Bataragoa Weblog

Tentang RSPA®

Posted in air by Geritz on Februari 22, 2008
Workshop RSPA®Latar belakang Pemikiran/Konsep
1. When and how was the RSPA team formed?

Rakyat Salatiga Peduli Air (RSPA) semula diinisiasi oleh DPC PKB [Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa]. Prakarsa ini digulirkan pada akhir Agustus 2006. DPC PKB ini memprakarsai sebuah pertemuan dengan mengusung isu tentang respons masyarakat Salatiga – pelanggan PDAM – untuk mengambil sikap atas kebijakan menaikkan tarif air yang dianggap semena-mena. Semena-mena, karena kebijakan tersebut hanya diputuskan dengan: [a] klaim dua sosialisasi yakni di kalangan DPRD yang kemudian disebut dengan ekspose. Ekspose ini kemudian dianggap sebagai persetujuan dari legislatif. Padahal dalam demonstrasi massal 26 Desember 2006, Ketua DPRD sendiri menegaskan di depan massa bahwa DPRD tidak pernah memberikan persetujuan atas ditetapkannya Perwali (Peraturan Walikota) No 36 tahun 2006. Kedua sosialisasi pada Forum Lintas LSM se-Salatiga; [b] karena di kalangan direksi PDAM (Badan pengawas PDAM) sudah ada dua wakil masyarakat, yang seolah-olah sudah merepresentasi komnitas pelanggan PDAM.

Sejumlah pertemuan digulirkan dengan mengambil tempat pertemuan di Kantor DPC PKB, Jl Patimura Salatiga. Prakarsa ini digulirkan lantaran PDAM melalui Perwali No 36/ 2006 telah menetapkan kenaikan tarif air minum mulai dari 100% – 130%. Dalih kenaikan yang diargumentasikan adalah karena:

[1] sudah dua tahun terakhir tidak ada kenaikan tarif PDAM,

(more…)

Tagged with: , , ,

Antisipasi Bencana dalam Kebijakan Tentang Air

Posted in Makalah by Geritz on Februari 22, 2008

Antisipasi Bencana dalam Kebijakan Tentang Air[1]

Sebuah Telaah Gerakan Rakyat Menentang Keluarnya Kebijakan Kenaikan Tarif PDAM

Geritz Febrianto R. Bataragoa, Nick T Wiratmoko, Sumadi

ABSTRACT

Public policy making concerning water which is non-participatory immediately resulted on the resistance of water users in Salatiga. The policy of PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum – Local State Water Government) which was established in such a way potentially leads to governance disaster in terms of water governance, politics, participation, accountability, and transparency. It has to be balanced with policy advocation which principally should start with the building of awareness and empowerment of the water users, government aparatus, and political power community as well as the Civil Society Organisation community itself. The balance of the state aparatuses, the power of the water users community, and the political power community is necessary for the interrelatedness imperative for water governance. The praxis of the advocation necessarily involves all possible power of different elements which has to be materialized into political system, laws, regulation, institutions, financial mechanism, and water users community development, and users’s rights. One of the ways of the advocation is through social movement. The attempt to anticipate governmental disaster above will in its turn be sustainable through the establishment of deliberative democracy in water governance, which will be indicated by participation, accountability, and transparency. Keywords: good governance, deliberative democracy, socio-political movement, public policy advocacy, water governance, governance disaster

Pengantar

Terbitnya SK Peraturan Walikota (Perwali) No 36/2006 2006 ternyata mengundang pro dan kontra. Argumentasi pro kenaikan tarif adalah bahwa demi karena penyesuaian kemahalan. Pihak yang kontra berargumentasi bahwa kenaikan lebih dari 100 persen merupakan sebuah kebijakan yang menyesakkan komunitas pelanggan. Dalam perjalanan waktu, ternyata kebijakan ini semakin mengundang perhatian dari kalangan aktivis partai, mahasiswa dan kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), akademisi, (more…)

Tagged with: , , ,