Bataragoa Weblog

Antisipasi Bencana dalam Kebijakan Tentang Air

Posted in Makalah by Geritz on Februari 22, 2008

Antisipasi Bencana dalam Kebijakan Tentang Air[1]

Sebuah Telaah Gerakan Rakyat Menentang Keluarnya Kebijakan Kenaikan Tarif PDAM

Geritz Febrianto R. Bataragoa, Nick T Wiratmoko, Sumadi

ABSTRACT

Public policy making concerning water which is non-participatory immediately resulted on the resistance of water users in Salatiga. The policy of PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum – Local State Water Government) which was established in such a way potentially leads to governance disaster in terms of water governance, politics, participation, accountability, and transparency. It has to be balanced with policy advocation which principally should start with the building of awareness and empowerment of the water users, government aparatus, and political power community as well as the Civil Society Organisation community itself. The balance of the state aparatuses, the power of the water users community, and the political power community is necessary for the interrelatedness imperative for water governance. The praxis of the advocation necessarily involves all possible power of different elements which has to be materialized into political system, laws, regulation, institutions, financial mechanism, and water users community development, and users’s rights. One of the ways of the advocation is through social movement. The attempt to anticipate governmental disaster above will in its turn be sustainable through the establishment of deliberative democracy in water governance, which will be indicated by participation, accountability, and transparency. Keywords: good governance, deliberative democracy, socio-political movement, public policy advocacy, water governance, governance disaster

Pengantar

Terbitnya SK Peraturan Walikota (Perwali) No 36/2006 2006 ternyata mengundang pro dan kontra. Argumentasi pro kenaikan tarif adalah bahwa demi karena penyesuaian kemahalan. Pihak yang kontra berargumentasi bahwa kenaikan lebih dari 100 persen merupakan sebuah kebijakan yang menyesakkan komunitas pelanggan. Dalam perjalanan waktu, ternyata kebijakan ini semakin mengundang perhatian dari kalangan aktivis partai, mahasiswa dan kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), akademisi, untuk melihat dan sekaligus melakukan advokasi kepada para pelanggan air PDAM, bagaimana seharusnya proses perumusan kebijakan publik tentang air difasilitasi.Kebijakan yang mengundang protes keras tersebut bisa jadi, seperti kota-kota lainnya, akan bernasib sama dengan perjuangan sejenis, ketika kemudian perjuangannya hanya berumur sehari-dua. Yang membedakan gerakan protes air ini dengan gerakan aliansi protes lainnya terhadap kebijakan kenaikan tarif air PDAM didasarkan pada asumsi yang mendasarinya. Pertama, regulasi ini akan berpengaruh pada sekitar 21 ribu pelanggan. Jika diasumsikan per KK (Kepala Keluarga) ada empat jiwa, maka jumlah yang akan terkena dampak menjadi sekitar 104 ribu dari jumlah sekitar 150 ribu jiwa di Salatiga. Kedua, akses air bersih yang seharusnya disediakan sebagai barang publik tidak bisa dengan serta merta dijadikan komoditas dengan membangun logika ”kalau mengelola perusda harus untung.” Logika ini berujung pada dijadikannya PDAM sumber pendapatan yang harus memberikan setoran sebagian profit ke pos PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sementara itu, regulasi yang memayungi pengelolaan air justru mendorong untuk pertama-tama mengedepankan pelayanan publik secara optimal, bahkan jika perlu, kebijakan tarif PDAM juga memihak pada kaum miskin (pro-poor). Ketiga, SK Perwali di atas kemudian harus dipertanyakan kembali karena menguar aroma tak sedap dalam perumusan kebijakannya. Keempat, bahwa kesadaran dan keberdayaan pelanggan atas akses air bersih selama ini direpresi dengan minimalnya hak-hak perlindungan atas akses air. Selama ini, PDAM tidak memiliki standar pelayanan minimum dan mekanisme SOP (Standard Operational Procedure[2]) dalam menjalankan operasinya.Keempat asumsi di atas cukup memberi alasan untuk memberikan pengawalan terhadap proses kebijakan penetapan tarif PDAM. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka bencana atas kehidupan demokrasi terkait akses air mengancam komunitas Salatiga. Makna bencana dalam masalah ini didasarkan pada arti denotatif kata ”bencana” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989): ”menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan; malapetaka; kecelakaan; marabahaya” dan ” gangguan, godaan, tipuan.” Kasus tarif air PDAM Salatiga ini dapat digolongkan sebagai bencana karena yang terjadi adalah satu praktik yang menyebabkan kesusahan, kerugian, dan penderitaan, serta merupakan gangguan dan tipuan. Dengan demikian, seperti halnya bencana alam, pengaruh yang akan ditimbulkannya luas dan akibat yang akan muncul akan sangat sulit dipulihkan. Maka, penanganannya pun tidak boleh meninggalkan keterlibatan dan relasi-relasi banyak pihak, dan bukan hanya diurusi segelintir penguasa saja apalagi dengan melakukan distorsi politik. Tulisan berikut hendak menyajikan pengalaman bagaimana dari sebuah gerakan kecil kemudian menjadi sebuah afiliasi gerakan [mem-] besar yang mampu mendudukkan kembali dalam forum duduk bersama agar sebuah kebijakan (publik) tentang air seharusnya diusung dalam nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik dan bukan sebaliknya. Dengan ini, diharapkan bahwa bencana yang akan ditimbulkan sudah dapat diantisipasi sedari dini. Tulisan ini akan disajikan dalam empat bagian: [1] antisipasi bencana dalam kebijakan air PDAM; [2] bagaimana negara berhadapan dengan masyarakat warga dalam perumusan kebijakan tarif air di Salatiga, [3] isu dan perhatian seperti apa yang diusung dalam gerakan ini, [4] mengusung demokrasi deliberatif dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik tentang air.

Antisipasi Bencana dalam Kebijakan Air PDAM

Sebuah kebijakan publik mestinya dilahirkan dengan imperatif pelibatan publik. Kebijakan publik bukan dilahirkan karena ekspresi berkuasanya oligarkhi sang penguasa atau elite. Jika ternyata sebuah kebijakan publik dilahirkan dengan mekanisme yang oligarkhis sembari memarginalkan publik, apalagi hal ini menyangkut agenda penyediaan air bersih untuk rakyat oleh PDAM, maka dengan mudah akan ditebak bahwa kebijakan publik ini akan banyak menuai penolakan dengan beragam bentuk. Resistensi ini dapat dimaknai secara jamak. Pertama, bahwa ketidakterlibatan pelanggan (water users) dalam mendapatkan ruang untuk mengambil keputusan terkait soal kenaikan tarif air PDAM. Kedua, pertimbangan merumuskan kebijakan kenaikan tarif air yang ”wajar” oleh PDAM jika tidak melibatkan pelanggan, maka kata ”wajar” akan menjadi sebuah kesadaran palsu (false consciousness) yang diyakinkan pada ranah publik pelanggan. Ketiga, implikasi dari tidak adanya keterlibatan pelanggan kemudian memang tidak didukung dengan penerapan prinsip good governance – utamanya adalah aspek partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi – juga telah menyalahi regulasi pengelolaan PDAM yang seharusnya memang hadir sebagai penyedia jasa penyediaan air bersih. Dalam tulisan ini, prinsip governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, memang mengandaikan adanya posisi negara dalam simbolisasi jamak (legislatif, walikota, Badan Pengawas, PDAM) dapat menempatkan diri sebagai rekanan civil society (pelanggan/masyarakat warga), komunitas politik dan komunitas bisnis. Sebagai rekanan, maka esensi akuntabilitas, partisipasi pemangku hak (stakeholder), dan transparansi menjadi sebuah spirit yang harus menjadi anutan nilai bersama. Tentu saja, prinsip governance dalam posisi yang diametral, dapat saja meletakkan prinsip governance without government. Artinya, tata kelola air bisa jadi tanpa harus melibatkan pemerintah (government). Komunitas civil society pengguna air dalam banyak desa-desa di pegunungan telah secara mandiri melakukan pengelolaan seperti ini. Sebab itu, jika kemudian PDAM melalui Perwali 36/2006 — yang telah menuai protes massa hampir 7 bulan (mulai bulan September 2006 s/d Maret 2007) – tidak membuka ruang bagi governance with water users, dan hanya mengandalkan pada prinsip oligarkhis semata, maka bisa dipastikan akan menjadi sumber potensi bencana. Alasannya adalah PDAM pada posisi sekarang diatur dalam regulasi yang: [a] sifatnya sektoral, bukan lintas sektoral. Padahal, dalam agenda terkait tata kelola air sifatnya adalah bioregionalisme. Artinya, bahwa pengelolaan air (sebagai bagian dari lingkungan alam) pada hakikatnya tidak bisa dikelola sebatas sektoral. Agenda air memerlukan keterlibatan banyak institusi pemerintah dan non-pemerintah bahkan termasuk lintas daerah[3]; [b] peran wakil rakyat dalam legislatif sangat lemah dalam melakukan pembelaan pada pelanggan air sebagaimana diatur dalam Perda No. 5 Tahun 1981.[4] Dalam kapasitas sebagai penyerap aspirasi rakyat, DPRD gagal dalam menterjemahkan hak angket dan interpelasi atas kenaikan tarif air PDAM, selain tak berdaya ketika menghadapi determinasi ekspose PDAM yang kemudian dimaknai sebagai ersetujuan lembaga legislatif atas kenaikan tarif air; [c] citra lembaga negara (pihak eksekutif), telah menghadirkan diri sebagai lembaga negara yang tidak paham bagaimana melaksanakan law enforcement,[5] khususnya dalam membangun kekonsistenan penegakan kebijakan publik; [d] kegagalan membangun sosialisasi Perwali 36/2006 ditandai dengan tidak dibukanya akses Perwali 36/2006 bagi publik. Bahkan ketika dicari dokumen tersebut di bagian hukum, yang terjadi adalah Perwali 36/2006 ditempatkan bukan sebagai dokumen publik, tetapi dokumen rahasia. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan 3 bulan setelah Perwali diumumkan, tidak ada kepastian apakah Perwali tersebut ada atau tidak. Bencana yang sebenarnya sudah mulai bisa dilihat di antaranya adalah: [a] adanya banyak pelanggan PDAM kini mulai mengalihkan sumber airnya bukan dari PDAM tetapi dengan menggali sumur, bahkan sumur dalam, tanpa disertai kampanye dan himbauan untuk menyiapkan sumur resapan; [b] PDAM sendiri karena pertimbangan pragmatis dan regulasi yang longgar tentang pengusahaan air dari sumur dalam tengah menyiapkan sumur dalam di belakang kantor PDAM;[6] [c] ketidaksambungan logika yang dibangun dalam penyiapan kawasan konservasi melalui Perda Tata Ruang tidak ada hubungannya dengan regulasi tentang PDAM; [d] implikasi dari audit sementara menyebutkan bahwa institusi PDAM telah membangun paradigma neraca yang ”pos ganda”. Artinya, pos anggaran yang sama bisa keluar dua kali melalui pos anggaran yang lain;[7] [e] kebijakan PDAM yang telah menerapkan tarif diskriminatif bagi komunitas pelanggan yang vokal, tetapi tidak diberlakukan bagi pelanggan yang tidak vokal;[8] [f] kinerja Badan Pengawas yang dua per tiganya seharusnya menyuarakan kepentingan pelanggan, ternyata dalam praktik lebih cenderung apriori kepada kepentingan pelanggan (water users);[9] [g] distorsi fungsi PDAM yang tidak berfokus pada fungsi penyedia jasa air bersih;[10] [h] praktik gratifikasi oleh Pimpinan PDAM ke Legislatif yang telah disidik Kejaksaan Negeri Salatiga dianggap kurang cukup bukti.[11]

Dengan deskripsi fakta-fakta di atas sebenarnya posisi agenda air sebenarnya memerlukan agenda duduk bersama antar-pemangku hak (stakeholder), bukan sekadar membangun kebijakan publik yang dirumuskan secara oligarkhis. Catatan senada juga dikemukakan Water Global Partnership, dalam sebuah publikasi berjudul Effective Water Governance – Learning from the Dialogues (2003) menyatakan bagaimana air harus dikelola:

“Effective water governance is necessary to solve the water crisis. Water governance determines the roles and responsibilities of the different interests – public, civil and private – in water resource management and development. Resolving the challenges in this area is necessary if we are to achieve sustainable water resources development and management. If we are to secure access to water for all (thus complying with a recent UN human rights declaration), maintain vital ecosystems and produce economic development out of water management, effective water governance is essential. Governance looks at the balance of power and the balance of actions at different levels of authority. It translates into political systems, laws, regulations, institutions, financial mechanisms and civil society development and consumer rights – essentially the rules of the game. Usually improving governance means reform.”

Pesan yang ditulis dari Water Global Partnership sangat jelas bahwa untuk melakukan governance (tata kelola) air yang kelak tidak berujung pada krisis atau bencana, diperlukan keterlibatan (kuasa) banyak pihak dan harus diterjemahkan ke dalam sistem politik, hukum, regulasi, institusi, mekanisme keuangan dan pengembangan komunitas pelanggan, serta hak-hak konsumen. Dengan cara demikian, maka keberlanjutan ketersediaan air dapat dijamin. Ketersediaan air, misalnya, akan berujung pada krisis jika tak ada jaminan pasok air yang selama ini disediakan dari kawasan di luar Salatiga; regulasi untuk konservasi air tak didukung regulasi tata ruang yang tak ada hubungannya dengan penyediaan air lestari; tak ada sedikitpun alokasi dana konservasi dari PDAM dalam konservasi air; kebijakan pengambilan air dalam yang dikembangkan PDAM di tengah kota akan menyedot habis sumur dangkal masyarakat penguna air non-pelanggan PDAM. Dalam aspek hak pelanggan, sudah sangat jelas bahwa dominasi kewajiban pelanggan jauh lebih besar ketimbang sekaligus jaminan PDAM dalam meningkatkan optimalisasi standard operational procedure (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM).

Kalau kemudian RSPA/â[12]melakukan resistensi terhadap kebijakan kenaikan tarif PDAM, gerakan ini hendak mendorong munculnya ruang publik yang memungkinkan terjadinya dialektika terkait kebijakan publik yang dianggap telah terdistorsi.

Posisi Negara vis-á-vis Pelanggan PDAM: Gerakan Politik Lama ke Gerakan Politik Baru

Pelanggan PDAM di Salatiga kini berjumlah 21.718 orang dengan sebaran jumlah seperti terlihat dalam Profil Pelanggan PDAM Salatiga. Jumlah semula tercatat pada bulan September 2006, masih tercatat sekitar 22.600 pelanggan. Dengan munculnya SK Perwali 36/2006, maka dalam wawancara dengan pihak PDAM Suara Mereka (15/1/2007) mencatat bahwa penunggak pembayaran rekening PDAM telah sampai pada posisi yang signifikan, meskipun dalam pernyataan Direktur PDAM di depan demonstran sempat menyebut bahwa pelanggan pada bulan Oktober masih membayar sekitar 90 persen. Jumlah penunggak per Oktober 2006 sebanyak 4.126 (19%), penunggak bulan November 3.913 (18,02%), dan penunggak Desember 2006 sekitar 5.703 (26%). Sumber: PDAM Per Desember 2006 dan Suara Merdeka yang mengutip dari sumber yang sama (15/1/2007) Dalam bergerakan, aliansi RSPA/® berbeda secara signifikan dengan sejumlah gerakan lingkungan atau gerakan protes atau demonstrasi yang selama ini pernah dilakukan. Bila selama ini gerakan protes hanya berlangsung dalam hitungan paling panjang 1 minggu saja, maka gerakan protes air ini telah berlangsung dalam rentang waktu hampir 7 bulan (September 2006 s/d Maret 2007). Meski dalam langkah awal gerakan ini diprakarsai oleh sebuah partai politik, namun dalam banyak penyebutan, gerakan ini enggan disebut sebagai gerakan politik. Keengganan ini sebenarnya terkait dengan stigmatisasi yang sudah terlanjur melekat kalau menyebut politik selalu berasosiasi dengan praktik politik yang kotor, money politics, dan yang bernuansa praktik politik yang kotor. Apakah memang demikian halnya? Sebenarnya, dalam perguliran waktu, sejumlah partai juga terlibat dalam gerakan ini. Sebut saja misalnya Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia. Tentu saja, selain sejumlah partai terlibat, juga ada elemen-elemen LSM, akademisi, organisasi kemahasiswaan dan asosisiasi masyarakat pelanggan. Bila dalam wacana stigmatisasi praktik politik identik dengan praksis yang selalu distigmatisasi. Di dalam khasanah pergerakan sosial di Barat gerakan-gerakan seperti ini memang dimotori oleh kalau tidak partai politik atau mahasiswa. Dengan kata lain, jika memang gerakan protes air diprakarsai sebuah partai adalah wajar saja. Jika kemudian disebut bahwa gerakan ini memang memasuki ranah politik, itu juga wajar. Ranah politik yang dimaksud adalah ranah di mana masyarakat warga (civil society) harus berelasi atau berdialektika dengan wakil rakyat, aparatus negara. Dalam ranah inilah kemudian aspirasi masyarakat dapat diakomodasi, diperdebatkan, dianalisis, dan kemudian menjadi masukan untuk perumusan kebijakan publik yang aspiratif, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini merupakan prinsip yang menjadi pilar kehidupan demokrasi. Bila langkah ini tidak bisa diemban oleh negara dan dalam praktiknya lebih mengedepankan aspek oligarkhi, maka akses masyarakat atas air telah dipolitisir sedemikian rupa hanya sekadar mengejar keuntungan (Pendapatan Asli Daerah), dan bukan mengedepankan jasa penyediaan air bersih yang terjangkau. Fenomena ini kemudian jatuh pada pilihan penetapan/pemberlakuan Perwali No. 36/2006 yang dinilai sarat dengan nilai-nilai bad governance. Bencana kehidupan demokrasi telah ditiupkan oleh Pemkot Salatiga! Suka atau tidak, kemudian apa yang disuarakan dalam gerakan sosial ini tidak bisa lepas dari praksis politik sejati yang berhadapan dengan rezim air yang oligarkhis. Gerakan sosial (politik) RSPA/® sebenarnya agak dekat dengan gerakan politik ’baru’-nya Pakulski, meskipun dalam banyak hal apa yang dilakukan RSPA/® sudah mengalami sejumlah revisi (lihat Matriks Perbandingan politik konvensional dan politik ’baru’). Matriks Perbandingan Politik Konvensional dan Politik ’Baru’

Politik Konvensional Politik ’Baru’
Para Aktor Partai, kelompok kepentingan, lobbi-lobbi, anggota faksi, resmi, representasi Organisasi gerakan, kelompok, lingkaran, jejaring, simpatisan, suporter, aktivis
Mode Instrumental, pragmatikKepentingan khususOrientasi elite Berorientasi moral, bermuatan nilai-nilai
Rujukan Kepentingn khususOrientasi elite Perhatian pada nilai universalistik berorientasi publik
Idiom dan repertoar Program, platform Aktivitas organisasional,Masukan kebijakan (lobby) Slogan, simbol, ikon, pendekatan mobilisasi protes massa yng persuasif ,pendidikan
Tujuan Pencapaian kekuasaan politik (pengaruhnya atas negara) Menekankan nilai-nilai sikap yang tegas terhadap massa

Sumber: Jan Pakuski, 1991. Social Movements – The Politic of Moral Protest

Lantas, apa saja yang mendukung bahwa kebijakan tersebut membawa bencana bagi para pelanggan PDAM? Pertama, bahwa meski ada klaim dari PDAM telah mendapat ”persetujuan dari DPRD” yang sebenarnya terjadi adalah: [a] PDAM hanya melakukan ekspose kepada PDAM dan belum ada persetujuan tertulis terhadap kenaikan tarif PDAM tersebut, [b] kalaupun ekspose tersebut dianggap sebagai dasar dari ”persetujuan”, pihak PDAM telah melakukan beberapa kekeliruan dengan tidak pernah memberikan RAB (Rencana Anggaran Belanja) PDAM pada tahun berjalan dan tidak memberikan hasil audit publik dan BPKP pada lembaga legislatif sebagai bahan rujukan.

Kedua, jika PDAM merasa telah melakukan sosialisasi kenaikan tarif baru PDAM, maka yang terjadi adalah mobilisasi Forum Lembaga Keswadayaan Masyarakat, yang kemudian tidak bisa digeneralisasi menjadi sosialisasi kepada seluruh pelanggan.

Ketiga, SK Perwali sendiri secara hukum dipertanyakan karena selama sebelum Maret 2007, SK tersebut meski telah dimintakan di Bagian Hukum Setda Pemkot Salatiga, surat itu tidak bisa diakses publik. Dalam hal seperti ini, sebenarnya jika belum ada sosialisasi kebijakan, maka sebenarnya kebijakan publik tersebut belum bisa diberlakukan. Keempat, hasil audit yang seharusnya bisa diakses publik dan telah mendapatkan persetujuan untuk bisa diakses, ternyata kemudian diklaim sebagai rahasia negara. Kalaupun ada klaim publikasi sebagaimana yang diklaim PDAM, maka ”publikasi itu hanya dipajang di papan pengumuman PDAM”. Anehnya, dokumen publikasi itu tidak pernah diberikan kepada DPRD, apalagi pada RSPA/®. Yang menarik di sini, mengapa pada saat audiensi bersama Ketua BP yang sekaligus adalah Wakil Walikota tidak berani menyatakan ketidaksetujuan tetapi baru kemudian ”menentang kebijakan” owner PDAM yang hierarkinya lebih tinggi? Mengapa pula sebagai wakil saat itu juga tidak memberikan suara berbeda, tetapi justru setelah itu menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Walikota tidak benar? Kelima, dari struktur Badan Pengawas yang diisi oleh 3 personel, meski dua orang mewakili masyarakat, tetapi selama ini ketiga-tiganya lebih merupakan ”tiga serangkai oligarkhis” yang tak tersentuh oleh audit Badan Pengawas Daerah (Bawasda).[13] Kalaupun akan dilakukan pemeriksaan, maka ancaman sudah menghadang bagi aparat Bawasda jika sampai melakukan audit (internal) dengan benar, maka akan ada ancaman mutasi. Karena selama ini, menurut sebuah sumber Bawasda, ”PDAM adalah sumber dari praktik sampai perah keuangan daerah yang paling longgar dan sulit untuk dipertanggungjawabkan”. Keenam, dalam berbagai aksi demonstrasi dan dengar pendapat dengan anggota legislatif, konstruksi negara sangat sarat dengan nilai-nilai kriminalisasi negara dengan menempatkan pengawal swasta, para preman – yang dibahasakan dengan istilah: tank oleh rekan-rekan RSPA – untuk meng-counter demo dan aksi massa RSPA. Bahkan dalam beberapa perjumpaan dengan sejumlah aktivis, para preman sempat mengancam ”awas, yèn nganti protes ngudunké Darminto, mengko tak jupuk siji-siji. Preman-preman ini tak kurang ada sekitar 40-an dan mereka konon dibayar per satu juta rupiah. Ketujuh, kegagalan wawali melakukan konsultasi kebijakan dengan Komisi II DPRD terkait dengan kenaikan tarif dan sekaligus rencana penurunan tarif. Yang ditempuh wawali adalah mempromosikan prinsip komunikasi sepihak dan praktik tebar pesona dengan memberlakukan prosedur kebijakan publik. Kedelapan, wawali telah melakukan ”kudeta” penambilan wewenang melebihi batas kewenangannya dalam menaikkan tarif air ketika Walikota masih hidup. Kesembilan, untuk memuluskan langkah ini, PDAM diduga kuat juga telah melakukan gratifikasi pada sejumlah anggota DPRD dengan nilai sekitar Rp 60 juta yang dibagi-bagi ke sejumlah anggota dewan. Dugaan ini dilaporkan RSPA ke Kejaksaan Negeri Salatiga yang hasilnya memang tidak cukup bukti untuk menetapkan bahwa pihak PDAM telah meng-gratifikasi legislastif. Isu dan Perhatian Jan Pakulski (1991) dalam bukunya Social Movement – The Politics of Moral Protest, mengemukakan bahwa sebuah gerakan sosial dalam mengemas isu pada hakikatnya terdiri dari tiga. Pertama, memiliki sebuah potensi yang kritikal, yakni sejumlah kegagalan dan ketidakcukupan dalam sistem organisasi. Kedua, organisasi ini terikat dengan nilai-nilai sosial, yakni nilai-nilai yang melegitimasi orde sosial-politik. Ketiga, gerakan sosial ini secara relatif biasanya merupakan entitas yang open-ended dan universal dalam arti memiliki potensi keterkaitan dengan atau relevansi dengan sejumlah isu terkait dengan pro-kontra kenaikan tarif PDAM.[14] Perjalanan gerakan resistensi sosial atas kenaikan tarif air PDAM dapat dilihat dalam perspektif Pakulski dalam nalar: Pertama, tidak selalu bahwa tuntutan RSPA/® kepada pemerintah (Walikota dan/atau Direktur PDAM), legislatif, KPK, dan media, dengan serta merta dipenuhi. Asumsi bahwa tuntutan untuk dapat mengakses data audit misalnya, meskipun pada 11 September 2006 telah disetujui Walikota sebagai owner PDAM dan dihadiri oleh Ketua Badan Pengawas, Direktur PDAM, legislatif, Sekda, ternyata baru pada bulan Maret 2007 baru bisa dipenuhi setelah melakukan sejumlah manuver di ruang publik.[15] Kedua, RSPA/® menggenggam orientasi nilai-nilai good governance (tata kelola pemeritahan yang baik), yang di dalamnya difokuskan pada harapan bahwa PDAM mestinya dapat dikelola dengan merujuk nilai-nilai: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pengerucutan nilai-nilai yang diusung oleh gerakan ini juga dideklarasikan pada 11 September 2006 dalam audiensi dengan Walikota Salatiga. Dalam forum ini juga ditekankan bahwa nilai-nilai good governance inilah sebenarnya jatuh sama platformnya dengan visi-misi yang tercakup dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Salatiga. Dalam konteks ini, sebenarnya RSPA/® juga hendak melakukan verifikasi terhadap nilai-nilai good governance ini melalui proses yang dikompromikan sedemikian rupa, yakni dengan melakukan dua pendekatan: debat publik dan polling (jajak pendapat). Debat publik kemudian dikompromikan akan diusung kawan-kawan BPMU UKSW (Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana) yang akan mengakomodasi debat publik. Debat publik ini tidak sepenuhnya berhasil lantaran: [a] RSPA tidak diundang sebagai salah satu nara sumber dalam forum tersebut. Yang diundang adalah sejumlah ’pakar’ yang dianggap bisa mewakili perkembangan mutakhir polemik PDAM. Tetapi, tiga nara sumber pertama hanya mampu mengutarakan fakta-fakta yang sudah jauh tertinggal dan seorang nara sumber dianggap cukup berhasil menguak fenomena SK Perwali No. 36/2006 sebenarnya tidak cukup memiliki legitimasi hukum karena tidak masuk dalam lembar daerah dan tidak ada sosialisasi yang memadai dari SK Perwali tersebut. [b] selain tidak hadirnya unsur RSPA dalam forum tersebut juga kegagalan menghadirkan representasi PDAM – entah Badan Pengawas atau pun Direktur PDAM sendiri. Dengan kegagalan menghadirkan pihak yang menjadi representasi pro dan kontra yang kemudian diharapkan akan ada debat yang relatif obyetif dengan payung debat ilmiah, kemudian tidak sepenuhnya berhasil. Padahal, forum seperti ini dalam konsolidasi RSPA, posisi BPMU dikonstruksikan netral. Netral ini kemudian diikuti dengan posisi ”keluar” dari aliansi RSPA, meskipun RSPA masih juga mensuplai data-data perkembangan mutakhir. [c] BPMU dalam konsolidasi juga pernah menyatakan bahwa selama ini tidak pernah berkomitmen untuk bergabung dalam RSPA. Padahal, dalam beberapa pertemuan sebelumnya secara intens delegasi BPMU ikut bergabung dalam proses konsolidasi. Dalam konteks seperti ini institusi BPMU berstandar ganda. Polling pernah juga dilakukan, namun gagal. Kegagalan polling diduga dikarenakan: [a] RSPA bahasa terlalu tinggi atau dalam bahasa lain disebut bahasa langitan, [b] rentang kendali RSPA menjadi longgar untuk mengumpulkan kuesioner yang disebar sekitar 2000-an berkas akibat semakin tinggi harapan RSPA tetapi di dalam juga terjadi friksi pendapat yang menajam, [c] energi rekan-rekan gerakan yang sudah terkuras habis untuk kegiatan non-polling, [d] tidak mendapat akses untuk memperoleh kluster data pelanggan dari pihak PDAM. Bahkan salah satu elemen RSPA, BEM STAIN Salatiga, ketika saat itu meminta secara resmi data pelanggan, kemudian direspons ”apa hubungannya BEM STAIN dengan data pelanggan PDAM”. Respons PDAM seperti ini sangat membuat marah komunitas STAIN, tetapi kemudian tidak ada tindak lanjut dari BEM STAIN. Bersamaan dengan tiga elemen pengemasan sebuah gerakan sosial seperti yang dikemukakan di atas, Pakulski juga mengemukakan bahwa proses bergerakan adalah isu-isu dipublikasikan dan kemudian memperoleh pengakuan media. Pakulski mengemukakan empat elemen yang tercakup dalam gerakan seperti ini:· Framing – interpreting issues; alocating them in the context which links them with other issues and points to their general importance as symbols or symptoms of more general value-concerns· Dramatising and amplifying – highlighting those aspects which raise anxiety; infusing them with urgency by linking them with threats of disarter, accidents etc.· Elaborating – linking events into complex constructs, adding ‘plots’ and identifying main villains and heroes.· Packaging – constructing narratives and symbolic vehicle appropriate to particular media, including mass media· Publicising – disseminating through the media, including both movement media and networks, and the mass media of communication.[16]

Apa yang dikemukakan oleh Pakulski di atas sebenarnya sebagian di antaranya juga dapat diilustrasikan melalui seumlah aktivitas RSPA/â sebagaimana di petakan dalam bagan berikut.

Bagan Elemen Proses dan Kontekstualisasi Gerakan RSPA/®

Lima Elemen Gerakan RSPA/® Kontekstualisasi elemen dan aktivitas gerakan
Framing Munculnya SK Perwali 36/2006 ditandingi dengan isu: Pemerintah dan DPRD tidak mengedepankan prinsip good governance dalam kebijakan kenaikan tarif air
Dramatising and amplifying Membangun opini bahwa rezim pemerintah oligarkhis, bad governance, legisatif yang lemah dalam regulasinya sudah usang. Jika ini dibiarkan terus, maka rezim harga ini akan: membahayakan hak pelanggan, ambruknya tatanan komunikasi politik negara-rakyat-legialtif.
Elaborating Mengaitkan sejumlah event: demonstrasi, pemasangan street banner, debat publik, konsultasi publik dengan legislatif, press release, penokohan aktor gerakan pada babak awal dan kemudian aktor-aktor wakil pelanggan PDAM sebagai aktor yang ”benar” sementara PDAM/BP/DPRD sebagai aktor yang buruk dalam mengawal kebijakan kenaikan tarif. Upaya pemetaan aktor-aktor juga dilakukan setiap saat. Penguatan kognitif kolektif dengan pemutaran dan diskusi film Chico Mendes.
Packaging Narasi dan kendaraan simbolik yang tepat untuk meneruskan pesan-pesan bergerakan: ● perumusan press release-pemilihan juru bicara gerakan-mengundang media massa untuk meliput event ini ● mengemas surat ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga diikuti dengan press release ● melakukan mass rally sambil membangun citra non-violence serta melakukan orasi dikombinasikan dengan happening arts. Langkah ini juga dikemas dengan media ● melakukan debat publik via talk-show di radio swasta ● membuat media khusus warta rspa/® yang kemudian dibagikan ke publik ● membuat pamflet John Koplo dan Tom Gembus ● audiensi dengan walikota ● audiensi dengan Direktur PDAM ● dengar pendapat dengan DPRD ● bertukar pendapat/pengalaman dengan rekan-rekan dari Australia dan Belanda serta World Water Forum.
Publicising Melalui press release , penyiaran di radio lokal dalam bentuk talk show, penyiaran di TV Lokal (Cakra) dan nasional (Trans 7).Jejaring yang dibangun melibatkan komponen: LSM, akademisi, organisasi kemahasiswaan, asosiasi petani, dekat dengan komunitas jurnalis

Keterangan: Bagan ini dikembangkan dalam konteks gerakan RSPA/® yang dirujuk dari lima elemen yang dikemukakan oleh Jan Pakulski (1991) Social Movements – The Politics of Moral Protest, hal 66. Melbourne: Longman Cheshire Pty Limited, Australia Lima elemen kegiatan RSPA/® yang mencakup elemen framing, dramatising and amplifying, elaborating, packaging, dan publicising, sebenarnya tidak pernah terbayangkan bahwa hal seperti ini bisa dilaksanakan dalam gerakan resistensi seperti ini. Tak pernah terbayangkan pula, misalnya, melakukan demonstrasi secara ”santun”, tidak anarkhis, kuat dalam menyajikan happening arts, dan sekaligus mampu membangun opini yang mengalir dalam liputan media. Sulit membayangkan pula bahwa demonstrasi RSPA/â sempat dikawal polisi anti- huru hara sekelas Polres Salatiga dan bahkan dikawal oleh Brimob Polda Jateng yang dilengkapi dengan dua SSK serta sebuah water canon. Sementara demo sekelas ini dengan mode of action seperti itu tak pernah dibayangkan oleh para polisi tersebut. Adapun mode of action dari demontrasi yang dimaksud dapat dideskripsikan sebagai berikut: Melakukan standar pemberitahuan beberapa hari sebelumnya ke polisi sebelum demo. Malam sebelum demo, selalu dilakukan cek terakhir dengan melakukan pembagian kerja. Melakukan demo dengan pengaman tali rafia sebagai pembatas identitas pendemo dan bukan pendemo. Demonstran dilengkapi dengan identitas head banner. Pada setiap kelompok pendemo dikoordinatori seorang koordinator lapangan (korlap). Kredo yang kuat ditanamkan adalah non-violence, meski tajam dalam mengemukakan protes air. Lobi pada aparatus yang didemo agar aliran komunikasi demonstran dan yang didemo tetap ada ruang dialektika, terkadang juga hanya berupa mimbar bebas tanpa dialog. Para korlap memastikan siapa yang harus menyampaikan pesan selama demo. Pesan-pesan demo ini kemudian dipastikan juga harus mengalir ke rekan-rekan jurnalis. Ringkasnya, dalam proses seperti ini memerlukan konseptor, implementor, dan sekaligus menjaga momentum resistensi. Pada tahapan seperti ini, lazimnya juga dilakukan penyadaran dan penguatan massa pelanggan air. Cita-cita resistensi ini adalah menguatnya suara pelanggan air dalam mengklaim hak atas air.[17]

Dari catatan ini, pesan implisit yang dapat ditarik dari dinamika di atas adalah adanya semacam siklus gerakan. Sidney Tarrow (1990:48-49), dalam bukunya Struggle, Politics, and Reform: collective action.sociel movements, and cyvles of protest, menyebutkan lima elemen formal sebuah siklus gerakan:

“first, a cycle will show an increasing and then declining magnitude in the use of disruptive direct action. Second, as the cyclus proceeds, collective action is diffused to an increasingly broad spectrum of the public, only to shrink as demand are satisfied, as represion takes hold, and as exhaustion sets in; Third, conflict is diffused across much of the national territory, though not woth the same frequency or intensity to all regions; Fourth, althoug interest groups and ad hoc assemblies are important in generating protest, movement organizations become more prominent towards its peak and accupy the field during its declining phase; Fift, although conflict forms around people’s concrete interests, demands are broadened and transformed into new interpretative frames as the cycle proceeds. Some are the generalized into the common sense of conventional politics.” Tak dapat disangkal dalam perjalanan brgerakan ini terasa adanya: [1] pasang-surutnya minat berkonsolidasi anggota gerakan. Ketika tahap inisiasi gerakan, kebanyakan anggotanya adalah elite aktivis, baru kemudian diikuti oleh massa pengikut (pelanggan). Tak jarang, jumlah peserta gerakan dalam konsolidasi juga mengalami pasang surut; [2] dengan bergulirnya siklus bergerakan, rasa lelah, rasa tak puas, bahkan putus asa juga melanda tubuh gerakan ini. Bahkan dalam beberapa hal gerakan ini harus berpisah karena polarisasi dalam memilih pendekatan bergerakan; [3] meski kasus protes air cukup tajam direspons oleh komunitas pelanggan di Salatiga, tak secara otomatis gerakan sejenis terjadi di tempat lain; [4] tak juga dipungkiri, meski sisi kepentingan kelompok (parpol maupun personal atau kelompok) juga mencuat, peran elite gerakan yang basanya berbasis dari organisasi LSM akan mengambil peran signifikan ketika spirit perjuangan menurun; [5] meski ada benturan kepentingan di antara anggota/kelompok/faksi-faksi dalam gerakan sosial protes air ini, prinsip perjuangan untuk mendorong proses governance regulasi air yang berbasis partisipatoris, akuntabilitas dan transparansi tetap diusung sebagai ekspresi politik yang rasional.

Mengusung Demokrasi Deliberatif[18] dalam Perumusan Kebijakan Air

Sebenarnya, dengan melihat sosok pengelolaan PDAM seperti di atas, sudah nampak jelas, bahwa selama ini PDAM telah dikelola dengan governance yang buruk. Padahal, pasok air bersih bagi para pelanggan justru seharusnya disediakan pemerintah dengan prinsip perlindungan konsumen air. Dengan posisi seperti itu, nampaknya PDAM perlu didekonstruksi mekanisme governance-nya. Ruang governance itulah yang kini tengah diperjuangkan RSPA/® dengan mengedepankan terbukanya ruang publik bebas (free public sphere) yang memungkinkan dialektika antar-pemangku hak atas air. Untuk merebut dan memastikan ruang dialektika seperti apa, maka berikut disajikan peta komunikasi yang menggambarkan substansi dan strategi resistensi dilakukan selama ini.

Matriks Peta Komunikasi yang Telah Dilakukan RSPAâ

Para Pihak Strategi untuk Mencapai Tujuan Hasil yang diperoleh
RSPA/® WalikotaOwner PDAM ● permohonan akses perwali ● permohonan akses audit publik dan BPKP ● audiensi di rumah dinas Walikota ● kesediaan menjadi anggota Tim Pengkaji Perwali Gagal diakses
WawaliKetua BP ● menagih Perwali ● meminta hasil audit PDAM 7 bulan pertama gagal, setelah masuk Tim Pengkaji data bisa diakses meski juga alot.
Bagian Hukum ● meminta Perwali Ditolak dan di pingpong
Direktur PDAM ● permohonan meminta hasil audit dan perwali Ditolak meskipun kemudian terpaksa memberikan melalui Tim Pengkaji Tarif
DPRD ● dengar pendapat ● demo ● Meneruskan untuk mempertimbangkan permo-honan RSPA/® ke Walikota● DPRD tak menggunakan hak angket dan interpelasi
Pelanggan ● sosialisasi ● ajakan polling ● mass rally ● pemasangan spanduk/kampanye ● munculnya dukungan meluas pada perjuangan mengawal kebijakan publik
BPK(Badan pemeriksa Keuangan) ● Penyampaian surat permohonan lepada BPK untuk memeriksa PDAM ● BPK telah turun memeriksa PDAM selama 10 hari, meski dalam 2007 hanya berfokus pada audit APBD
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ● Penyampaian surat tembusan permohonan lepada BPK untuk memeriksa PDAM ● Sekadar tembusan surat ke BPK● Surat ke KPK untuk penyidikan tetapi dianggap perlu perbaikan gugatan yang meyakinkan bahwa negara telah dirugikan
ICW ● Penyampaian surat tembusan permohonan lepada BPK untuk memeriksa PDAM ● Telah diketahuinya surat ke BPK
Depdagri ● Penyampaian surat tembusan permohonan kepada Depdagri untuk memeriksa PDAM ● Telah diketahuinya surat ke Depdagri
F Ekonomi ● permohonan keterlibatan secara institusional dalam Tim Pengkaji Tarif Air ● Argumentasi yang diajukan oleh RSPA® jauh lebih tajam analisisnya
World Water Forum sharing soal kemungkinan kontestasi pengelolaan air antara pihak swasta dan negara ● sharing pengalaman RSPA/® dalam gerakan protes kenaikan tarif air ● penajaman pemahaman bahwa negara (kesejahteraan) seharusnya mampu melindungi warga negaranya dalam penyediaan air bersih
Kawan dari Manca Negara Sharing kebijakan governance air di negara bagian Victoria (Australia) dan di Negeri Belanda ● Tersosialisasinya dan pemahaman yang semakin baik tentang pentingnya good governance dalam kebijakan pengelolaan air
BPMU ● permohonan mengawal proses debat publik ● konsolidasi dengan BPMU dengan double standar ● Terlaksananya debat publik meski tak sempurna
Jurnalis Press release, Press conference, peliputan mandiri ● tersosialisasinya perjuangan good governance dalam komunitas pelanggan di Salatiga
Aparatus Negara-LSM-Intelektual Kampus Kesediaan 3 orang anggota RSPA® menjadi Tim Pengkaji Tarif ● akses data terbuka untuk penghitungan tarif secara transparan, akuntabel dan partisipatoris. ●

Catatan: disarikan dari beberapa dokumentasi kegiatan RSPA/â 2006-2007 (diolah) Upaya resistensi seperti ini jika dilihat dari rentang waktu dan agenda yang telah dilaksanakan memang melelahkan. Dengan melihat sejumlah agenda yang telah dilakukan di atas, maka bentuk komunikasi yang jamak – komunikasi yang saling-silang – dalam titik-titik tertentu toh masih belum juga mampu mencairkan kebodohan dan sekaligus aroganitas birokrasi dalam melaksanakan governance air. Namun, satu hal bahwa dengan merujuk dari berbagai pertimbangan (deliberatif)[19] kepentingan dan regulasi — yang menjamin keberlanjutan ketersediaan air, pelayanan penyediaan air yang didukung prosedur standar operasi – itikad untuk mendorong terjadinya kondisi penciptaan demokrasi yang deliberatif akan membantu di dalam melakukan governance dalam penyediaan air yang akan menghindarkan dari bencana reduksi atas hak politik, keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan pasok air. Dengan kata lain, kelelahan dalam melakukan resistensi atau gerakan sosial-politik seperti ini, menjadi sebuah keniscayaan yang harus dipilih para aktivis advokasi kebijakan. Mempromosikan demokrasi deliberatif dalam kebijakan air PDAM menjadi sebuah pilihan yang harus diperjuangkan ketika kekuasaan yang dibangun negara pada aras lokal justru lebih memilih pengelolaan air dengan cara yang oligarkhis. Ruang-ruang yang harus diperjuangkan dalam mempromosikan demokrasi (deliberatif) atas air setidaknya harus mempertimbangkan dibukanya ruang politik, dibangunnya aliansi perlawanan atas kekuasaan negara yang oligarkhis, pemetaan atas isu-isu yang melingkupi tembok-tembok oligarkhis governance PDAM, upaya penyadaran dan pemberdayaan komunitas pelanggan, lobi pada aktor pejabat negara dan legislatif bahkan preman sekalipun. Dengan promosi demokrasi deliberatif ini, Ringkasnya, untuk membuka ruang demokrasi deliberatif dalam governance air di Salatiga, maka tak sejumlah imperatif agenda harus segera dialksanakan, di antaranya: penguatan kelembagaan paguyuban pelanggan air, kuatnya sensitivitas intelektual cum aktivis dalam mengawal kebijakan publik tentang air, kesadaran kenegaraan oleh birokrasi (baik legialstif dan eksekutif) dalam menterjemahkan negara sebagai penyedia jasa air bersih sebagai bentuk pelayanan pada warga negara, pengaturan kebijakan publik dalam ranah formal yang sekaligus mencerminkan sisi partisipasi, akuntabilitas dan transparansi.. Jika imperatif ini tak dapat direalisasikan dalam ranah arena publik, maka sudah dapat diprediksikan bahwa potensi disarter governance sudah menghadap di hadapan kita, lambat atau cepat.

Kepustakaan

Catley-Carlson, Margaret, 2003. Dialogue on Effective Water Governance: Learning from the Dialogues. Kyoto: Global Water Partnership

Eyerman, Ron & Andrew Jamison, Social Movements: A Cognitive Approach. University Park, Pennsylvania

Merchant, Carolyn, 1992. Radical Ecology: The Search for a Livable World. New York-London: Routledge.

Pakulski, Jan, 1991. Social Movements: The Politics of Moral Protest. Melbourne-Australia: Longman Chesire Pty Limited

Pepper, David, 1993. Eco-Socialism: From deep ecology to sociel justice. London and New York: Routledge

Tarrow, Sidney, 1990. Struggle, Politics, and Reform: collective action.sociel movements, and cyvles of protest. Cornell University: Western Societies Program Occasional Paper No. 21 (2nd edition), Center for International Studies.

Wiratmoko, Nick. T. et al 2007. Hasil FGD Pelanggan Air PDAM di 4 Kecamatan. Salatiga: Publikasi RSPA®

Media Massa

Suara Merdeka (13/1/07). “PDAM Ajukan Subsidi ke Pemkot – Bayar Selisih Pembayaran Konsumen”

Suara Merdeka 8/2/07. ”RSPA Pertanyakan Sikap DPRD” Solo Pos 9//3/07. ”Soal Adanya Diskriminasi Pelanggan, YLKI Pertanyakan Sikap PDAM”; Solo Pos 8/1/07 ”Warga Tak Lagi Boikot Bayar Tagihan Langganan Air PDAM.” Solo Pos 16/2/07 ”Wawali diminta lepas jabatan Ketua Badan Pengawas PDAM”Solo Pos (18/1/07). SK Direktur PDAM dinilai tidak memiliki legalitas Solo Pos 22/3/07 ”Soal Tarif Air PDAM – Arief: Citra pemkot Salatiga Lemah”. Solo Pos 9//3/07. ”Soal Adanya Diskriminasi Pelanggan, YLKI Pertanyakan Sikap PDAM”;

GERITZ FEBRIANTO RINDANG BATARAGOA – Kini tengah menempuh studi S1 di Fakultas Pertanian Universitas kristen Satya Wacana Jurusan Agribisnis. Aktif dalam kelembagaan kemahasiswaan, sebagai aktivis di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Salatiga, dan kini terlibat sebagai aktivis Rakyat Salatiga Peduli Air/Reorientasi. Alamat kontak: geritz2000@yahoo.com

NICK T WIRATMOKO – Kini bekerja di lembaga Percik yang membidangi penelitian, advokasi dan publikasi. Menaruh minat dalam kajian demokrasi pada aras lokal, gender, dan gerakan sosial. Kini tengah melakukan advokasi RSPA/â dan terlibat dalam Tim Pengkaji Peraturan Walikota Salatiga yang mengatur regulasi tarif Perusahaan daerah Air Minum di Salatiga. Alamat kontak: nicktwiratmoko@yahoo.com SUMADI – Ia masih menjadi mahasiswa S1 dalam jurusan Ekonomi Manajemen di Sekolah Tinggi Ekonomi AMA Salatiga. Banyak terlibat di dalam organisasi kemasyarakatan seperti KNPI, Forum Komunikasi Masyarakat, Lembaga Komunikasi Masyarakat, Gerakan Pemuda Salatiga. Ia kini menjadi aktivis Rakyat Salatiga Peduli Air/Reorientasi selain menjadi aktivis Partai Kebangkitan Bangsa aras Dewan Pengurus Cabang Salatiga. Alamat kontak: pandhu_rey@yahoo.com Apendiks Kronologi Gerakan Sosial RSPA/â Dari Agustus 2006-Mei 2007

PDAM public expose Forum LSM (YLKI, Imbas, Emi, Trukajaya, Kilat). Mereka buat spanduk
Akhir Agustus28 Agustus Diawali dengan pemasangan spanduk dari beberapa LSM soal penolakan tarif air. Datang ke DPRD untuk melihat hasil public expose
Awal September 2006 DPC PKB memprakarsai pertemuan sejumlah LSM, kelompok mahasiswa, paguyuban pelanggan PDAM, aktivis perguruan tinggi, dosen, untuk meletakkan dasar resistensi terhadap kenaikan tarif PDAM
11 September 2006 Bertemu Walikota, DPRD, Direktur PDAM, Badan Pengawas:o RSPA pada prinsipnya memohon kesediaan Walikota sebagai owner PDAM untuk menyediakan data audit dan Perwali No. 36/2006 setelah sebelumnya ada perdebatan tentang pentingnya PDAM mengedepankan aspek good governance. o Hadir ke legislatif untuk menyampaikan harapan (public hearing) pada legislatif agar membantu mendukung usaha RSPA dalam mengawal/memperjuangkan good governanceo Pada saat pergi ke DPRD, tidak kurang dari sekitar 40-an preman ” mengawal” aktivis RSPA
13 September 2006 ● Demo dari bundaran Rumah Dinas Walikota● Ada sekitar 200-an● Sejumlah tema dalam spanduk dan poster: PDAM KE MANA AIRMU; Kata Darminto, Walikotanya tidak tahu apa-apa – tanya kenapa; air untuk semua; Walikotanya Darminto atau Totok Mintarto?; boikot PDAM; tarif air naik – walikota mana janjimu—Komunitas Pelanggan Pancuran; Jangan kau tuli jeritan rakyat – jangan kau buta kondisi sesungguhnya; PDAM Ke Mana Airmu?; kapan pelayanan air minum untuk rakyat?;
19 September 2006 ● Kawan-kawan RSPA dari sayap PMII degan membawa spanduk melakukan pembagian selebaran di depan PDAM. Kawan-kawan PMII membawa spanduk yang berbunyi:“Tunda Dulu Bayar PDAM Sampai Tarif Air Turun!!! – PDAM Ngoyak Setoran, Rakyat Jadi Korban – Tanya Kenapa? — Rakyat Salatiga Peduli Air.● Jumlah yang berdemonstrasi sekitar 30-40-an orang.
21 September 2006 Demo ke DPRD, Kantor Walikota, dan PDAM.o Saat demo tidak ada preman yang nampak, karena ada informasi dari pihak intel Polres Salatiga, bahwa Direktur PDAM dan Walikota dipanggil Polres Salatiga yang mengingatkan bahwa: [a] ”tidak benar PDAM mengerahkan preman karena ada aparat pengamanan (Satpol, satpam dan polisi)”; [b] demonstrasi pada hakikatnya adalah konsitusional dan jika ada yang mengganggu (oleh preman), maka PDAM (yang dikawal preman) akan berhadapan dengan Polres dan kalau perlu Direktur PDAM akan “diangkut”.o Jumlah pendemo ada sekitar 100 orang dengan rombongan terbesar dari SPPQT yang semula akan merencanakan demo anti impor beras di Semarang.o Sore hari evaluasi
26 September 2006 o Lobi ke Walikota di Rumah Dinas pagi hari sekitar jam 7.30 pagi. Isu yang diangkat adalah soal representasivitas RSPA dalam Tim Pengkaji
29 September 2006 o Lobby gagal ke rumah dinas walikota
27 November 2006 o Pelanggan Kembali melakukan Demonstrasi air di depan PDAM dalam bentuk mimbar bebas di depan Kantor Walikota dengan menghadirkan Ketua DPRD dan salah seorang anggota legislatif naik ke truk. “DPRD merasa tidak pernah memberikan persetujuan dalam penentuan kebijakan kenaikan tatif air PDAM. Ekspos bukan berarti ajang minta persetujuan. Ketua dan anggota komisi I DPRD dalam orasinya menjamin tidak ada denda keterlambatan pembayaran air pelanggan, kalaupun ada denda akan dibebankan dalam APBD Kota Salatigao Demo ini dikawal dengan dua SSK dari Brimob Polwiltabes Semarang karena ada isu demo akan khaos, padahal tidak terjadi khaos. Yang terjadi adalah mimbar bebas dengan memastikan semua peserta duduk di halaman Kantor Walikota. Sementara, dari pihak polisi (brimob polwiltabes Semarang) lengkap mengenakan seragam anti-huru-hara, water canon, polisi dengan senjata m-16, dan di-coverage oleh polwan di barian depan yang menutup / memblok Kantor Walikotao Ada event anak-anak SD, masih mengenakan seragam SD sepulang sekolah, melakukan potret bersama dengan spanduk yang bertuliskan ”PDAM ngoyak setoran rakyat jadi tumbal” – Komunitas Pelanggan Klaseman. Pada akhir demo anak-anak dan aktivis RSPA melakukan jabat tangan dengan para polisio Pihak intel sempat berujar yang melaporkan pernyataan Brimob dari polwiltabes Semarang yng menyatakan ”Iki demo apa, wong kongene kok diarani demo”
1 Desember 2006 Bertemu dengan Walikota, Direktur PDAM, BP, DPRD:o Duduk bersama antar pemangku hak atas air, yang meskipun ada ketegangan di antara anggota RSPA, akhirnya Walikota berkomitmen untuk menurunkan tarif air, sambil membentuk Tim Pengkaji Tarif.o Dalam tubuh RSPA muncul isu bagaimana menyikapi masuk-tidaknya RSPA dalam Tim Pengkaji Tarif terkait representasi RSPA dalam Tim Pengkaji yang jumlahnya secara ideal dituntut 60% dari total jumlah Tim Pengkaji
13 Januari 2007 ”PDAM Ajukan Subsidi ke Pemkot – Bayar Selisih Pembayaran Konsumen” . Sbsidi pemayaran rekening air konsumen Desember 2006 ke Pemkot Sebesar Rp 653.738.450, yang masih akan dibahas bersama DPRD (Suara Merdeka 13/1/07)
17 Januari 2007 SK Direktur PDAM dinilai tidak memiliki legalitas (Solo Pos 18/1/07)
8 Februari 2007 RSPA pertanyakan sikap DPRD (Suara Merdeka 8/2/07)
9/2/07 Walikota Salatiga mangkat, meninggal di Rumah Sakit Karyadi Semarang. RSPAR mengangkat beliau sebagai pahlawan air karena kebijakan penurunan tarif air.
12 Februari 2007 Penandaan terhadap kematian Pak Wali dituliskan dalam sebuah artikel yang dimuat di Solopos yang berisi tentang pembacaan tentang peristiwa di seputar wafat dan pemakaman Walikota Salatiga. Dari tanda bendera setengah tiang yang dikibarkan masyarakat terbaca bahwa popularitas Walikota kurang besar di tengah masyarakat Salatiga, meskipun beliau sempat menjadi populer karena kebijakannya yang dengan ”legowo” menurunkan tarif air yang telah beliau naikkan beberapa bulan sebelumnya. Sebutan “pahlawan air” telah diberikan oleh RSPAâ beberapa waktu sebelum beliau masuk rumah sakit.
8 Maret 2007 ●Demo air yang berjumlah sekutar 150 orang mengusung isu: [a] himbauan penurunan tarif air, [b] menuntut DPRD untuk melakukan hak angket dan interpelasi, [c] terjadi disorientasi misi demo karena personal RSPAâ yang tak ikut setting mengambil alih kendali demonstrasi, [d] pesan yang disampaikan “sangat keras” sehingga pihak Wawali tidak bersedia untuk berdialog. “Pesan “sangat keras” bermakna sebagai character assasination, misalnya “lanang po ra”, DPRD dipandang sebagai pembohong secara personal bukan sebagai lembaga – “anggpota DPR sebelum menjadi DPR menyembah-nyembah rakyat, tetapi ketika rakyat dalam masalah terkait air, DPRD apriori”. ● Wawali mengeluarkan Keputusan No. 500.05/17/2007 tentang Tim Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Salatiga No. 36 Tahun 2006 tentang penyesuaian Tarif Air Umum pada Persauahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga. Tertanggal 8 Maret 2007 dan berlaku hingga 8 Mei 2007.
11 Maret 2007 ● Anggota Komisi II DPRD Salatiga, Budi Santosa, meminta kepada publik agar dapat memberikan waktu kepada tim evaluasi Perwali No. 36/2006 untuk bekerja. Pernyataan ini diberikan setelah beberapa hari sebelumnya (8/3/07) sejumlah anggota DPRD (Fathurachman, Sri Yuliani, Arief Budiyanto, dan Elizabeth DK yang menghadap John Manoppo, wakil Walikota agar polemik PDAM segera dirampungkan. Hanya saja, hasil dari pertemuan itu dikatakan pd wartawan, “Tetapi kami menyadari mekanismenya tidak bisa sim salabim begitu. Ini menyangkut kebijakan publik.”● Budi juga menyatakan bahwa DPRD memang tidak akan menggunakan hak angket dan interpelasi dulu. Kami tidak ingin grusa grusu dulu. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat yang lebih luas. Bahkan kalau perlu, PDAM hanya break even point (Impas, red) saja tidak usah setor ke Pemkot juga tidak apa-apa. RSPAR, melalui, Sumadi, mengingatkan bahwa selama Tim Pengkaji bekerja, sebagaimana dijanjikan Walikota (Alm), maka harga akan diturunkan dahulu. Ini bagian dari negosiasi publikSolo Pos, 11/03/07, ”RSPAR minta tarif diturunkan – DPRD: Biarkan tim evaluasi bekerja”
12 Maret 2007
15 Maret 2007 Dengar Pendapat RSPA dengan Wakil Walikota. Dalam dialog ini, Wawali menyetujui: Tarif Air PDAM yang semula dinaikkan untuk diturunkan kembali kesepakatn untuk mensosialisasikan kesepakatan penurunan tarif melalui mekanisme MOU di media massa esok harinya
16 Maret 2007 Press conference Wawali bersama dengan RSPA dihadiri RSPA®: ● Wawali menyampaikan sikap untuk menurunkan tarif air selama dua bulan sembari menunggu hasil kerja tim pengkaji tarif PDAM ● Pihak RSPA diwakili oleh Insan Mahmud juga menyatakan harapan serta ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak ● penandatanganan MoU Wawali dan RSPA. Hanya saja penandatanganan tersebut di atas kop surat DPC PKB yang dipandang tidak menjadi representasi RSP® ● status MoU dipandang beberapa anggota DPRD dipadang sebagai pelecehan karena dalam MoU ini tidak melibatkan legislatif dan dipandang sebagai distorsi dalam perumusan kebijakan publik.
25 Maret 2007 Ada lobi ke Ketua DPRD dan Wawali untuk bisa hadir dalam demo besoknya yang prinsipnya adalah: ● DPRD akan mendampingi Wawali membacakan SK tentang pencabutan kenaikan tarif PDAM ● Wawali setelah dilobi selama 5 menit di rumah dinasnya setuju untuk membacakan SK Penurunan Tarif PDAM ● Sore melakukan kegiatan konsolidasi membuat mapping persiapan pertemuan general repetition dan demo besok.
26 Maret 2007 Demo RSPA® yang menempatkan RSPA® prinsipnya menyampaikan surat terbuka yang isinya: ● mendorong bekerjanya tim pengkaji Perwali ● mendorong disosialisasikannya hasil MoU Wawali dan RSPA dalam bentuk konsultasi dg legislatif
27 Maret 2007 Trans 7 memberitakan aksi demo berita siang
24-25 April 2007 Focussed Group Discussion di 4 kecamatan (Tingkir, Argomulyo, Sidomukti, dan Sidorejo) dilakukan untuk memperoleh masukan dari komunitas pelanggan terhadap Harapan-Fakta-Masalah-Solusi dalam tiga isu per-PDAM-an, yakni: Tarif, Pelayanan, dan Regulasi.
8 Mei 2007 ●FGD Pelanggan di Ruang Sidang II DPRD dihadiri oleh DPRD Komisi 2, wakil pelanggan 4 kecamatan (masing-masing 10 orang) ditambah dari Komisi II DPRD. Seharusnya bahan yang dibagikan adalah bahan lengkap sintesis FGD 4 kecamatan dan rekomendasinya. Tetapi, yang dibagikan Sekretaris Tim hanyalah masing-masing FGD kecamatan. Sedangkan sintesis FGD dari 4 kecamatan dan hasil rumusan narasi serta rekomendasi tidak dibagikan kepada peserta. ● Nick T Wiratmoko sebagai bagian dari Tim Pengkaji menyurat ke Direktur PDAM untuk dapat memfasilitasi akses data yang diminta Tim Advokasi Akuntansi. Direktur PDAM sudah setuju untuk akses data tersebut● SK Tim Pengkaji Perwali habis masa waktunya.
9 Mei 2007 ● Nick T Wiratmoko dkk dan Tim Advokasi Akuntansi datang ke PDAM, tetapi ada memo direktur PDAM mensyaratkan hierarki permintaan akses data harus melalui Ketua Tim Pengkaji Perwali. Sempat diperdebatkan mekanisme ini karena kasus akses data yang sama oleh nara sumber Tim Pengkaji Perwali, Pak Prapto sempat melakukan akses data tanpa membuat surat. Sementara, Direktur PDAM juga sebagai nara sumber Tim Pengkaji Perwali. Dalam klausul Tim pengkaji Perwali juga disebutkan bahwa Tim Pengkaji bisa mengakses data PDAM. Selain itu, ada dua orang dari PDAM yang juga menjadi Tim Pengkaji Perwali. Yang juga mengundang inkonsistensi adalah bahwa sebenarnya akses data ini, dua minggu sebelumnya sudah diputuskan oleh Tim Pengkaji dan ada keputusan untuk mendampingi Tim Advokasi Akuntansi, tetapi tidak dilakukan dan kemudian memang tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan yang seharusnya dicarikan ruang untuk difasilitasi.
16 Mei 2007 Tim Pengkaji Perwali melakukan rapat yang intinya mempercakapkan:● Bahwa rujukan tarif air berasal dari hitungan Pak Prapto Yuwono SE, ME dari UKSW ; BPKP (Badan Pengawas dan Keuangan Pembangunan); dan rujukan dari Perwali 36/2006● Referens harga-gharga di atas seharusnya juga masih memperhitungkan
29 Mei 2007 Tim Pengkaji Perwali menyerahkan hasil kajiannya. Hanya saja, tim ini belum berhasil sekaligus menyampaikan draft pengkajian tersebut dalam konsultasi publik.



[1] Ucapan terima kasih disampaikan kepada Mas Benny, Mas Donny, Mbak Tyas, Mas Yakub, Parlin, dan Pasti, yang telah memberikan komentar atas draft tulisan ini. Tak lupa ucapan terima kasih juga untuk Mas Wagiman yang telah menyediakan kopi dan teh selama diskusi berlangsung. Isi tulisan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya penulis.
[2] Dalam wawancara dengan Bagian Keuangan dan Teknik PDAM Salatiga (12/5/07; 22/5/07) dan temuan dalam Focus Group Discussion dengan pelanggan di empat kecamatan (24-25/4/07 dan 8/5/07) ditemukan bahwa selama ini PDAM memang tidak memiliki format layanan yang dikemas dalam Standar Pelayanan Minimal dan SOP (Standard Operational Procedure). Periksa Nick.T.Wiratmoko et al 2007 Hasil FGD Pekanggan Air PDAM di 4 Kecamatan.
[3] Sekadar contoh, sumber air di Salatiga sumber tangkapan airnya (water catchment area) ada di Lereng Gunung Merbabu. Kawasan ini merupakan kawasan wilayah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang. Sumber air yang dijadikan sumber pasokan utama air PDAM Salatiga 60%-nya berasal dari mata air Senjoyo yang ada di Kabupaten Semarang. Pengaturan kerjasama antar-daerah untuk pengelolaan air seharusnya menjadi kewenangan pemerintahan provinsi. Dari sisi Pemerintah Kota Salatiga, PDAM hanya dikelola oleh PDAM sendiri. Sementara yang berkepentingan dengan tata kelola air adalah: Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), Dinas Lingkungan Hidup/Kehutanan. Dalam konteks Bapeda, misalnya, jaminan ketersediaan air tanah sebenarnya dapat diatur dalam Perda tentang Tata Ruang Kota dengan leading sector (koordinator sektornya) adalah Bapeda.
[4] Memang masih debatable bahwa PDAM memaknai bahwa expose tarif baru ke DPRD pada bulan Agustus 2006 sudah dianggap sebagai bagian persetujuan DPRD pada rencana PDAM menaikkan tarif air. Sementara, dalam dua kesempatan terpisah, di depan salah satu event demo bulan November 2006, Ketua DPRD memastikan bahwa selama ini DPRD tidak pernah memberikan persetujuan dalam kenaikan tarif PDAM. Pada kesempatan lain (25/4/07), Totok Suprapto, salah seorang anggota DPRD dari PKPI, menyatakan pernyataan bahwa DPRD keberatan dengan rencana kenaikan tarif PDAM tersebut.
[5] Ketidakmampuan dalam membangun konsistensi regulasi ditunjukkan dengan: tidak dilakukannya pengaturan regulasi PDAM pada saat diturunkan, kemudian dinaikkan juga dengan dalih kembali ke regulasi Perwali, dan kemudian diturunkan kembali dengan alasan yang tidak didukung dengan dokumen hukum yang selayaknya. Selain itu, sebuah keputusan penting mencabut perwali 36/2006 hanya disandarkan pada MoU dengan salah satu aliansi gerakan protes air. Padahal, seharusnya untuk sebuah keputusan sepenting itu, langkah yang harus ditempuh Wawali adalah seharusnya melakukan konsultasi dengan DPRD yang justru ketika Wawali diundang legislatif malah menghindar dengan alasan tidak jelas; Periksa Solo Pos 22/3/07 ”Soal Tarif Air PDAM – Arief: Citra pemkot Salatiga Lemah”.
[6] Jika usaha ini dilakukan, dapat dipastikan bahwa hanya soal waktu saja sumur-sumur dangkal di seputar PDAM akan mengalami kekeringan karena potensi air dangkal terserap oleh mekanisme pengambilan sumur dalam yang sangat intensif.
[7] Periksa analisis Tim Advokasi Akuntansi Fakultas Ekonomi yang menyatakan bahwa pos lain-lain ternyata juga muncul di pos-pos anggaran yang lain dari neraca yang dibuat PDAM (tidak dipublikasikan).
[8] Periksa Solo Pos 9//3/07. ”Soal Adanya Diskriminasi Pelanggan, YLKI Pertanyakan Sikap PDAM”; Solo Pos 8/1/07 ”Warga Tak Lagi Boikot Bayar Tagihan Langganan Air PDAM.”
[9] Solo Pos 16/2/07 ”Wawali diminta lepas jabatan Ketua Badan Pengawas PDAM”
[10] Distorsi fungsi ini ditandai dengan: [a] PDAM difungsikan sebagai institusi pemungut retribusi sampah dan sumbangan PMI tanpa persetujuan pelanggan PDAM; [b] PDAM masih memberikan sejumlah pembiayaan untuk pos Olah Raga Volley, sumbangan pembangunan, sumbangan untuk olahraga 17 Agustusan. Dari beberapa informasi yang masih bisa diperdebatkan, Direktur PDAM telah menyewa 40-an preman selama aksi demonstrasi berlangsung dan masing-masing diberikan ”ongkos sewa pengamanan” masing-masing Rp 1 juta rupiah.
[11] Dugaan gratifikasi ini sempat menjadi hangat karena informasi dari pihak DPRD sendiri. Untuk mengantisipasi ini sendiri, RSPA selain melaporkan dugaan gratifikasi tersebut ke Kejaksaan Negeri, juga ditempuh usaha mendesak Pimpinan DPRD untuk mengoptimalkan fungsi Dewan Kode Etik DPRD melakukan investigasi ke dalam.
[12] Lihat Aneks. RSPA/® adalah elemen masyarakat Salatiga yang terdiri dari sejumlah aktivis yang berasal dari mahasiswa, LSM, dosen, aktivis partai, paguyuban air, tokoh agama, yang memberi kepedulian terhadap kebijakan air. Bahwa kemudian ada pilahan RSPA dan RSPAâ, itu dapat dicirikan dalam pilihan pendekatan. RSPA tidak masuk dalam Tim Pengkaji Perwali, tetapi RSPA® masuk Tim Pengkaji Perwali. Keduanya, meski diisukan pecah, secara prinsip dialektika di antaranya tetap saja berlangsung.
[13] Tiga anggota BP Paulus Triyarso mewakili masyarakat pelanggan. Sutedjo, mewakili tokoh masyarakat, tetapi sekaligus sebagai Sekretaris Daerah. John Manuel Manoppo sebagai wakil pemerintah. Dua yang disebut pertama tidak pernah berkomunikasi dengan pelanggan PDAM kecuali pada saat pertama mengumpulkan copy KTP 3000 orang dan kemudian tidak pernah ada komunikasi dengan pelanggan. Wakil tokoh masyarakat pun, Sutedjo, juga tidak pernah berkomunikasi dengan pelanggan.

[14] Jan Pakulski, 1991. Social Movement – The Politics of Moral Protest, hal. 66

[15] Manuver tersebut mencakup: data hasil audit disebut Wawali/BP sebagai rahasia negara padahal itu merupakan dokumen publik; SK Perwali 36/2006 tak disosialisasikan, tak dicatat dalam lembaran daerah, dan ketika diakses publik dilakukan upaya pingpong.

[16] Ibid, hal 66.

[17] Prinsip-prinsip ini merupakan ringkasan dari serangkaian notulensi konsolidasi yang diupayakan secara maksimal disajikan dan didokumentasikan secara terbuka dengan menggunakan laptop-lcd dan fasilitasi yang partisipatoris.

[18] Menurut Habermas, Demokrasi Deliberatif adalah demokrasi dimana legitimitas hukum tercapai karena hukum terlahir dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil. Dalam Demokrasi Liberatif yang menentukan adalah prosedur atau cara hukum dibentuk. Bukan seperti dalam republik moral Rousseau di mana rakyat langsung menjadi legislator. Periksa Basis, No. 11-12, Tahun ke-53, November-Desember 2004
[19] Bdk batasan demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh F. Budi Hardiman (2004). ”Menyimak Filsafat Politik Habermas – Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto?” dalam Jurnal Basis, Nomor 11-12, Tahun ke-53, November-Desember 2004:14-22.
Tagged with: , , ,

Satu Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. saprol said, on Maret 7, 2008 at 5:18 am

    tulisannya banyak banget… capwek bacanya…..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: