Bataragoa Weblog

MEMPERTEGAS PERAN KAUM INTELEKTUAL DALAM MENGAWAL[1] KEBIJAKAN YANG PARTISIPATIF GUNA MEREDAM KORUPSI

Posted in Makalah by Geritz on Februari 22, 2008

MEMPERTEGAS PERAN KAUM INTELEKTUAL DALAM MENGAWAL[1] KEBIJAKAN YANG PARTISIPATIF GUNA MEREDAM KORUPSI

(Studi Kasus Pengawalan Atas Pembuatan Kebijakan Tentang Tarif Air di Salatiga)

Geritz Febrianto Rindang Bataragoa[2]

Abstract

Personal is political. The problem is that not many people are aware of the fact. Even the intellectuals do not realize that their lives are very much influenced and at the same time influence politics. This makes them afraid of being involved in some practically political actions. Referring to Bourdieau’s “habitus”, this will be an opinion paper commenting on the academicians’ participation into the case of water tariff problems in Salatiga and how they perceive the social movement for enhancing participatory public policy making. This overview of the academicians’ attitude towards politics will reflect the socio-cultural mindset that influences the practice of corruption in Indonesia. Knowing the mindset, this paper will suggest some practical actions that may initiate the transformation in Indonesian society. Keywords: Bourdieau’s “habitus”, academicians’ participation, water tariff problems, political actions, participatory public policy making, Indonesian society,

Pendahuluan

Makalah ini merupakan pengalaman berharga sebagai aktivis mahasiswa di Kota Salatiga. Cerita tentang Gerakan Sosial di Salatiga ini merupakan sebuah pengantar untuk memasuki melihat Habitus Kaum intelektual. Lahirnya Peraturan Walikota 36/2006 Tentang kenaikan tarif PDAM di Salatiga, mendatangkan keresahan rakyat Kota Salatiga. Gerakan Masyarakat Salatiga yang beraliansi yang kemudian dikenal sebagai Rakyat Salatiga Peduli Air (RSPA/®[3]), berargumentasi bahwa Peraturan Walikota 36/2006 merupakan kebijakan yang sangat menyesakkan komunitas pelanggan PDAM. Namun pemerintah Kota Salatiga dan PDAM, mengeluarkan argumentasi bahwa kenaikan tarif ini dikarenakan adanya penyesuaian kemahalan biaya produksi.

Gerakan ini ternyata berumur sangat panjang (umumnya gerakan masyarakat hanya berumur 1-3 minggu saja), tidak seperti umumnya yang terjadi di beberapa daerah lain, karena gerakan RSPA berlangsung selama 7 bulan. Geritz dkk (2007) dalam jurnal Renai tahun VII No. 1.2007, mengemukakan bahwa yang membedakan gerakan protes air dengan gerakan aliansi protes lainnya terhadap kebijakan tarif PDAM didasarkan pada asumsi yang mendasarinya. Pertama, regulasi ini (Perwali 36/2006) akan berpengaruh pada sekitar 21 ribu pelanggan. Jika diasumsikan per KK (Kepala Keluarga) ada empat jiwa, maka jumlah yang akan terkena dampak adalah 84 ribu jiwa dari jumlah sekitar 150 ribu jiwa di Kota Salatiga.

Kedua, akses air bersih yang seharusnya disediakan sebagai barang publik tidak bisa dengan serta merta dijadikan komoditas dengan membangun logika “kalau mengelola perusda harus untung.” Logika ini berujung pada dijadikannya PDAM sumber pendapatan yang harus memberikan setoran sebagian ke pos PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sementara itu, regulasi yang memayungi pengelolaan air justru mendorong untuk pertama-tama mengedepankan pelayanan publik secara optimal, bahkan jika perlu, kebijakan tarif PDAM juga memihak pada kaum miskin (pro-poor).

Ketiga, Perwali 36/2006, harus ditinjau ulang karena mengeluarkan aroma tak sedap dalam perumusan kebijakannya.

Keempat, bahwa kesadaran dan keberdayaan pelanggan atas atas akses air bersih selama ini direpresi dengan minimalnya hak-hak perlindungan atas akses air. Selama ini PDAM Kota Salatiga tidak memiliki standar pelayanan minimum dan mekanisme SOP (Standard Operational Procedure[4]).

Keempat asumsi di atas cukup memberikan alasan untuk melakukan pengawalan atas proses kebijakan penetapan tarif PDAM Kota Salatiga. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka pemerintah akan berani untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan diri dan kelompok saja dengan mengorbankan kepentingan rakyat dan hal ini pun akan berlaku untuk kebijakan pada sektor-sektor yang lain, seperti pendidikan, pembangunan, dan lingkungan. Artinya ada indikasi rawan praktek korupsi dalam water governance dan berujung pada pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Pengertian KorupsiKorupsi merupakan salah satu “penyakit” dalam masyarakat sekarang yang sangat sulit dibendung laju pertumbuhannya. Menurut Transparency Internasional, secara singkat, korupsi didefinisikan sebagai menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.[5] Pernyataan-pernyataan normatif mengenai korupsi harus berdasarkan titik pandang, standar ”baik”, dan model cara kerja korupsi dalam situasi tertentu.Menurut Caiden,[6] bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal yaitu :

  • Berkhianat, Subversi, transaksi luar negeri yang ilegal, dan penyelundupan
  • Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemeerintahan, menipu dan mencuri.
  • Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsu dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, dan menyalahgunakan dana.
  • Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
  • Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, dan menjebak
  • Penyuapan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi
  • Menjegal pemilihan umum, memalsu kartu suara, menagi-bagi wilayah pelilihan umum agar bisa unggul
  • Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
  • Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan
  • Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
  • Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
  • Perkoncoan dan menutupi kejahatan
  • Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos

Dieter Frisch (1994) yang dikutip oleh Jeremy Pope (2003) mengatakan bahwa : ”korupsi memperbesar pengeluaran untuk barang dan jasa; memperbesar utang suatu negara (dan memperbesar cicilan utang di masa mendatang); menurunkan standar, karena barang yang diserahkan adalah barang yang mutu dibawah standar teknologi yang tidak cocok atau tidak perlu; dan menyebabkan proyek-proyek dipilih berdasarkan modal (karena lebih menguntungkan bagi pelaku korupsi), bukan berdasarkan kemampuan menyerap tenaga kerja yang bermanfaat bagi pembangunan.”

Pemberantasan korupsi merupakan agenda mendesak yang harus dilaksanakan karena sangat merugikan negara. Dalam peringkat baru yang dikeluarkan lembaga Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Indonesia bersama Thailand menduduki peringkat kedua dengan skor 8,03, setingkat di bawah Filipina yang mendapat nilai 9,40. Bagi Indonesia, hasil ini sedikit lebih baik setelah tahun lalu, Indonesia mendapat nilai 8,16. PERC mengatakan, kampanye pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedikit memberikan hasil positif, tapi belum cukup untuk membersihkan nama Indonesia.[7]

Sedangkan Menurut ICW pada pertengahan semester I/2007, terdapat 51 kasus korupsi baru yang terungkap dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 665,8 miliar. Jumlah kasus baru ini sangat sedikit sekali, jika dibandingkan dengan temuan BPK mengenai kerugian negara. Dalam Hapsem Semester II 2006 dilaporkan terjadi 5.776 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 13.3 triliun.[8]

Dari temuan di atas, saya mencoba menarik ke kesimpulan bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi. Dalam hitungan rupiah mungkin kita bisa menghitung berapa banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak yang seharusnya milik rakyat.

Kaitannya dengan PDAM Salatiga, RSPA/® mencium adanya indikasi korupsi, dan telah melaporkan ke kejaksaan tapi tidak cukup bukti untuk menahan mereka. Bahkan ada korupsi yang sangat sulit dibuktikan adalah ketika untuk menjadi pegawai PDAM, maka harus menyetorkan sejumlah uang kepada orang tertentu dikalangan pemerintahan. Ini terbukti saat Tim dosen akutansi Fakultas Ekonomi UKSW melakukan audit atas permintaan RSPA®, didapatkan bahwa PDAM kelebihan jumlah tenaga kerja.

Mempertegas Peran Kaum Intelektual

Dalam berbagai kasus kebijakan yang menyimpang, banyak peran kaum intelektual sangat memegang peranan yang penting. Seperti kita ketahui bersama bahwa mahasiswa diseluruh Indonesia memulai aksi protes mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat atau memprotes tindakan korupsi para pejabat pemerintahan, sangat mempengaruhi keadaan.

Belajar dari Gerakan RSPA/® yang saling berkolaborasi antara LSM, Mahasiswa, elemen masyarakat, dan Partai Politik, dan dengan berusaha sekuat mungkin menyadari bahwa banyak kepentingan yang mendahului, tapi masih dalam koridor menciptakan kemaslahtan masyarakat, maka gerakan ini bisa jalan dengan berbagai dialektika yang terjadi. Gerakan ini merupakan salah satu gerakan yang dapat menggerakkan kuantitas masyarakat yang cukup banyak, karena masyarakat merasa nyaman berada dalam dampingan mahasiswa dan aktivis lainnya[9]. Hasil dari kolaborasi ini ialah terbitnya peratuan walikota yang baru, sebagai pengganti Peraturan Walikota 36/2006.

Gerakan ini sebagian besar juga didukung oleh para mahasiswa yang pada prinsipnya mencoba menancapkan habitus good governance pada pengelolaan air.

Masalah dan Hambatan

Keterlibatan kaum intelektual sangat penting dan perlu ditegaskan untuk ikut serta, agar tidak mengurangi proses-proses keilmiahan yang terjadi di dalamnya. Kaum Intelektual yang dimaksud di sini ialah Aktivis Mahasiswa, Aktivis LSM, dan Dosen. Berhasil dalam bergerakan di sini, bukan berarti tidak mendapatkan hambatan dalam proses-proses yang berlangsung. Belajar dari kasus Salatiga, sangat sedikit kepedulian dari mahasiswa dan Perguruan Tinggi dalam mendatangkan/mendekatkan restoran surga[10] bagi masyarakat sekitar.

Pernyataan diatas bukan tanpa alasan, ini terbukti dari :

  1. Saat ada mahasiswa yang berdemonstrasi menyuarakan suara kenabiannya, kadang dosen di dalam kelas malah menjelek-jelekkan mahasiswa, di depan mahasiswa yang ada dikelas, biasanya dengan kata “mahasiswa kurang kerjaan.” Hal ini pun akhirnya dicerna oleh mahasiswa yang diajarkannya seolah-olah berdemonstrasi adalah kegiatan yang tidak berguna. Label “kurang-kerjaan” sekaligus menempatkan mahasiswa yang melakukan demonstrasi dalam posisi tertindas
  2. Kadang kala beberapa dosen diajak untuk berkolaborasi bersama dengan alasan membuat gerakan masyarakat mempunyai nafas ilmiah. Namun faktanya, dosen seringkali beralasan takut nafas ilmiah yang dimiliki ternoda oleh politik. Padahal sejak lahir kita sudah bersinggungan dengan politik, bahkan beberapa kebijakan adalah produk intelektual. Dalam hal ini kosakata politik dianggap sebagai hal yang jelek, padahal tidak selalu demikian.
  3. Dosen-dosen yang enggan bergabung berjuang bersama rakyat, ketika diminta oleh pemerintah sebagai mediator pemecahan masalah kadang kala menjadi yang paling mengetahui permasalahan masyarakat.
  4. Ini yang paling parah, karena beberapa dosen menjadi konsultan pemerintah[11], tapi tanpa landasan berpihak pada rakyat, Sehingga produk yang dihasilkan malah menyengsarakan rakyat. Hal ini sama dengan budaya “asal bapak senang, aku dapat untung”. Parahnya di mana? Bukankah ini sama saja dengan mencari keuntungan diatas penderitaan rakyat banyak (Rent Seeker).

Pola pikir (mindset) beberapa pengajar di atas secara perlahan membunuh daya kritis mahasiswa. Berdemonstrasi telah mendapat predikat buruk di mata para dosen, tanpa mengetahui proses-proses yang terjadi di balik itu semua. Di satu sisi kegiatan ini adalah tindakan riil pengabdian pada masyarakat dan bentuk dari kesadaran mahasiswa yang menyadari dirinya adalah pemuda sekaligus intelektual, bukan dengan proyek live-in di suatu desa yang belum tentu membutuhkan pendampingan.

Para pengajar biasanya apriori terhadap demonstrasi tanpa mengetahui substansi dan proses yang berlangsung. Padahal seharusnya sebagai akademisi dosen di tuntut untuk ilmiah dan objektif. Artinya harus di uji dan dibuktikan terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian. Kebiasaan ini sepertinya tidak menjadi habitus seorang dosen saja, tetapi juga telah menular kepada dosen yang lain dan para mahasiswa yang secara tidak sadar di pengaruhi.

Kaum Intelektual dan Demokrasi Deliberatif[12] Gerakan Masyarakat

Dalam menciptakan demorasi deliberatif dalam tata kelola air (water governance), keterlibatan kaum intelektual menjadi sebuah syarat mutlak, karena ruang berdialektika dalam nuansa ilmiah dimiliki oleh kaum intelektual. Menjaga demokrasi deliberatif dalam gerakan masyarakat menjadi sebuah pilihan mutlak yang harus dipertahankan. Di saat tingkat keilmiahan di tuntut, banyak hal yang hanya bisa dilakukan oleh dosen yang berkompetensi dalam bidang tertentu, sebagai contoh yang ahli dalam melakukan audit keuangan pada PDAM Salatiga adalah dosen akuntansi Fakultas Ekonomi UKSW. Biasanya kalau mahasiswa punya keterbatasan karena sering dianggap belum selesai belajarnya.

Pelajaran Dari Pierre Bourdieu

Saya mencoba menghadirkan pemikiran Pierre Bourdieu, seorang Filsuf cum Sosiolog asal Perancis. Pierre Bourdieu, menjelaskan kekuasaan dari sisi-sisi tertentu, konsep kekuasaan selalu berada dan beroperasi pada suatu arena (field). Dalam arena tersebut, terdapat pelaku-pelaku yang memiliki modal[13], baik itu ekonomik, simbolik, maupun kultural. Habitus[14] merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas bermain, dan juga dalam pendidikan masyarakat.dalam arti luas. Pembelajaran itu terjadi secara halus, tak disadari, seperti orang tidak sadar akan bau mulutnya dan tampil sebagai hal wajar, sehingga seolah-olah sesuatu yang alamiah, seakan-akan terberi oleh alam atau “sudah dari sananya”. Habitus berubah-ubah pada tiap urutan atau perulangan peristiwa ke suatu arah yang mengupayakan kompromi dengan material. Namun, kompromi ini secara tak terelakkan mengalami bias, karena persepsi tentang kondisi objektif itu sendiri dilahirkan dan disaring lewat habitus.

Habitus secara erat dihubungkan dengan ‘modal’, teori ini secara tersirat menjelaskan bahwa secara tidak sadar kaum intelektual bahwa dirinya telah terbeli oleh modal (Penguasa), kemudian menjadi agen dari pemerintah tersebut. Namun ada juga yang karena telah menjadi habitus, kemudian dengan sadar menjadi Rent seeker[15]. Hal ini jika dikaitkan dengan teori hierarki kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Maslow, maka tingkat kebutuhan ketiga berupa kebutuhan untuk menjalin hubungan sosial seharusnya berada di tingkat kebutuhan pertama. Pendapat Bourdieu menyiratkan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok dan rasa aman individu hanya dapat tercapai dengan adanya hubungan sosial antar individu.

Menjelaskan tentang ketakutan seorang akademisi tercoreng keakademisiannnya bila bersinggungan dengan ranah politik, Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa justru pemikiran yang seperti ini yang menjadi salah satu hambatan dalam penelitian. Lebih jauh dijelaskan bahwa hal ini sebagai sebuah satu relasi. Menurutnya, relasi antara teks, karya intelektual mutakhir dan profesi intelektual akan berguna bila telah menjadi tindakan/karya nyata/aksi/perbuatan.

Fokus itu adalah endapan berbagai kebiasaan kita dalam rasa-merasa, memandang, dan bertindak yang disebut habitus. Habitus bukan lagi sebatas kebiasaan seseorang, melainkan telah menjadi kebiasaan masyarakat yang tampak dalam praktik kehidupan sehari-hari. dari korupsi sampai perusakan, dari kebiasaan plagiat sampai kebiasaan mengemplang utang yang dilakukan banyak bank kelompok bisnis di Indonesia dengan ujung pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), bahkan menambah libur tanpa ijin terlebih dahulu.[16]

Dengan melihat hasil sumbangan pemikiran Bourdieu diatas, corak habitus Kaum Intelektual perlu direfleksikan. Mengingat pentingnya Peran Kaum Intelektual dalam mentransformasi bangsa menjadi lebih baik.

Mengusung wacana Civil Society

Mengusung wacana Civil Society (CS) sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Karena yang sangat dirugikan adalah masyarakat secara keseluruhan sehingga dengan menggalang kekuatan rakyat maka akan mampu memperkuat masyarakat itu sendiri, karena pada saat yang sama CS harus berhadapan dengan dua entitas lainnya yakni: realitas pasar, dan negara (State). Pasar, CS dan negara, harus tumbuh bersama dan saling mengimbangi, saling memberikan keberdayaan, saling menopang, dan pada akhirnya saling memberikan sinergi untuk memajukan keadaban[17]. Ketika pilar Civil Society menjadi lemah, sedangkan dua lainnya begitu kuat maka kekuatan negara yang otoritarian bergabung dengan mekanisme pasar, akan menjadikan demokrasi lemah dan negara kemudian mengklim diri sebagai representasi Civil Society, merupakan hal sah-sah saja.[18] Keadaan seperti ini kemudian menjadikan negara (pemerintah) menjadi sangat korup menjadi tak terhindarkan. Oleh karena itu, penguatan Civil Society harus kuat LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Anti korupsi mahasiswa dituntut untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, namun juga harus memikirkan nasib rakyat secara keseluruhan. Paling tidak ada tiga strategi utama yang dapat dilakukan yaitu: (1) Memetamorphosekan dirinya sendiri menjadi masyarakat sipil[19], tidak lagi menjadi menara gading; (2) Melakukan pendidikan politik; dan (3) Bersama-sama rakyat melakukan gerakan untuk menyampaikan aspirasi dan kontrol terhadap negara. Menyadari hal ini RSPA® yang dimotori oleh para mahasiswa melakukan penguatan dan pencerahan, demontrasi adalah pilihan yang terakhir, sebagai bukti RSPA® melakukan konsultasi dengan KPK dna ICW, dan melaporkan ke Kejaksaan negeri Salatiga. Hal ini secara tidak langsung terjadi pemberdayaan masyarakat secara nyata.

Dengan demikian maka Civil Society dapat ditempatkan sebagai entitas yang berdaya, menyadari hak-haknya, dan bergerak berdasar pengetahuan dan pemikiran kritis.Aspek selanjutnya adalah kampanye penerapan Good Governance. Berkaitan dengan korupsi, habitus Good Governance yang terkait adalah: transparansi, tanggungjawab, supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat.

1. Transparansi merupakan habitus yang harus diusung demi terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi. Transparansi dapat dipahami sebagai ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. Semua urusan tata kepemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik. Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus dapat diakses oleh publik. Tidak adanya keterbukaan dan transparansi dalam urusan pemerintahan akan menyebabkan kesalahpahaman terhadap berbagai kebijakan publik yang dibuat. Hal ini pun menjadi tuntutan RSPA®, karena selama ini tidak ada transparansi dari pengelola PDAM Salatiga

2. Habitus Tanggungjawab atau Accountability, setiap kegiatan, kebijakan, biaya yang dikeluarkan oleh pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya ketika diminta untuk mempertanggungjawabkan maka bersedia memberikan. Kasus PDAM Salatiga, RSPA® ketika menuntut hail audit dan laporan keuangan, maka lebih 7 bulan baru PDAM memberikan, itu pun harus pagi-pagi ke kantor PDAM, karena jika kesana jam 9 pagi, Direktur PDAM tidak ditempat. 3. Supremasi Hukum, berbagai upaya hukum yang dilakukan untuk menangkap dan menghukum para koruptor tidak bergema sama sekali. Para koruptor kelas kakap seringkali lolos dari perangkat hukum. Pemerintah dan aparat penegak hukum masih bekerja setengah hati, hanya janji-janji belaka yang diberikan kepada masyarakat di Indonesia masalah hukum sangat lemah, karena bisa diganti dengan uang, jadi keadilan hanya menjadi milik hukum. Ini berbeda dengan eksistensi hukum yang seharusnya memberikan keadilan untuk semua. Artinya setiap kesalahan harus mendapatkan sanksi. Untuk memberantas korupsi, kedaulatan hukum syarat mutlak. Landasan hukum untuk memberantas korupsi harus kokoh, stabil, dan dapat ditegakkan, dan secara tertulis dicantumkan dalam Undang-undang Dasar, Undang-undang, serta dilengkapi dengan peraturan dan prosedur (dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM belum dilengkapi petunjuk teknisnya). PDAM Kota Salatiga yang telah cukup lama berdiri ternyata belum memiliki SOP dan SPM, padahal itu seharusnya ada. Selain itu tim pemeriksa keuangan harus dilindungi dengan Undang-undang agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, artinya pemerintah yang merasa dirugikan tidak mudah menginterfensi bahkan memecat pemeriksa keuangan. Bahkan bila perlu mencontoh tindakan yang dilakukan oleh Presiden Hugo Chavez, yang memilih jalan yang tidak terlalu ampuh, tetapi cukup untuk mengirimkan pesan yang sangat dramatis dengan kampanye selama tujuh bulan untuk menyingkirkan “kanker korupsi” dari tubuh institusi peradilan, pemerintah Chaves menghentikan sementara atau memecat 400 dari 1394 hakim di negeri itu, Pope (2002)4. Untuk menunjang pembangunan yang bebas korupsi, harus melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Di Indonesia, tidak melibatkan masyarakat. Walaupun sudah ada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan mulai di tingkat desa, tetapi negara telah mempunyai program-program yang disusun oleh departemen dalam institusi negara. Jadi program pembangunan yang dirancang dalam Musrenbang tidak dilakukan bila tidak termasuk dalam program negara, padahal yang mengerti akan kebutuhan adalah masyarakatnya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat menjadi sangat perlu dilibatkan bukan hanya dalam perencanaan, tetapi dilibatkan pula dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Untuk memfasilitasi hal ini maka perlu diatur dalam undang-undang dan peraturan tentang partisipasi masyarakat. Keberadaan partisipasi masyarakat yang jelas dan dijamin dalam undang-undang maka laju korupsi dapat dihambat, karena dengan demikian berarti tidak terjadi oligarki kekuasaan dalam pemerintahan dengan kata lain terjadi akan proses menuju demokrasi. Selain itu struktur di PDAM Salatiga sangat oligarki, artinya hanya menumpuk di beberapa orang saja, seperti di Badan Pengawas, perwakilan pelanggan hanya satu, sehingga sangat sulit untuk saling mengawasi (check and balances). Hal terakhir yang harus di benahi adalah meletakkan etika pada posisi yang penting dalam kehidupan. Pengkajian dan penanaman nilai-nilai etika kemasyarakatan perlu untuk selalu ditanamkan, sehingga dicapai habitus yang bisa memberi transformasi kearah yang lebih baik dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini perlu ditanamkan secara dalam di dunia pendidikan dari yang terbawah sampai tingkat doktoral. Kemerosotan etika dalam mepengaruhi habitus akan sangat merusak tatanan yang dibangun, sebagai contoh : Program ekonomi, misalnya, bisa saja membentuk bingkai ekonomi pasar. Namun, dengan corak habitus kita sekarang, lebih mungkin yang berkembang biak adalah para maling, dan bukan pelaku pasar. Akibat merosotnya nilai etika, George Soros, pelaku yang fasih dengan kinerja bisnis sebagai mana dikutip oleh, punya kritik berikut: “…tidak masuknya moralitas dalam kalkulasi bisnis menjelaskan mengapa praktik dan gagasan fundamentalisme pasar begitu sukses”[20]. Tindakan korupsi digolongkan sebagai tindakan tak beretika, Letak etika dalam usaha pemberantasan korupsi tidak akan berguna tanpa penanaman nilai-nilai etika. Korupsi merupakan tindakan yang tidak memandang jenis kelamin dan sudah menglobal, oleh karena itu diperlukan jejaring yang bekerjasama memerangi korupsi oleh semua elemen masyarakat, bahkan sampai jejaring internasional.

Penutup

Corak habitus kita sebagai sebab tersembunyi banyak kemacetan bangsa ini mungkin terdengar sepele dan kelihatan tidak penting ketika diajukan. Setiap kebenaran selalu lebih dahulu terasakan daripada terkatakan. Saat pertama diajukan, biasanya ia juga terungkap dalam rumusan yang tidak sempurna. Upaya pemberantasan korupsi, tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, Non Goverment Organization, atau Lembaga Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi juga merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk didalamnya institusi pendidikan. Memberantas korupsi mulailah dengan diri anda dengan selalu berlandaskan takut akan Tuhan.

 Apendiks Kronologi Gerakan Sosial RSPA/® Dari Agustus 2006-Mei 2007 (Sumber : Dokumen RSPA®)

PDAM public expose Forum LSM (YLKI, Imbas, Emi, Trukajaya, Kilat). Mereka buat spanduk
Akhir Agustus28 Agustus Diawali dengan pemasangan spanduk dari beberapa LSM soal penolakan tarif air. Datang ke DPRD untuk melihat hasil public expose
Awal September 2006 DPC PKB memprakarsai pertemuan sejumlah LSM, kelompok mahasiswa, paguyuban pelanggan PDAM, aktivis perguruan tinggi, dosen, untuk meletakkan dasar resistensi terhadap kenaikan tarif PDAM
11 September 2006 Bertemu Walikota, DPRD, Direktur PDAM, Badan Pengawas:o RSPA pada prinsipnya memohon kesediaan Walikota sebagai owner PDAM untuk menyediakan data audit dan Perwali No. 36/2006 setelah sebelumnya ada perdebatan tentang pentingnya PDAM mengedepankan aspek good governance. o Hadir ke legislatif untuk menyampaikan harapan (public hearing) pada legislatif agar membantu mendukung usaha RSPA dalam mengawal/memperjuangkan good governanceo Pada saat pergi ke DPRD, tidak kurang dari sekitar 40-an preman ” mengawal” aktivis RSPA
13 September 2006 ● Demo dari bundaran Rumah Dinas Walikota● Ada sekitar 200-an● Sejumlah tema dalam spanduk dan poster: PDAM KE MANA AIRMU; Kata Darminto, Walikotanya tidak tahu apa-apa – tanya kenapa; air untuk semua; Walikotanya Darminto atau Totok Mintarto?; boikot PDAM; tarif air naik – walikota mana janjimu—Komunitas Pelanggan Pancuran; Jangan kau tuli jeritan rakyat – jangan kau buta kondisi sesungguhnya; PDAM Ke Mana Airmu?; kapan pelayanan air minum untuk rakyat?;
19 September 2006 ● Kawan-kawan RSPA dari sayap PMII degan membawa spanduk melakukan pembagian selebaran di depan PDAM. Kawan-kawan PMII membawa spanduk yang berbunyi:“Tunda Dulu Bayar PDAM Sampai Tarif Air Turun!!! – PDAM Ngoyak Setoran, Rakyat Jadi Korban – Tanya Kenapa? — Rakyat Salatiga Peduli Air.● Jumlah yang berdemonstrasi sekitar 30-40-an orang.
21 September 2006 Demo ke DPRD, Kantor Walikota, dan PDAM.o Saat demo tidak ada preman yang nampak, karena ada informasi dari pihak intel Polres Salatiga, bahwa Direktur PDAM dan Walikota dipanggil Polres Salatiga yang mengingatkan bahwa: [a] ”tidak benar PDAM mengerahkan preman karena ada aparat pengamanan (Satpol, satpam dan polisi)”; [b] demonstrasi pada hakikatnya adalah konsitusional dan jika ada yang mengganggu (oleh preman), maka PDAM (yang dikawal preman) akan berhadapan dengan Polres dan kalau perlu Direktur PDAM akan “diangkut”.o Jumlah pendemo ada sekitar 100 orang dengan rombongan terbesar dari SPPQT yang semula akan merencanakan demo anti impor beras di Semarang.o Sore hari evaluasi
26 September 2006 o Lobi ke Walikota di Rumah Dinas pagi hari sekitar jam 7.30 pagi. Isu yang diangkat adalah soal representasivitas RSPA dalam Tim Pengkaji
29 September 2006 o Lobby gagal ke rumah dinas walikota
27 November 2006 o Pelanggan Kembali melakukan Demonstrasi air di depan PDAM dalam bentuk mimbar bebas di depan Kantor Walikota dengan menghadirkan Ketua DPRD dan salah seorang anggota legislatif naik ke truk. “DPRD merasa tidak pernah memberikan persetujuan dalam penentuan kebijakan kenaikan tatif air PDAM. Ekspos bukan berarti ajang minta persetujuan. Ketua dan anggota komisi I DPRD dalam orasinya menjamin tidak ada denda keterlambatan pembayaran air pelanggan, kalaupun ada denda akan dibebankan dalam APBD Kota Salatigao Demo ini dikawal dengan dua SSK dari Brimob Polwiltabes Semarang karena ada isu demo akan khaos, padahal tidak terjadi khaos. Yang terjadi adalah mimbar bebas dengan memastikan semua peserta duduk di halaman Kantor Walikota. Sementara, dari pihak polisi (brimob polwiltabes Semarang) lengkap mengenakan seragam anti-huru-hara, water canon, polisi dengan senjata m-16, dan di-coverage oleh polwan di barian depan yang menutup / memblok Kantor Walikotao Ada event anak-anak SD, masih mengenakan seragam SD sepulang sekolah, melakukan potret bersama dengan spanduk yang bertuliskan ”PDAM ngoyak setoran rakyat jadi tumbal” – Komunitas Pelanggan Klaseman. Pada akhir demo anak-anak dan aktivis RSPA melakukan jabat tangan dengan para polisio Pihak intel sempat berujar yang melaporkan pernyataan Brimob dari polwiltabes Semarang yng menyatakan ”Iki demo apa, wong kongene kok diarani demo”
1 Desember 2006 Bertemu dengan Walikota, Direktur PDAM, BP, DPRD:o Duduk bersama antar pemangku hak atas air, yang meskipun ada ketegangan di antara anggota RSPA, akhirnya Walikota berkomitmen untuk menurunkan tarif air, sambil membentuk Tim Pengkaji Tarif.o Dalam tubuh RSPA muncul isu bagaimana menyikapi masuk-tidaknya RSPA dalam Tim Pengkaji Tarif terkait representasi RSPA dalam Tim Pengkaji yang jumlahnya secara ideal dituntut 60% dari total jumlah Tim Pengkaji
13 Januari 2007 ”PDAM Ajukan Subsidi ke Pemkot – Bayar Selisih Pembayaran Konsumen” . Sbsidi pemayaran rekening air konsumen Desember 2006 ke Pemkot Sebesar Rp 653.738.450, yang masih akan dibahas bersama DPRD (Suara Merdeka 13/1/07)
17 Januari 2007 SK Direktur PDAM dinilai tidak memiliki legalitas (Solo Pos 18/1/07)
8 Februari 2007 RSPA pertanyakan sikap DPRD (Suara Merdeka 8/2/07)
9/2/07 Walikota Salatiga mangkat, meninggal di Rumah Sakit Karyadi Semarang. RSPAR mengangkat beliau sebagai pahlawan air karena kebijakan penurunan tarif air.
12 Februari 2007 Penandaan terhadap kematian Pak Wali dituliskan dalam sebuah artikel yang dimuat di Solopos yang berisi tentang pembacaan tentang peristiwa di seputar wafat dan pemakaman Walikota Salatiga. Dari tanda bendera setengah tiang yang dikibarkan masyarakat terbaca bahwa popularitas Walikota kurang besar di tengah masyarakat Salatiga, meskipun beliau sempat menjadi populer karena kebijakannya yang dengan ”legowo” menurunkan tarif air yang telah beliau naikkan beberapa bulan sebelumnya. Sebutan “pahlawan air” telah diberikan oleh RSPA beberapa waktu sebelum beliau masuk rumah sakit.
8 Maret 2007 ●Demo air yang berjumlah sekutar 150 orang mengusung isu: [a] himbauan penurunan tarif air, [b] menuntut DPRD untuk melakukan hak angket dan interpelasi, [c] terjadi disorientasi misi demo karena personal RSPA yang tak ikut setting mengambil alih kendali demonstrasi, [d] pesan yang disampaikan “sangat keras” sehingga pihak Wawali tidak bersedia untuk berdialog. “Pesan “sangat keras” bermakna sebagai character assasination, misalnya “lanang po ra”, DPRD dipandang sebagai pembohong secara personal bukan sebagai lembaga – “anggpota DPR sebelum menjadi DPR menyembah-nyembah rakyat, tetapi ketika rakyat dalam masalah terkait air, DPRD apriori”. ● Wawali mengeluarkan Keputusan No. 500.05/17/2007 tentang Tim Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Salatiga No. 36 Tahun 2006 tentang penyesuaian Tarif Air Umum pada Persauahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga. Tertanggal 8 Maret 2007 dan berlaku hingga 8 Mei 2007.
11 Maret 2007 ● Anggota Komisi II DPRD Salatiga, Budi Santosa, meminta kepada publik agar dapat memberikan waktu kepada tim evaluasi Perwali No. 36/2006 untuk bekerja. Pernyataan ini diberikan setelah beberapa hari sebelumnya (8/3/07) sejumlah anggota DPRD (Fathurachman, Sri Yuliani, Arief Budiyanto, dan Elizabeth DK yang menghadap John Manoppo, wakil Walikota agar polemik PDAM segera dirampungkan. Hanya saja, hasil dari pertemuan itu dikatakan pd wartawan, “Tetapi kami menyadari mekanismenya tidak bisa sim salabim begitu. Ini menyangkut kebijakan publik.”● Budi juga menyatakan bahwa DPRD memang tidak akan menggunakan hak angket dan interpelasi dulu. Kami tidak ingin grusa grusu dulu. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat yang lebih luas. Bahkan kalau perlu, PDAM hanya break even point (Impas, red) saja tidak usah setor ke Pemkot juga tidak apa-apa. RSPAR, melalui, Sumadi, mengingatkan bahwa selama Tim Pengkaji bekerja, sebagaimana dijanjikan Walikota (Alm), maka harga akan diturunkan dahulu. Ini bagian dari negosiasi publikSolo Pos, 11/03/07, ”RSPAR minta tarif diturunkan – DPRD: Biarkan tim evaluasi bekerja”
12 Maret 2007
15 Maret 2007 Dengar Pendapat RSPA dengan Wakil Walikota. Dalam dialog ini, Wawali menyetujui: Tarif Air PDAM yang semula dinaikkan untuk diturunkan kembali kesepakatn untuk mensosialisasikan kesepakatan penurunan tarif melalui mekanisme MOU di media massa esok harinya
16 Maret 2007 Press conference Wawali bersama dengan RSPA dihadiri RSPA®: ● Wawali menyampaikan sikap untuk menurunkan tarif air selama dua bulan sembari menunggu hasil kerja tim pengkaji tarif PDAM ● Pihak RSPA diwakili oleh Insan Mahmud juga menyatakan harapan serta ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak ● penandatanganan MoU Wawali dan RSPA. Hanya saja penandatanganan tersebut di atas kop surat DPC PKB yang dipandang tidak menjadi representasi RSP® ● status MoU dipandang beberapa anggota DPRD dipadang sebagai pelecehan karena dalam MoU ini tidak melibatkan legislatif dan dipandang sebagai distorsi dalam perumusan kebijakan publik.
25 Maret 2007 Ada lobi ke Ketua DPRD dan Wawali untuk bisa hadir dalam demo besoknya yang prinsipnya adalah: ● DPRD akan mendampingi Wawali membacakan SK tentang pencabutan kenaikan tarif PDAM ● Wawali setelah dilobi selama 5 menit di rumah dinasnya setuju untuk membacakan SK Penurunan Tarif PDAM ● Sore melakukan kegiatan konsolidasi membuat mapping persiapan pertemuan general repetition dan demo besok.
26 Maret 2007 Demo RSPA® yang menempatkan RSPA® prinsipnya menyampaikan surat terbuka yang isinya: ● mendorong bekerjanya tim pengkaji Perwali ● mendorong disosialisasikannya hasil MoU Wawali dan RSPA dalam bentuk konsultasi dg legislatif
27 Maret 2007 Trans 7 memberitakan aksi demo berita siang
24-25 April 2007 Focussed Group Discussion di 4 kecamatan (Tingkir, Argomulyo, Sidomukti, dan Sidorejo) dilakukan untuk memperoleh masukan dari komunitas pelanggan terhadap Harapan-Fakta-Masalah-Solusi dalam tiga isu per-PDAM-an, yakni: Tarif, Pelayanan, dan Regulasi.
8 Mei 2007 ●FGD Pelanggan di Ruang Sidang II DPRD dihadiri oleh DPRD Komisi 2, wakil pelanggan 4 kecamatan (masing-masing 10 orang) ditambah dari Komisi II DPRD. Seharusnya bahan yang dibagikan adalah bahan lengkap sintesis FGD 4 kecamatan dan rekomendasinya. Tetapi, yang dibagikan Sekretaris Tim hanyalah masing-masing FGD kecamatan. Sedangkan sintesis FGD dari 4 kecamatan dan hasil rumusan narasi serta rekomendasi tidak dibagikan kepada peserta. ● Nick T Wiratmoko sebagai bagian dari Tim Pengkaji menyurat ke Direktur PDAM untuk dapat memfasilitasi akses data yang diminta Tim Advokasi Akuntansi. Direktur PDAM sudah setuju untuk akses data tersebut● SK Tim Pengkaji Perwali habis masa waktunya.
9 Mei 2007 ● Nick T Wiratmoko dkk dan Tim Advokasi Akuntansi datang ke PDAM, tetapi ada memo direktur PDAM mensyaratkan hierarki permintaan akses data harus melalui Ketua Tim Pengkaji Perwali. Sempat diperdebatkan mekanisme ini karena kasus akses data yang sama oleh nara sumber Tim Pengkaji Perwali, Pak Prapto sempat melakukan akses data tanpa membuat surat. Sementara, Direktur PDAM juga sebagai nara sumber Tim Pengkaji Perwali. Dalam klausul Tim pengkaji Perwali juga disebutkan bahwa Tim Pengkaji bisa mengakses data PDAM. Selain itu, ada dua orang dari PDAM yang juga menjadi Tim Pengkaji Perwali. Yang juga mengundang inkonsistensi adalah bahwa sebenarnya akses data ini, dua minggu sebelumnya sudah diputuskan oleh Tim Pengkaji dan ada keputusan untuk mendampingi Tim Advokasi Akuntansi, tetapi tidak dilakukan dan kemudian memang tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan yang seharusnya dicarikan ruang untuk difasilitasi.
16 Mei 2007 Tim Pengkaji Perwali melakukan rapat yang intinya mempercakapkan:● Bahwa rujukan tarif air berasal dari hitungan Pak Prapto Yuwono SE, ME dari UKSW ; BPKP (Badan Pengawas dan Keuangan Pembangunan); dan rujukan dari Perwali 36/2006● Referens harga-gharga di atas seharusnya juga masih memperhitungkan
29 Mei 2007 Tim Pengkaji Perwali menyerahkan hasil kajiannya. Hanya saja, tim ini belum berhasil sekaligus menyampaikan draft pengkajian tersebut dalam konsultasi publik.

RUJUKAN

Basis, No. 11-12, Tahun ke-53, November-Desember 2004.

Bataragoa, dkk, Antisipasi Bencana Dalam Kebijakan Tentang Air, Jurnal Renai, Tahun VII No.1.2007, Salatiga

Harker, Richard, dkk, Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu (Terjemahan), Bandung :Jalasutra

Priyono, B. Herry, Kompas, 31 Desember 2007, Habitus Baru

www.unisosdem.org/kumtul_detail.php?aid=305&coid=1&caid=34&auid=3 akses pada oktober 2007

Pope, Jeremy (2002), Strategi Memberantas Korupsi (terjemahan), Jakarta : Yayasan Obor Indonesia & Transparansi International Indonesia

Suwondo, Kutut (2003) Civil Society di Aras Lokal, Salatiga: Pustaka Percikwww.seputar-indonesia.com/edisicetak/berita-utama/korupsi-di-indonesia-tertinggi-kedua-di.html akses pada 14/03/2007

www.Antikorupsi.org Akses pada 18 Oktober 2007

 

Geritz Febrianto Rindang Bataragoa, saat ini menempuh studi program strata satu (S1) di Fakultas Pertanian, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. aktif sebagai aktifis mahasiswa di Salatiga dan Aktifis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Salatiga. Selain itu aktif pula sebagai wartawan mahasiswa Scientiarum, UKSW. Publikasi terakhir berjudul “ANTISIPASI BENCANA DALAM KEBIJAKAN TENTANG AIR”, Dimuat dalam Jurnal Renai Tahun VII No.1.2007.



[1] Disampaikan pada 30 Oktober 2007 Dalam Seminar Nasional Hukum di Unika Soegiapranoto, Semarang

[2] Ucapan terimakasih kepada mbak Purwanti, mas Nick, atas diskusi dalam pembuatan makalah ini

[3] Lihat Aneks. RSPA/® adalah elemen masyarakat Kota Salatiga yang terdiri dari sejumlah aktivis yang berasal dari Mahasiswa, LSM, Dosen, Aktivis Partai, Paguyuban Air, Tokoh Agama, yang memberi kepedulian terhadap kebijakan air. Bahwa kemudian ada pilahan RSPA dan RSPA®, itu ditu dicirikan dalam pendekatan. RSPA tidak masuk dalam Tim Pengkaji Perwali, tetapi RSPA® masuk dalam Tim Pengkaji Perwali. Keduanya meskipun diisukan pecah, secara prinsip dialektika di antaranya tetap saja berlangsung.

[4] Dalam wawancara dengan bagian Keuangan dan Teknik PDAM Salatiga (12/05/2007) dan temuan dalam FGD (Focus Group Discussion) dengan pelanggan di empat kecamatan (24-25/04/07 dan 08/05/2007) ditemukan bahwa selama ini PDAM memang tidak memiliki format layanan yang dikemas dalam Standar Pelayanan Minimum dan SOP (Standard Operational Procedure). Periksa Nick T. Wiratmoko et al 2007 Hasil FGD Pelaggan PDAM di 4 Kecamatan

[5] J.J. Senturia, Encyclopedia of Social Science, Vol. VI (1993) memberikan defenisi yang lazim Selama ini “, dikutip dalam Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, 2002, Yayasan Obor Indonesia hal 6.
[6] Gerald E. Caiden, “Toward a General Theory of official Corruptions”, Asian Journal of Public Administration, Vol. 10, No. 1, 1988. dikutip ibid hal 6-7.

[7] www.seputar-indonesia.com/edisicetak/berita-utama/korupsi-di-indonesia-tertinggi-kedua-di.html akses pada 14/03/2007

[8] www.Antikorupsi.org Akses pada 18 Oktober 2007

[9] Belajar dari sejarah Indonesia, masyarakat seringkali pasif karena memang memang sengaja dikondisikan pasif dari generasi ke generasi oleh penguasa dengan senjata militernya. Akibatnya turun-temurun secara umum masyarakat tidak punya akses, pengetahuan, kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi penindasan baik secara halus maupun secara kasar.

[10] Restoran Surga yang dimaksud disini adalah suatu restoran dimana terdapat makanan dengan bumbu “keadaan damai dan sejartera” , selain itu disitu terdapat pula bermacam-macam minuman “Kebenaran dan Keadilan”

[11] Oleh pemerintah ini sering dikenal sebagai Politik Representasi, yaitu menyertakan dosen sebagai konsultan agar mempunyai representasi akademis. Kadang juga dipakai untuk menjinakkan mahasiswa dan masyarakat, dengan menyertakan wakil-wakilnya dalam suatu proyek

[12] Menurut Juergen Habermas, Demokrasi Deliberatif adalah demokrasi di mana legitimitas hukum tercapai karena hukum terlahir dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil. Dalam Demokrasi Deliberatif, yang menentukan adalah cara atau prosedur hukum dibentuk. Bukan seperti dalam Republik Moral Rousseau dimana rakyat langsung menjadi legislator. Periksa Basis, No. 11-12, Tahun ke-53, November-Desember 2004.

[13] Bourdieu menjelaskan defenisi modal sangat luas, namun modal disini saya batasi sebagai, Harta (uang) dan Kekuasaan.

[14] Bourdieu memberi pengertian Habitus adala suati sistem disposisi yang berlangsung lama dan beruba-ubah yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif

[15] Orang yang suka mencari keutungan sendiri

[16] B. Herry Priyono, Habitus Baru, Kompas 31 Desember 2005

[17] Nick T. Wiratmoko dalam Suwondo 2003: Kata Pengantar, Pustaka Percik
[18] Ibid
[19] Memetamorphose, maksudnya adalah mahasiswa mampu mengkondisikan diri sebagai masyarakat sipil dan bukan murni sebagai mahasiswa sehingga tidak ada perbedaan kelompok dalam masyarakat (terjadi persekutuan antara mahasiswa dan civil society)
[20] B. Herry Priyono, Antara Gangsterisme dan Etika, http://www.unisosdem.org/kumtul_detail.php?aid=305&coid=1&caid=34&auid=3

4 Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. tyas said, on April 7, 2008 at 2:53 pm

    wah keren amat makalah anda ini. abstractnya canggih juga. grogi gua sama inggrisnya yang cas cis cus.
    tapi kayaknya gua pernah baca yang kronologi itu dari sumber lain. kok anda nggak sebut sumber dari mana anda ambil itu? ni bisa masuk kriminal lho karena mengutip tanpa menyebut sumber itu namanya plagiat. dan plagiat adalah perbuatan kriminal. semoga anda belajar dari pengalaman ini.

  2. Geritz said, on April 8, 2008 at 6:28 am

    Thanks.
    1. Sebenarnya dirujukan sudah ada.
    2. Namun saya masih kurang bagaimana memasukkannya waktu itu. sekarang sudah mengerti.
    3. Sumber saya pakai saja Dokumen RSPA®
    4. Abstrak ……….. hahahahahaha… itu dari malaikat penolong hahahaha. Apa perlu saya sebutkan juga…..

    btk,
    Geritz

  3. pANDHU said, on Juni 7, 2008 at 7:57 am

    Wah gara-gara buka ini aku jadi inget lagi deh bagaimana kita berjuang di air PDAM sampe segala cara ditempuh..termasuk mau bikin PDAM swakelola, BPK dan anehnya sampe di KPK barang ya, ok salut dengan tmn2 RSPA-R saya kangen bikin gerakan lagi. ayo apalagi enake

  4. phassanje said, on Agustus 7, 2008 at 11:13 am

    sipp pak.. keren bangett…
    kita harus memberanras tuh para koruptor yang tidak tau malu…
    biar dihukum mati aja y.. gimana..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: