLTN, pada dasarnya hukumnya mubah (boleh-boleh saja). Sedangkan aplikasi nuklir pada PLTN di Indonesia, akan menjadi kajian lebih mendalam di tingkat PBNU. “Yang sudah jelas-jelas dihukumi HARAM adalah proyek PLTN Muria yang akan dibangun di Jepara!

 

Ini hasil mubahatsah (pembahasan) para ulama yang telah kami selenggarakan, sesuai ketentuan, al-ijtihad laa yunqodlu bi al-ijtihad (hasil ijtihad ulama tidak dapat dianulir oleh hasil ijtihad yang lain). Jadi keputusan ini tidak dapat dianulir oleh PWNU ataupun PBNU sekalipun, karena sifatnya juga kontekstual di Jepara,” jelas Ketua PCNU Jepara, H. Nuruddin Amin.

 

Penjelasan ini disampaikan berkaitan dengan banyaknya kesalahpahaman mengenai hasil mubahatsah alim ulama yang diselenggarakan oleh LBM-NU Jawa Tengah dan PCNU Jepara pada 1 September lalu. Mubahatsah yang diikuti oleh sekitar 100 kiai dari wilayah Jawa Tengah itu, memutuskan bahwa PLTN Muria hukumnya HARAM, mengingat mafsadat-nya (dampak negative) lebih besar daripada maslahat-nya (dampak positif). Tim perumus mubahatsah yang terdiri atas KH Aniq Muhammadun, KH Kholilurrohman, KH Ahmad Roziqin dan KH Imam Abi Jamroh, telah mempresentasikan keputusan tersebut dalam forum Raker Nasional LBM PBNU di Wisma Taman Wiladatika Cibubur, Kamis 6/9.

 

“Semua peserta Rakernas dapat memahami keputusan HARAM PLTN Muria. Semua peserta juga dapat menduduk-kan antara aplikasi nuklir yang hukumnya mubah dan aplikasi nuklir dalam PLTN Muria yang diharamkan oleh ulama Jepara,” jelas Nuruddin Amin. Keputusan itu antara lain didasarkan pada kaidah: dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil mashalih (mencegah kerusakan atau dampak negative, harus didahulukan daripada mencapai kebaikan atau dampak positifnya). “Seringkali ada mafsadah dan maslahat berkumpul dalam sebuah perkara. Al-Qur’an mencontohkan khamr (minuman keras) dan maisir (judi), yang diakui ada manfaatnya, akan tetapi dampak negative atau dalam bahasa Al-Qur’annya, itsmuhuma akbaru min naf’ihima (dosanya lebih besar daripada manfaatnya), sehingga hukumnya HARAM! Ketentuan Al-Qur’an ini kemudian jadi rujukan utama, dan dirumuskan dalam berbagai kaidah fiqih,” papar Gus Nung, panggilan akrab Nuruddin Amin. Soal aplikasi nuklir selain pada PLTN, tidak menjadi perbincangan dalam mubahatsah alim ulama di Jepara. Nuruddin mengakui, memang aplikasi nuklir selain untuk PLTN, hukumnya boleh-boleh saja (mubah). Apalagi untuk kepentingan kedokteran, pertanian dan rekayasa genetika lain yang membawa manfaat. “Makanya, kita kan tidak pernah bereaksi negative terhadap hal itu. Silahkan ada reactor penelitian di Yogya, di Bandung, di Serpong. Itu untuk kebutuhan pengem-bangan keilmuan yang sangat bermanfaat. Tapi jangan sekali-kali melakukan simplifikasi, bahwa reactor PLTN itu ya sama dengan reactor penelitian di Serpong! Sama apanya dulu?” tanya Gus Nung memperingatkan.

 

Kapasitas reactor PLTN Muria yang rencana akan dibuat besarnya 4 x 1000 MW, jelas lebih besar dibandingkan dengan reactor penelitian Serpong yang kalau dijadikan listrik, kapasitasnya hanya 30 MW. Reactor nuklir di Serpong bertujuan menghasilkan radio isotop dan penelitian material yang bermanfaat untuk kepentingan kemanusiaan. Sedangkan reactor PLTN semata-mata menghasilkan panas yang digunakan untuk menggerakkan turbin generator listrik. “Kapasitas limbah yang dihasilkan juga berbeda. Limbah PLTN jauh lebih besar, yang di antaranya terdapat Limbah Tingkat Tinggi (high level waste) atau disebut plutonium, yang usia radiasinya 24.000 tahun, yang belum ada teknologi yang dapat menetralkannya. Ini diakui oleh semua ahli nuklir, baik yang pro maupun yang kontra PLTN. Dalam pembahasan fiqih kemarin itu, limbah ini dikategorikan sebagai mafsadah muhaqqoqoh (dampak negative yang nyata),” jelas Gus Nung. Argumentasi adanya “krisis energi”, dalam pembahasan fiqih, dipandang masih bersifat mauhumah atau dhanni (perkiraan). Sedangkan kebutuhan untuk memenuhinya, termasuk dalam kategori kebutuhan tahsiniyyah (tersier atau kebutuhan kemewahan), bukan hajiyyah (kebutuhan sekunder), apalagi dharuriyyah (kebutuhan primer). Sementara itu, sebenarnya kemampuan PLTN hanya mempunyai kontribusi sebesar 2-4 % dari kebutuhan energi nasional, sedangkan persediaan energy lain yang lebih aman masih relative banyak, berupa batubara, gas alam, angin, matahari, gelombang laut, bio fuel, bio etanol, dan lain-lain yang dimiliki oleh Indonesia. “Apalagi pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam memutuskan PLTN Muria, mereka tidak pernah diberi sosialisasi. Pemerintah tidak memenuhi prinsip fiqih siyasah yang menyatakan: tashorruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah (kebijakan pemerintah harus mengikuti kemaslahatan rakyat). Rencana PLTN Muria juga telah mengakibatkan kegelisahan masyarakat atau tarwi’ul muslimin.

 

Seluruh pertimbangan ini yang membuat para ulama putuskan PLTN Muria hukumnya HARAM,” tegas Gus Nung.

(Keceng)

Sumber : maremindonesia.com

Tulisan ini mengalami modifikasi bentuk. Bukan modifikasi isi tulisan.

Iklan
Tagged with: , , , , , ,

Sebelas Asumsi Keliru tentang harga listrik PLTN

Posted in PLTN by Geritz on Februari 22, 2008

INFO ENERGI – 17 Juni 2007

Sebelas Asumsi Keliru tentang harga listrik PLTN

Perhitungan keekonomian PLTN selalu menjadi bahan kontroversi yang tiada habisnya. Kalangan industri nuklir dan pihak-pihak lain yang pro nuklir selalu menyajikan perhitungan biaya listrik PLTN yang terlampau optimistik. Berikut ini adalah 11 kekeliruan asumsi yang menyebabkan biaya PLTN kelihatan murah.

1. Biaya konstruksi 1000-2000 USD/kW

Biaya konstruksi PLTN diasumsikan secara optimistik sebesar 1000-2000 USD/kW (OECD, 2005; MIT, 2003; DGEMP, 2003; CERI, 2004). Untuk menguji validitas asumsi tersebut kita bisa mengambil contoh kasus pembangunan PLTN Olkiluoto. Kasus ini cukup menarik karena merupakan kontrak pembangunan PLTN yang masih baru, proses transaksinya relatif terpantau serta besaran-besarannya bisa diukur. Nilai kontrak tersebut juga dipakai sebagai acuan dalam berbagai studi keekonomian PLTN akhir-akhir ini (RAE, 2004; DTI, 2007).

Nilai kontrak pembangunan PLTN Olkiluoto yang berkapasitas 1600 MW adalah 3 milyar Euro atau sekitar 2450 (more…)

Tagged with: