Bataragoa Weblog

Republik Alpa

Posted in Artikel by Geritz on Maret 29, 2008


Karlina Supelli

Apakah yang kita rayakan kala tahun kalender berganti? Tak seorang pun bisa melepas masa silam. Bahkan saat Paus Gregorius XIII mengubah perhitungan kalender hingga dalam semalam orang melesat dari tanggal 4 ke 15 Oktober 1582, tak sepotong waktu pun tercuri.

Di tengah kegaduhan menyiapkan pesta, mungkin kita juga minta peramal membaca tanda- tanda peristiwa yang akan datang. Apakah tanda itu berisi harapan atau kematian, tidak lagi relevan. Yang utama ialah mengulang ritual gaduh akhir tahun. Mungkin inilah cara kita melupakan barisan kelalaian yang berlarian meninggalkan korban berceceran di seluruh negeri. Indonesia ialah sebuah kisah tentang alpa.

Lalai dan abai

Dalam pekan terakhir 2007 peta Indonesia sesak oleh tanda merah bencana, menyambung lebih dari 200-an bencana besar-kecil sepanjang tahun. Sebagian besar dipicu oleh peristiwa alam. Ratusan orang tewas dan puluhan ribu menjadi pengungsi. Namun, mengatakan bahwa Indonesia kerap ditimpa bencana karena terletak di jalur rawan gempa, sama dengan mengulang pelajaran IPA kelas empat SD.

Menuduh alam adalah cara murah menyembunyikan kelalaian serta kelambanan mengatasi dampak bencana. Itu juga siasat melarikan diri dari tanggung jawab atas kesembronoan. Jika perlu jalan pendek untuk berkelit, sebutlah semua itu takdir alias musibah yang menyergap dari langit.

Permukaan Bumi seperti kulit telur rebus setengah matang yang retak-retak. Bedanya, pusat Bumi terus bergejolak sehingga potongan-potongan di atasnya saling dorong, saling tindih, dan saling tekuk. Hanya oleh pilihan manusia—atau sebaliknya, keterpaksaan—peristiwa-peristiwa alam beralih menjadi bencana.

Berhadapan dengan sesama dan alam, manusia gampang cedera. Kerentanan adalah kondisi manusia. Hanya saja, ringkasan semacam ini mengubur terlalu banyak detail. Tidak semua dimensi kerentanan manusia bersifat kodrati. Kerentanan juga perkara hubungan antara cuaca kultural kita dan brutalitas pertarungan materi yang menandai sejarah dewasa kini. Dalam pertarungan itu kerentanan merupakan potret buram tata sosial, ekonomi, dan politik, yang cirinya adalah kesenjangan akses.

Alam tidak mengenal ras, usia, agama, jender, dan kelas. Namun, ketika terjadi kekeringan, hanya kaum papa yang mati kelaparan. Kala gempa, anak- anak dan perempuan yang merupakan korban terbanyak. Kerentanan bukan hanya perkara ketiadaan daya ketika malapetaka menimpa. Kerentanan terutama berisi ketiadaan kebebasan ke berbagai sumber daya yang menyangga seseorang agar berkemampuan sebagai manusia.

Andai petani gurem di lereng-lereng curam punya agunan yang bisa ia tukar menjadi modal, andai ia punya cukup uang dan kemudahan mendapatkan informasi, ia tentu menyewa lahan yang tidak rawan longsor untuk bercocok tanam. Rumahnya tidak roboh menimpa anak-anak karena ia punya pilihan untuk membangun rumah tahan gempa. Tetapi pengandaian itu hanya ada dalam cita-cita.

Bagi kaum papa yang tertimpa malapetaka, cita-cita adalah kemewahan yang di ujung hari terasa menyiksa. Litani ini kedengaran biasa-biasa saja kecuali dengan mata tajam kita menyimak putusan-putusan pengadilan. Meminjam ungkapan tokoh desa yang enggan disebut namanya, kita hidup di bawah sistem hukum yang mirip sarang laba-laba. “Ia menjerat serangga tetapi porak poranda oleh terpaan burung”.

Kendati mengakibatkan kehidupan puluhan ribu keluarga porak poranda, pesawat tergelincir atau hilang, pengungsi silih ganti, hutan gundul atau terbakar, kita bebal dalam kesembronoan. Dalam kebebalan itu terlibat nasib begitu banyak orang yang tidak akan pernah berubah kendati pemerintah dan bahkan generasi berganti.

Berurusan dengan perilaku abai, lalai dan sembrono dalam skala seluas negara tampaknya memojokkan kita lagi ke pertanyaan tentang kemungkinan hidup bersama. Padahal, kata bersama licin bagi tafsiran. Penggusuran paksa warga miskin dilakukan dengan alasan mulia kepentingan bersama. Kisah di lapangan menunjuk ke fakta bahwa itu berarti pembangunan sentra bisnis dan permukiman mewah.

Apakah kita perlu belajar lagi dari sejarah lahirnya demokrasi modern? Bukankah dari barisan omongan akhir-akhir ini tampaknya kita masih mendambakan demokrasi sebagai prinsip penataan hidup bersama? Demokrasi modern bertumpu di atas pengalaman mereka yang paling tertindas oleh watak otoriter kekuasaan. Dan mereka tentu bukan pemilik uang maupun pemangku kekuasaan yang jumlahnya segelintir, melainkan rakyat kebanyakan.

Dari situ turun pengandaian yang masuk akal. Benih demokrasi tumbuh dalam prinsip bahwa keputusan yang menyangkut jatuh bangun pemenuhan kebutuhan pokok yang menyangga kehidupan bersama, hanya sahih jika bertumpu di atas kondisi hidup-mati rakyat biasa yang paling rentan terhadap dampak keputusan itu.

Semua dinding adalah pintu

Pokok di atas membuat kita sesak. Kita sadar bahwa bencana tidak berkurang kendati pun kita punya ilmu dan teknologi untuk mendeteksi peristiwa-peristiwa alam. Paling-paling kita mengurangi dampaknya, kecuali kita juga rela menata ulang konsesi lahan, hutan, sumber air, perbaikan pendidikan dan upaya kesehatan, distribusi informasi dan lain-lain. Tepat di sinilah kita terbentur tembok kepentingan ekonomi-politik. Di balik tembok itu berlindung para pebisnis dengan pundi-pundi yang bisa membayar transaksi apa saja, termasuk nyawa manusia asalkan ada janji laba.

Kita boleh gusar karena tidak menemukan jalan keluar. Bagi warga miskin, jalan keluar artinya bagaimana bertahan hidup dalam manuver penyangkalan dan pengabaian. Bagi mereka situasi darurat bukan pengecualian, bukan situasi khusus akibat peristiwa luar biasa, melainkan suasana hidup sehari-hari. Bagi ibu hamil, contohnya. Melahirkan adalah proses alami, tetapi adalah bencana jika setiap jam dua ibu mati dalam proses itu. Kita alpa menandainya sebagai bencana karena kematian dalam brutalitas hidup sehari-hari dianggap perkara “biasa”.

Apa yang mencengangkan adalah potret faktual bahwa yang rentan dan terabaikan ternyata yang paling mengerti bahwa jalan keluar tidak perlu dicari ke sana dan kemari. Pintu ada di setiap tembok yang menghadang mereka ke hampir semua akses untuk bisa hidup secara manusiawi. “Semua dinding adalah pintu” (RW Emerson, 1803-1882).

Istri nelayan menyiasati situasi darurat sehari-hari dengan menjadi penjual bakulan hasil tangkapan nelayan. Ketika dengan cara itu pendapatan keluarga meningkat, istri-istri nelayan Desa Moro, Kabupaten Demak, mendirikan Puspita Bahari. Cita-cita mereka sederhana: membebaskan diri dari jerat lintah darat yang selama ini mengangkangi akses ekonomi suami-suami mereka.

Sekelompok ibu miskin di kaki bukit Ungaran menghidupkan lagi ritual benih mulai dari menyisihkan biji terpilih, menangkar, mengolah tanah, menyemai, sampai menuai panen yang sekaligus menghasilkan benih baru untuk musim tanam berikut. Inilah perlawanan diam-diam bagi kebebasan pangan yang terampas setelah tiga sumber keramat petani—benih, air, dan lahan—dimangsa perusahaan-perusahaan besar.

Di beberapa desa di Aceh yang hancur akibat tsunami 2004, ibu-ibu punya cara lain menyiasati ekonomi keluarga yang belum juga pulih. Serupa dengan ibu-ibu di kawasan kumuh Jakarta dan Malang, Jawa Timur, mereka mengembangkan usaha sederhana. Karena tak punya benda berharga, agunan mereka adalah kepercayaan yang dijamin kelompok. Bagi mereka, transaksi ekonomi sekaligus merupakan cara mengembalikan sosialitas yang remuk ditelan sistem perekonomian modern.

Bahwa kemudian mereka punya akses ke politik—ikut mengambil keputusan di desa entah waktu banjir atau pemilu—dan posisinya secara kultural naik karena menafkahi keluarga jika bukan malah menjadi kepala keluarga, adalah konsekuensi logis dari keberhasilan menyiasati cara pandang yang selama ini memaksa mereka menerima keniscayaan kerentanan.

Kita punya dua pilihan mengurangi bencana. Tetap berharap dengan gagap akan ada perubahan radikal dalam cara merawat hidup bersama, yang hampir-hampir mustahil dalam mesin ekonomi-politik yang dijalankan dengan kebebalan. Atau, percaya bahwa kelompok paling rentan pun mampu menghidupkan kembali gugus penyangga hidup bersama mereka. Kendalanya? Lagi-lagi sifat alpa para pengelola negeri yang tidak peduli dengan dinamika riil warga biasa, tetapi sibuk melayani kepentingan korporasi. Gerakan akar rumput dipandang sebagai sekadar upaya menyulam bolong-bolong yang ditinggalkan ekonomi-politik dominan dewasa ini. Sesungguhnya, mereka mewahyukan solusi bagi Republik yang sedang dibenamkan oleh pendekatan yang sarat kealpaan. Sebuah pendekatan yang menyeret negeri ini tenggelam dalam genangan malapetaka.

Selamat Tahun Baru 2008.

Karlina Supelli Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

Tulisan ini diambil dari Harian Kompas tanggal 31 Desember 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: