Litbang dibentuk pada bulan Februari 2010. Saat itu pemimpin umum Scientiarum meminta saya untuk memimpin dan membentuknya. Dibentuk pertengahan periode kepengurusan. Saya terima saja. Riset, saya belum pernah melakukannya, kecuali riset-riset kecil untuk tulisan saya di jurnal dan call for papers.

Sebenarnya diskusi pembentukan litbang sudah ada pada periode-periode sebelumnya, namun sepertinya baru terbentuk saat James Anthony Leonard Filemon menjadi pemimpin umum.

Saya kesulitan mencari orang untuk mengisi litbang. Dalam pemikiran saya, orang yang berkompeten mengisi litbang adalah dari redaksi. Untuk organisasi pers, setiap anggota litbang (penelitian dan pengembangan) sebaiknya harus bisa menulis. Selain itu bisa punya pengetahuan tentang metodologi (bisa learning by doing).

Awalnya Evan Adiananta Nonoputro bergabung, tapi jarang menampakkan diri. Mungkin sibuk mencari sesuatu. Praktis saya sendiri.

Litbang kemudian tidak punya program terstruktur. Maka yang dilakukan hanyalah training bagi keluarga besar SA dan bisa diperluas. Untuk riset belum dilakukan sama sekali.

Latihan jurnalistik, ini hanya melanjutkan apa yang telah berjalan. Berjalan sekitar 4-5 kali. Dua di antaranya saat litbang terbentuk. Pesertanya pasang surut. Saya kurang tahu persis, mengapa pasang surut. Kalau waktu, saya rasa bisa dipenuhi, karena dilakukan pada hari Sabtu (mungkin telah disepakati).

Saat hadir, saya melihat kurang kesiapan teman-teman untuk mengikuti pelatihan, mungkin karena menganggap ini formalitas atau ini sama dengan perkuliahan biasa. Jadi kalau mau saya kembangkan pelatihannya, ya harus berpikir kembali (sok tahu mode: on).

Belakangan saya merasa mungkin trainer-nya yang kurang ganteng, eh salah, kurang kompeten…

Litbang awal juga melakukan analisis ringan tentang produktivitas berita (kuantitatif). Kegiatan ini adalah riset yang pertama.

Melalui tulisan ini saya mau usul, bagaimana kalau anggota SA yang terproduktif dalam bulan tertentu mendapatkan coklat? Ini berlaku juga untuk tulisan terbaik (menurut litbang). Jadi dua coklat dalam sebulan.

WALHI/Friends of The Earth Indonesia

Lamp: Lembar Dukung Donasi Selamatkan 11,4 Juta Hektar Hutan Indonesia

Jakarta, Senin, 3 Maret 2008- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terus melanjutkan aksi kampanye agar pemerintah mencabut PP No. 2 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Dalam aksi tersebut, para aktivis WALHI yang didampingi empat tiga tokoh Republik BBM, Jarwo Kwat, Gus Pur, dan Effendi Gozali, juga menyerahkan dana sumbangan masyarakat guna penyelamatan hutan Indonesia sebesar Rp 1.614.000 ke Departemen Keuangan (Depkeu) RI, Senin (3/3).

Dalam aksi tersebut, para aktivis WALHI yang dipimpin langsung Direktur Eksekutif Nasional, Chalid Muhammad, menyerahkan uang tersebut ke Depkeu dan diterima langsung oleh Agung Adhianto, PLH Kabag Pengelolaan Opini Publik Biro Humas Setjend Depeku. Uang sumbangan masyarakat guna penyelamatan hutan Indonesia itu dihitung bersama dan kemudian diamanatkan agar bisa dialokasikan untuk penyewaan hutan selama dua tahun.

“Ini akan kami jadikan gerakan masyarakat guna penyelamatan hutan Indonesia secara konkret. Seharusnya Depkeu juga membuka rekening terbuka bagi masyarakat yang ingin secara menyata menyelamatkan hutan Indonesia dari kerusakan,” ujar Chalid kepada Agung.

Dalam pertemuan tersebut Agung menyambut baik dan berjanji akan mengkonsultasikannya dengan Menteri Keuangan. Namun Chalid menandaskan aksinya tidak akan berhenti sampai pemerintah mencabut PP tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya pada 4 Februari 2008, pemerintah mengeluarkan PP tersebut guna memberikan keleluasaan izin bagi 14 perusahaan tambang untuk melakukan pembukaan hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan tambangnya, infrastruktur dan jalan tol dengan tarif sewa seharga Rp 120 untuk hutan produksi dan Rp 300 per meter persegi per tahun. Harga itu sangat lebih murah (bahkan) dengan harga sebuah pisang goring yang biasa dijual. Karena itu dalam aksi tersebut, para aktivis WALHI dibantu para tukang pisang goreng menggelar aksinya menyerukan pencabutan PP, dan mengumpulkan dana guna penyelamatan hutan Indonesia.

Dalam skema PP tersebut maka bisa diperkirakan sekitar 11,4 juta hektar hutan lindung Indonesia bakal hancur lebur. Tentu saja bisa dipastikan dalam waktu ke depan Indonesia akan semakin parah mengalami bencana ekologis yang lebih dahsyat yang pasti akan menyengsarakan masyarakat kita akibat diberlakukannya PP itu. WALHI merujuk pada sejumlah bencana yang terjadi diawal tahun 2008 ini dimana semuanya memiliki kaitan langsung dengan pola eksploitasi sumberdaya selama ini.

“Ke depan bencana ekologis kita yang lebih disebabkan salahnya kebijakan seperti PP ini jelas akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar dimasa mendatang. Seharusnya Presiden Indonesia mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (PERPU) tentang Penyelamatan dan Pemulihan Ekosisitem Hutan karena tingkat kegentingan yang sudah sedemikian tinggi. Bencana ekologis adalah salah satu indikator utama kegentingan tersebut,” jelas Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, seraya menandaskan bahwa Presiden tidak memiliki kepekaan atas kegentingan tersebut.

“Di saat Indonesia dirundung ratusan bencana akibat salah urus negara yang telah berlangsung lama, Presiden malah justru mengeluarkan peraturan yang akan menjadi katalisator bencana dimasa mendatang. Pemerintahan era ini akan dicatat oleh generasi berikutnya sebagai fasilitator utama yang mempercepat terjadinya perubahan iklim,” tandas Chalid.

Chalid juga menambahkan, seharusnya pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang yang mengatur tentang moratorium logging dan stop konversi hutan, strategi pemenuhan dalam negeri atas industri kehutanan, restorasi (pemulihan) ekosistem secara terpadu dan melibatkan masyarakat, dan sanksi tegas bagi perusahaan yang konsesinya terjadi kebakaran hutan. Bukan malah mengeluarkan kebijakan yang akan menjadi pemicu percepatan penghancuran hutan.

Kampanye Cabut PP dan Pembukaan Donasi untuk Hutan Indonesia

Sementara itu, pengkampanye hutan WALHI, Rully Syumanda menyebutkan bahwa aksi kali ini merupakan awal dari rangkaian aksi yang akan terus digalang oleh WALHI dan masyarakat. WALHI akan menggalang dukungan yang lebih luas dari masyarakat berupa aksi untuk menyewa hutan lindung untuk diselamatkan. Sebelum aksi di Depkeu Senin tadi, masyarakat telah memberikan komitmennya untuk penyelamatan hutan lebih dari 169 hektar dari 124 orang dengan total komitmen kawasan hutan yang akan diselamatkan dalam bentuk penyewaan menjadi 1.868.799 meter persegi.

Namun dana itu kemudian bertambah menjadi Rp 1.614.000 ketika dalam aksi para aktivis bahkan wartawan bersama-sama mengeluarkan koceknya guna penyelamatan hutan Indonesia sebelum penyerahan secara langsung ke Depkeu. WALHI hanya membatasi kontribusi perlindungan hutan selama 2 tahun. Hal ini dikarenakan WALHI dan para kontributor lainnya percaya bahwa pada tahun 2009 PP tersebut akan dicabut oleh presiden yang baru pada tahun 2009.

Para penyewa adalah mereka-mereka yang peduli dengan Perubahan Iklim dan berniat menurunkan laju pemanasan global melalui penyelamatan hutan. Mereka adalah ibu-ibu rumah tangga, pekerja, tokoh-tokoh nasional, akademisi, pelajar dan aktivis. Semuanya tersebar di dalam dan luar negeri. Sebut saja istri aktivis Munir telah menyumbangkan uangnya sebesar Rp 100.000. Begitu pula aktivis Kontras Usman Hamid dan aktivis Wardah Hafidz menyumbangkan uangnya untuk 10 Ha hutan, keluarga besar Daniel Dhakidae menyumbang uang untuk 10 Ha, begitu pula dari Franky Sahilatua, Olga lidya, dan Anya Dwinov. Bahkan dalam aksi ini, beberapa wartawan ikut merogoh koceknya guna menyelamatkan hutan Indonesia.

Saat ini, WALHI juga mencatatkan 229 individu dalam dan luar negeri, dan 376 organisasi di Indonesia telah mendaftar untuk mendukung pencabutan PP No. 2/2008.

WALHI dan masyarakat umum Akan terus menggalang dukungan penolakan PP No 2/2008 sampai ada pembatalan oleh presiden.

Kontak:
Chalid Muhammad (Direktur Eksekutif Nasional Walhi): 0811847163
Rully Syumanda (Pengkampanye Isu Hutan Walhi): 0813 199 66 998

Sumber : WALHI

Berikut ini tentang klarifikasi dari Gus Nung (Ketua PC NU Jepara) tentang berita yang beredar tentang pernyataan PBNU mengenai “Mubah dan Haram”-nya PLNT. Redaksi menampilkan bentuk asli dari tulisan Gus Nung. Aplikasi nuklir selain pada PLTN, pada dasarnya hukumnya mubah (boleh-boleh saja). Sedangkan aplikasi nuklir pada PLTN di Indonesia, akan menjadi kajian lebih mendalam di tingkat PBNU. “Yang sudah jelas-jelas dihukumi HARAM adalah proyek PLTN Muria yang akan dibangun di Jepara!

Ini hasil mubahatsah (pembahasan) para ulama yang telah kami selenggarakan, sesuai ketentuan, al-ijtihad laa yunqodlu bi al-ijtihad (hasil ijtihad ulama tidak dapat dianulir oleh hasil ijtihad yang lain). Jadi keputusan ini tidak dapat dianulir oleh PWNU ataupun PBNU sekalipun, karena sifatnya juga kontekstual di Jepara,” jelas Ketua PCNU Jepara, H. Nuruddin Amin.

Penjelasan ini disampaikan berkaitan dengan banyaknya kesalahpahaman mengenai hasil mubahatsah alim ulama yang diselenggarakan oleh LBM-NU Jawa Tengah dan PCNU Jepara pada 1 September lalu. Mubahatsah yang diikuti oleh sekitar 100 kiai dari wilayah Jawa Tengah itu, memutuskan bahwa PLTN Muria hukumnya HARAM, mengingat mafsadat-nya (dampak negative) lebih besar daripada maslahat-nya (dampak positif). Tim perumus mubahatsah yang terdiri atas KH Aniq Muhammadun, KH Kholilurrohman, KH Ahmad Roziqin dan KH Imam Abi Jamroh, telah mempresentasikan keputusan tersebut dalam forum Raker Nasional LBM PBNU di Wisma Taman Wiladatika Cibubur, Kamis 6/9.

“Semua peserta Rakernas dapat memahami keputusan HARAM PLTN Muria. Semua peserta juga dapat menduduk-kan antara aplikasi nuklir yang hukumnya mubah dan aplikasi nuklir dalam PLTN Muria yang diharamkan oleh ulama Jepara,” jelas Nuruddin Amin. Keputusan itu antara lain didasarkan pada kaidah: dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil mashalih (mencegah kerusakan atau dampak negative, harus didahulukan daripada mencapai kebaikan atau dampak positifnya). “Seringkali ada mafsadah dan maslahat berkumpul dalam sebuah perkara. Al-Qur’an mencontohkan khamr (minuman keras) dan maisir (judi), yang diakui ada manfaatnya, akan tetapi dampak negative atau dalam bahasa Al-Qur’annya, itsmuhuma akbaru min naf’ihima (dosanya lebih besar daripada manfaatnya), sehingga hukumnya HARAM! Ketentuan Al-Qur’an ini kemudian jadi rujukan utama, dan dirumuskan dalam berbagai kaidah fiqih,” papar Gus Nung, panggilan akrab Nuruddin Amin. Soal aplikasi nuklir selain pada PLTN, tidak menjadi perbincangan dalam mubahatsah alim ulama di Jepara. Nuruddin mengakui, memang aplikasi nuklir selain untuk PLTN, hukumnya boleh-boleh saja (mubah). Apalagi untuk kepentingan kedokteran, pertanian dan rekayasa genetika lain yang membawa manfaat. “Makanya, kita kan tidak pernah bereaksi negative terhadap hal itu. Silahkan ada reactor penelitian di Yogya, di Bandung, di Serpong. Itu untuk kebutuhan pengem-bangan keilmuan yang sangat bermanfaat. Tapi jangan sekali-kali melakukan simplifikasi, bahwa reactor PLTN itu ya sama dengan reactor penelitian di Serpong! Sama apanya dulu?” tanya Gus Nung memperingatkan.

Kapasitas reactor PLTN Muria yang rencana akan dibuat besarnya 4 x 1000 MW, jelas lebih besar dibandingkan dengan reactor penelitian Serpong yang kalau dijadikan listrik, kapasitasnya hanya 30 MW. Reactor nuklir di Serpong bertujuan menghasilkan radio isotop dan penelitian material yang bermanfaat untuk kepentingan kemanusiaan. Sedangkan reactor PLTN semata-mata menghasilkan panas yang digunakan untuk menggerakkan turbin generator listrik. “Kapasitas limbah yang dihasilkan juga berbeda. Limbah PLTN jauh lebih besar, yang di antaranya terdapat Limbah Tingkat Tinggi (high level waste) atau disebut plutonium, yang usia radiasinya 24.000 tahun, yang belum ada teknologi yang dapat menetralkannya. Ini diakui oleh semua ahli nuklir, baik yang pro maupun yang kontra PLTN. Dalam pembahasan fiqih kemarin itu, limbah ini dikategorikan sebagai mafsadah muhaqqoqoh (dampak negative yang nyata),” jelas Gus Nung. Argumentasi adanya “krisis energi”, dalam pembahasan fiqih, dipandang masih bersifat mauhumah atau dhanni (perkiraan). Sedangkan kebutuhan untuk memenuhinya, termasuk dalam kategori kebutuhan tahsiniyyah (tersier atau kebutuhan kemewahan), bukan hajiyyah (kebutuhan sekunder), apalagi dharuriyyah (kebutuhan primer). Sementara itu, sebenarnya kemampuan PLTN hanya mempunyai kontribusi sebesar 2-4 % dari kebutuhan energi nasional, sedangkan persediaan energy lain yang lebih aman masih relative banyak, berupa batubara, gas alam, angin, matahari, gelombang laut, bio fuel, bio etanol, dan lain-lain yang dimiliki oleh Indonesia. “Apalagi pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam memutuskan PLTN Muria, mereka tidak pernah diberi sosialisasi. Pemerintah tidak memenuhi prinsip fiqih siyasah yang menyatakan: tashorruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah (kebijakan pemerintah harus mengikuti kemaslahatan rakyat). Rencana PLTN Muria juga telah mengakibatkan kegelisahan masyarakat atau tarwi’ul muslimin.

Seluruh pertimbangan ini yang membuat para ulama putuskan PLTN Muria hukumnya HARAM,” tegas Gus Nung.

(Keceng)

Sumber : maremindonesia.com

Tulisan ini mengalami modifikasi bentuk. Bukan modifikasi isi tulisan.

Indonesia hanya akan menjadi sebuah nama bagi kerumunan gejala sebab ia cuma hasil sampingan dari kerumunan tindakan individual atau sektoral yang kita lakukan. Mungkin itu yang sedang terjadi pada cita-cita tentang Indonesia dewasa ini.

Apabila mudah kita temukan pemimpin baru dalam bisnis, teknologi, media, seni, atau akademik, namun sulit menemukan pemimpin baru Republik, mungkin lantaran Republik jauh melampaui bidang sektoral seperti bisnis, teknologi, media, seni, akademik, atau bahkan gabungan itu semua. Tentu selalu ada guna membandingkan keduanya, pun seandainya itu hanya sebagai cara mengimbau agar seorang pemimpin Republik ingat bahwa hidup sebuah Republik berjalan di atas taman keragaman berbagai sektor kegiatan yang punya ciri sendiri.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat gemar mengatakan bahwa pemimpin Republik, baik nasional maupun lokal, sebaiknya berlatar pebisnis (Kompas, 22/11/2006). Tentu ia punya alasan yang dibuat masuk akal, juga seandainya kemasukakalan itu sekadar hasil perpanjangan egonya. Gagasan yang sama validnya diajukan oleh Butet Kertaradjasa dengan bilang bahwa pemimpin Republik sebaiknya berlatar seniman.

Pemimpin Republik—dan dengan itu juga kepemimpinan Republik—dipandang jauh lebih luas dan melampaui corak khusus sektor seperti bisnis, seni, teknologi, akademik, media, dan seterusnya. Karena itu, kebiasaan menyamakan secara kategoris bisnis dan Republik ibarat memaksa kita menganggap sebatang pohon sebagai hutan. Republik punya kategori berbeda dari dunia akademik, seni, media, teknologi, dan seterusnya.

Lalu, di mana letak bedanya? Catatan kecil ini tak bermaksud menjawab pertanyaan mahabesar itu. Ia hanya mengiris bagian sangat kecil dari pertanyaan itu sebagai titik berangkat, terutama yang menyangkut implikasinya bagi pencarian pemimpin Republik. Perkenankan saya mengajukan irisan kecil problematik itu dalam pertanyaan: bila Republik jauh melampaui bidang sektoral hidup-bersama seperti bisnis, teknologi, seni, media, ataupun akademik, apa implikasinya untuk pemimpin dan kepemimpinan Republik?

Kesempitan sektoral

Mulailah dari soal kecil. Mengapa pemimpin yang sukses di bidang tertentu tak serta-merta cocok jadi pemimpin Republik? Jawabnya dua lapis. Pertama, dengan mengandaikan Republik jauh lebih besar dan melampaui bidang sektoral yang spesifik, cara-berpikir seperti yang biasa diajukan Kalla adalah bagian kesesatan elementer pars pro toto. Ini sesat logika paling sederhana. Kedua, lebih serius dari lapis pertama, cara-berpikir itu mengabaikan perbedaan raison d’être antara Republik dan bidang sektoral yang spesifik. Ambil satu contoh. Apa alasan adanya tata-pengadilan (hukum)? Tentu: pengelolaan tata kesamaan hukum bagi keadilan, dan bukan untuk dakwah atau mengeruk laba. Penerapan prinsip bisnis dalam kinerja tata-pengadilan akan berakibat ”keadilan” selalu hanya dimenangkan oleh mereka yang mampu membayar paling tinggi sebab bisnis beroperasi dengan prinsip keramat ”pembayar tertinggi adalah pemenang”. Dengan itu, keadilan tak lagi soal hak, tetapi daya-beli. Akhirnya, tata-pengadilan kehilangan alasan adanya.

Keragaman raison d’être bidang sektoral itu indah dan sesungguhnya dapat bekerja sebagai pencegah kecenderungan totalitarianisme, entah totalitarianisme oleh doktrin agama, politik, atau bisnis. Keragaman raison d’être bidang sektoral itu dapat dipandang sebagai cerminan institusional keragaman antropologis manusia sendiri. Jadi, ada semacam paralel antara bidang sektoral tata hidup-bersama (pendidikan, ekonomi, budaya, dan seterusnya) dan ragam dimensi pribadi manusia (homo educationis, homo oeconomicus, homo culturalis, dan seterusnya).

Pokok di atas punya implikasi jauh. Manusia pasti seorang homo oeconomicus, tapi homo oeconomicus pasti bukan keseluruhan manusia. Begitu pula, sebuah Republik pasti mencakup bisnis, pendidikan, dan seterusnya, tapi bisnis, pendidikan, dan seterusnya pasti bukan keseluruhan hidup Republik. Inilah pokok paling sederhana yang perlu dipegang oleh seorang pemimpin atau calon pemimpin Republik.

Lalu apa alasan adanya sebuah Republik? Bagi RI, itu sudah jelas dalam Pembukaan UUD 1945: ”membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Cukup jelas, alasan adanya RI tak dalam kategori sama dengan dimensi sektoral. Pokok ini punya implikasi lanjut bagi kualitas pemimpin Republik.

Mengatasi ”ceteris paribus”

Ceteris paribus adalah ungkapan Latin yang harfiah berarti ”dengan mengandaikan hal-hal lain sama/konstan”. Ceteris paribus biasa dipakai dalam literatur bahasa Latin untuk mengatakan atau menjelaskan sesuatu dengan menangguhkan faktor lain yang mungkin terkait, namun tak diperlakukan sebagai penjelas atau penjelasan pada momen itu.

Contoh: mengapa mutu kebanyakan acara televisi di Indonesia begitu rendah? Andaikan kualitas rendah acara televisi diberi simbol Y. Andaikan pula, berdasarkan studi awal, seorang peneliti menemukan lima kemungkinan penjelas. Misalnya: selera kultural para pembuat program yang rendah (X1), tidak ada badan standar mutu acara televisi dengan otoritas regulatif (X2), kriteria rating didasarkan pada histeria suka dan tidak-suka (X3), acara televisi ditentukan oleh iklan (X4), kultur voyeuris para pembuat acara televisi (X5), dan seterusnya (Xn). Kita tidak tahu apakah faktor penjelas itu memang menjelaskan Y. Karena keterbatasan, sang peneliti coba menjelaskan Y hanya dengan X2 serta X4, dan dengan itu menangguhkan X1, X3, X5, dan Xn. Dalam ungkapan formal, Y dijelaskan oleh X2 dan X4, ceteris paribus X1, X3, X5, dan Xn. Masalahnya, dalam dunia riil, penyebab rendahnya mutu acara televisi tidak mengenal ceteris paribus.

Contoh di atas terdengar teknis. Yang mau diajukan adalah pokok sederhana berikut. Analog dengan itu, pemakaian cara-berpikir bisnis, atau cara-berpikir teknologi, ataupun yang lain selalu merupakan bentuk ceteris paribus terhadap semesta hidup Republik. Implikasinya sangat besar bagi pemimpin atau calon pemimpin Republik. Ia pemimpin Republik jika, dan hanya jika, mampu mengatasi ciri ceteris paribus cara-berpikir sektoral tiap bidang.

Tentu pokok itu tak berarti pendekatan sektoral tak berguna bagi diagnosis dan solusi berbagai masalah yang mendera Republik. Justru sebaliknya, dinamika hidup dan konstelasi masalah Republik yang riil berisi pertautan tak terpisahkan antara gugus-gugus tersebut—tanpa ceteris paribus. Itu juga sama sekali tak berarti seorang pemimpin Republik harus ahli dalam semua atau bahkan satu bidang. Namun, cukup pasti, kedalaman, keluasan, dan kepekaan wawasan seorang pemimpin Republik adalah syarat mutlak. Ia disebut pemimpin Republik persis karena mengerti kesempitan cara-berpikir sektoral bidang sekaligus mampu melampauinya. Hal ini mengisyaratkan bahwa kedalaman, keluasan, dan kepekaan pemimpin Republik merupakan syarat mutlak, namun itu tak identik dengan kepandaian akademik, apalagi ilmiah. Kapasitas melampaui ceteris paribus itu hanya terasa bila kita mengerti bahwa perangkat utama kepemimpinan Republik adalah kebijakan publik.

Penjaga kebijakan publik

Sesuatu disebut ”kebijakan publik” bukan karena diundangkan atau karena diberlakukan untuk semua warga, tetapi karena substansinya menyangkut jatuh-bangun kelangsungan Republik. Terdengar sederhana, namun pokok ini dalam banyak hal menentukan apakah kepemimpinan Republik mampu membawa kita membentuk Indonesia sebagai bangsa.

Berbicara tentang Republik selalu mengandaikan ada cita-cita tentang tata hidup-bersama. Itu juga berarti, tak ada guna bicara Republik bila kita tak mengandaikan ada cita-cita hidup-bersama. Cuma, cita-cita itu berisi tegangan abadi. Di satu pihak kita ingin bebas melakukan apa pun yang kita kehendaki dengan cara sesuka kita. Di pihak lain cita-cita hidup-bersama hanya mungkin terwujud jika, dan hanya jika, tersedia cara mengoordinasi kebutuhan semua warga yang menjadi anggota tata hidup-bersama. Itulah tegangan abadi antara individualitas dan sosialitas. Mengelola tegangan antara keduanya bagi pencapaian persis merupakan raison d’être kebijakan publik.

Dapat diringkaskan: selama kita hendaki ada Republik, selama itu pula kita butuh kebijakan publik. Seorang yang lewat proses politik dipilih sebagai pemimpin Republik punya ”kebijakan publik” sebagai perangkat utama menjalankan kepemimpinan. Sampai di sini semua terdengar indah, tetapi keindahan sering jadi induk kekecewaan. Berikut ilustrasi.

Beberapa tahun ini kita cemas dengan luasnya kemiskinan dan pengangguran. Dengan menyadari tarik-ulur data orang miskin di Indonesia, kita tak keliru total memakai data orang miskin dan ambang-miskin berjumlah 108,78 juta (Bank Dunia 2006). Berbagai perdebatan atas kebijakan ekonomi dikaitkan dengan upaya memecahkan masalah kemiskinan kolosal ini. Itu mulia. Dalam rangka hidup Republik, alasan adanya sektor ekonomi memang untuk mewujudkan kesejahteraan material semua warga.

Strateginya berkisar pada dua arus. Pertama, kebijakan ekonomi sibuk diarahkan ke penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi para investor besar dan global melalui investasi langsung. Maksudnya, agar investasi besar-besaran oleh perusahaan raksasa diharapkan mengurangi orang miskin melalui penyerapan jumlah besar penganggur. Kedua, sudah beberapa tahun berlangsung kesibukan slogan mengarahkan kebijakan pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Cuma, jalur kedua ini dipahami secara sempit sebagai urusan kredit modal bagi UMKM. Kutak-kutik kebijakan pun difokuskan pada fungsi intermediasi bank. Ketika bicara tentang bank, yang dimaksud adalah perbankan modern.

Ada kebangkrutan cara-berpikir tentang kebijakan publik yang terlibat dalam perkara itu. Pertama, mengandalkan solusi masalah kemiskinan 108,78 juta orang kepada investasi perusahaan besar sama dengan menyerahkan hidup-mati 108,78 juta orang kepada kebaikan hati perusahaan besar. Dalam corak globalisasi dewasa ini, bahkan sejak awal kita sudah tahu, solusi itu akan gagal. Kedua, kendati keberadaan perusahaan besar bisa sangat berperan sebagai ”faktor penarik” bagi penciptaan ekonomi Indonesia menuju korporatisasi, kita mengerti strategi itu akan gagal memecahkan pengangguran dan kemiskinan dalam skala kolosal. Ketiga, dilihatnya kemacetan UMKM terutama sebagai soal kegagalan kredit dan fungsi intermediasi perbankan modern sesungguhnya menunjukkan bahwa UMKM dipahami secara instrumental dari cara-berpikir serta tujuan korporatisasi, dan bukan sebagai cara memberdayakan 108,78 juta orang.

Jadi, pada akhirnya strategi ekonomi yang ditempuh untuk memecahkan masalah kolosal kemiskinan dan pengangguran bukan strategi UMKM, tetapi korporatisasi. Bahkan, hanya dengan mendasarkan diri pada angka 108,78 juta orang miskin dan ambang-miskin, sudah jelas sejak awal strategi itu tak akan berhasil. Strategi itu sama sekali bukanlah kebijakan-publik ekonomi, melainkan siasat korporatokrasi (pemerintahan oleh perusahaan-perusahaan besar). Dalam lautan kemiskinan dan ambang-kemiskinan di Indonesia, siasat korporatokrasi bukanlah kebijakan publik sebab ia bukan kebijakan, apalagi publik. Kebijakan publik adalah perangkat utama di tangan pemimpin Republik, namun tampak jelas kebijakan publik dan kepemimpinan Republik selalu dilaksanakan dalam perangkap kekuasaan.

Dalam perangkap kekuasaan

Selain keutamaan manusiawi lain yang biasa kita dapati pada negarawan unggul, kemampuan melampaui kesempitan sektoral dan mengatasi ceteris paribus merupakan dua kemampuan paling penting bagi pemimpin Republik. Mengapa? Karena pelaksanaan kebijakan publik berlangsung dalam simpang-siur tualang kekuasaan yang dengan mudah dapat melumpuhkan pemimpin Republik.

Dalam simpang-siur itu beroperasi kekuasaan para preman, cukong, militer, makelar, spekulan, fundamentalis agama, aktivis, akademisi, politisi, media, pelagak, pengusaha, konglomerat, tuan keuangan global, kawanan massa, dan seterusnya. Masing-masing atau beberapa kombinasinya bersikeras membawa Republik ke arah kepentingan sendiri. Begitu cerdik cara sosok-sosok itu beroperasi sehingga pemimpin Republik dengan mudah tersandera dalam kelumpuhan. Kelumpuhan itu biasanya tecermin dalam ketaktegasan mengambil keputusan. Kecenderungan sang pemimpin Republik tersandera sangat nyata dan lewat proses itu berbagai keputusan kehilangan status sebagai kebijakan publik. Korporatokrasi yang diklaim sebagai kebijakan-publik ekonomi dalam contoh di atas merupakan gejala ketersanderaan yang luas terjadi di bidang lain: dari pendidikan sampai tata kota, dari kasus lumpur Lapindo sampai penggundulan hutan.

Hal di atas juga mengisyaratkan: seorang pemimpin Republik akan selalu terlibat dengan soal kekuasaan. Atau, andai ia tak mau, kekuasaan akan selalu berurusan dengan pemimpin Republik. Ia pemimpin Republik justru karena kekuasaan yang paling besar untuk mengelola Republik kita berikan kepadanya, dan bukan kepada para cukong, pengusaha, ataupun pemimpin agama. Dalam banyak hal dapat dikatakan, kepemimpinannya adalah kisah tentang bagaimana ia memakai kekuasaan paling besar yang kita berikan kepadanya untuk membentuk Republik. Maka, ketika kita menyaksikan banyak keputusannya ditawan oleh sosok kekuasaan lain, ia tak mengerti bahwa kita memberikan kekuasaan paling besar kepadanya justru supaya ia mampu melakukan pemihakan.

Pemihakan biasanya dituntut saat terjadi konflik kepentingan antara beberapa pihak yang ditandai oleh asimetri kekuasaan yang tajam. Dalam contoh tentang kebijakan ekonomi di atas, cukup pasti hubungan antara 108,78 juta orang miskin/ambang-miskin dan perusahaan besar ditandai asimetri tajam. Perusahaan punya akses lebih besar dibandingkan dengan 108,78 juta orang miskin/ambang-miskin dalam menentukan corak kebijakan ekonomi. Maka, tidak mengherankan bila arah pembangunan ekonomi dikuasai siasat korporatokrasi. Tugas pemimpin Republik adalah melakukan tindakan-afirmatif bagi 108,78 juta orang dalam relasi asimetris dengan para korporatokrat.

Pokok ini membawa kita ke argumen utama yang ingin diajukan refleksi kecil ini: pemimpin Republik adalah orang yang kita beri otoritas tertinggi menyuntikkan agenda kesengajaan dalam simpang-siur tindakan individu atau sektor yang pada dirinya tak pernah dimaksudkan secara sengaja untuk membentuk negeri ini sebagai bangsa dan RI.

Membentuk Indonesia

Ketika bangun pagi dan buru-buru pergi ke kantor, kita ingin segera sampai di kantor mengerjakan tugas; paling jauh dibayangi tujuan agar kita tetap punya pekerjaan yang menghasilkan upah/gaji buat menyangga hidup kita dan keluarga. Cukup pasti, tindakan itu dilakukan bukan dengan maksud sengaja membentuk Indonesia sebagai bangsa. Ciri sentrifugal tindakan itu begitu rupa sehingga arus kegiatan sehari-hari yang kita lakukan membentuk berlaksa interaksi yang terjadi tanpa maksud lain kecuali pemenuhan kebutuhan diri. Itulah genius yang muncul dari spontanitas dan kebebasan. Dalam bahasa akademik, proses itu disebut ”sistem kebebasan alami”. Namun, juga segera jelas bahwa berlaksa tindakan itu tidak dengan sendirinya menciptakan tatanan Republik. Atau, semua itu tidak dengan sendirinya membentuk Indonesia sebagai bangsa.

Antara ciri sentrifugal berlaksa tindakan individu dan terbentuknya Indonesia sebagai bangsa terbentang jurang menganga. Tidak juga argumen laissez-faire yang paling ketat pun mampu membuktikan kaitan itu, karena tindakan sektoral individual dan Indonesia sebagai bangsa adalah dua hal yang kategoris berbeda. Kesesatan kaum libertarian terletak dalam pandangan bahwa komunitas politik seperti bangsa akan terbentuk dengan sendirinya dari ketaksengajaan tindakan bebas dan spontan tiap individu. Itu sebuah fatamorgana.

Republik dan pembentukan Indonesia sebagai bangsa adalah proyek yang menuntut agenda kesengajaan. Itulah tugas paling pokok seorang pemimpin dan kepemimpinan Republik. Semua bakat dan kemampuan yang diperlukan melakukan tugas yang tertulis di atas akan sia-sia bila tak diarahkan jadi agenda kesengajaan demi membentuk Indonesia sebagai bangsa. Tanpa kesungguhan tugas menyuntikkan agenda kesengajaan, Indonesia tak akan terbentuk sebagai Republik dan bangsa. Lugasnya, Indonesia hanya akan menjadi sebuah nama bagi kerumunan gejala sebab ia cuma hasil sampingan kerumunan tindakan individual atau sektoral yang kita lakukan. Mungkin itu sedang terjadi pada cita-cita tentang Indonesia dewasa ini.

Kita tak tahu persis siapa lagi besok pagi menyatakan diri maju dalam Pemilu 2009. Siapa pun itu, ada guna kita mengukur gerak-geriknya menurut kriteria yang tertulis di atas. Mampukah ia melampaui kesempitan sektoral? Mampukah ia mengatasi ceteris paribus? Penjaga andal kebijakan publikkah ia? Pahamkah ia sepenuhnya bahwa kekuasaan besar di tangannya kita berikan untuk melakukan affirmative actions bagi kaum yang paling membutuhkan? Mampukah ia mengubah keempat syarat itu menjadi agenda kesengajaan membentuk Republik dan Indonesia sebagai bangsa?

Setelah membaca sketsa kecil ini, barangkali kita merasa betapa sulit jadi pemimpin Indonesia. Sesungguhnya syarat yang tertulis di atas tak lebih dari suara akal sehat biasa. Ia belum menyentuh standar paling unggul. Bila syarat paling sederhana itu tampak terlalu tinggi, mungkin bukan karena semua itu memang terlalu tinggi, melainkan karena kondisi Indonesia dan kualitas para pemimpin tua yang ada kini telah jatuh sedemikian rendah.

Itulah mengapa masa depan Indonesia laksana lorong panjang yang menganga tanpa jelas menuju ke mana. Ia sekadar nama yang nyaris kehilangan alasan adanya.

B Herry Priyono Pengajar Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

[Disampaikan dalam seminar akhir tahun Lingkar Muda Indonesia dan Kompas di Bentara Budaya Jakarta, 18 Desember 2007]

Diambil dari harian Kompas 1 Maret 2008

Karlina Supelli

Apakah yang kita rayakan kala tahun kalender berganti? Tak seorang pun bisa melepas masa silam. Bahkan saat Paus Gregorius XIII mengubah perhitungan kalender hingga dalam semalam orang melesat dari tanggal 4 ke 15 Oktober 1582, tak sepotong waktu pun tercuri.

Di tengah kegaduhan menyiapkan pesta, mungkin kita juga minta peramal membaca tanda- tanda peristiwa yang akan datang. Apakah tanda itu berisi harapan atau kematian, tidak lagi relevan. Yang utama ialah mengulang ritual gaduh akhir tahun. Mungkin inilah cara kita melupakan barisan kelalaian yang berlarian meninggalkan korban berceceran di seluruh negeri. Indonesia ialah sebuah kisah tentang alpa.

Lalai dan abai

Dalam pekan terakhir 2007 peta Indonesia sesak oleh tanda merah bencana, menyambung lebih dari 200-an bencana besar-kecil sepanjang tahun. Sebagian besar dipicu oleh peristiwa alam. Ratusan orang tewas dan puluhan ribu menjadi pengungsi. Namun, mengatakan bahwa Indonesia kerap ditimpa bencana karena terletak di jalur rawan gempa, sama dengan mengulang pelajaran IPA kelas empat SD.

Menuduh alam adalah cara murah menyembunyikan kelalaian serta kelambanan mengatasi dampak bencana. Itu juga siasat melarikan diri dari tanggung jawab atas kesembronoan. Jika perlu jalan pendek untuk berkelit, sebutlah semua itu takdir alias musibah yang menyergap dari langit.

Permukaan Bumi seperti kulit telur rebus setengah matang yang retak-retak. Bedanya, pusat Bumi terus bergejolak sehingga potongan-potongan di atasnya saling dorong, saling tindih, dan saling tekuk. Hanya oleh pilihan manusia—atau sebaliknya, keterpaksaan—peristiwa-peristiwa alam beralih menjadi bencana.

Berhadapan dengan sesama dan alam, manusia gampang cedera. Kerentanan adalah kondisi manusia. Hanya saja, ringkasan semacam ini mengubur terlalu banyak detail. Tidak semua dimensi kerentanan manusia bersifat kodrati. Kerentanan juga perkara hubungan antara cuaca kultural kita dan brutalitas pertarungan materi yang menandai sejarah dewasa kini. Dalam pertarungan itu kerentanan merupakan potret buram tata sosial, ekonomi, dan politik, yang cirinya adalah kesenjangan akses.

Alam tidak mengenal ras, usia, agama, jender, dan kelas. Namun, ketika terjadi kekeringan, hanya kaum papa yang mati kelaparan. Kala gempa, anak- anak dan perempuan yang merupakan korban terbanyak. Kerentanan bukan hanya perkara ketiadaan daya ketika malapetaka menimpa. Kerentanan terutama berisi ketiadaan kebebasan ke berbagai sumber daya yang menyangga seseorang agar berkemampuan sebagai manusia.

Andai petani gurem di lereng-lereng curam punya agunan yang bisa ia tukar menjadi modal, andai ia punya cukup uang dan kemudahan mendapatkan informasi, ia tentu menyewa lahan yang tidak rawan longsor untuk bercocok tanam. Rumahnya tidak roboh menimpa anak-anak karena ia punya pilihan untuk membangun rumah tahan gempa. Tetapi pengandaian itu hanya ada dalam cita-cita.

Bagi kaum papa yang tertimpa malapetaka, cita-cita adalah kemewahan yang di ujung hari terasa menyiksa. Litani ini kedengaran biasa-biasa saja kecuali dengan mata tajam kita menyimak putusan-putusan pengadilan. Meminjam ungkapan tokoh desa yang enggan disebut namanya, kita hidup di bawah sistem hukum yang mirip sarang laba-laba. “Ia menjerat serangga tetapi porak poranda oleh terpaan burung”.

Kendati mengakibatkan kehidupan puluhan ribu keluarga porak poranda, pesawat tergelincir atau hilang, pengungsi silih ganti, hutan gundul atau terbakar, kita bebal dalam kesembronoan. Dalam kebebalan itu terlibat nasib begitu banyak orang yang tidak akan pernah berubah kendati pemerintah dan bahkan generasi berganti.

Berurusan dengan perilaku abai, lalai dan sembrono dalam skala seluas negara tampaknya memojokkan kita lagi ke pertanyaan tentang kemungkinan hidup bersama. Padahal, kata bersama licin bagi tafsiran. Penggusuran paksa warga miskin dilakukan dengan alasan mulia kepentingan bersama. Kisah di lapangan menunjuk ke fakta bahwa itu berarti pembangunan sentra bisnis dan permukiman mewah.

Apakah kita perlu belajar lagi dari sejarah lahirnya demokrasi modern? Bukankah dari barisan omongan akhir-akhir ini tampaknya kita masih mendambakan demokrasi sebagai prinsip penataan hidup bersama? Demokrasi modern bertumpu di atas pengalaman mereka yang paling tertindas oleh watak otoriter kekuasaan. Dan mereka tentu bukan pemilik uang maupun pemangku kekuasaan yang jumlahnya segelintir, melainkan rakyat kebanyakan.

Dari situ turun pengandaian yang masuk akal. Benih demokrasi tumbuh dalam prinsip bahwa keputusan yang menyangkut jatuh bangun pemenuhan kebutuhan pokok yang menyangga kehidupan bersama, hanya sahih jika bertumpu di atas kondisi hidup-mati rakyat biasa yang paling rentan terhadap dampak keputusan itu.

Semua dinding adalah pintu

Pokok di atas membuat kita sesak. Kita sadar bahwa bencana tidak berkurang kendati pun kita punya ilmu dan teknologi untuk mendeteksi peristiwa-peristiwa alam. Paling-paling kita mengurangi dampaknya, kecuali kita juga rela menata ulang konsesi lahan, hutan, sumber air, perbaikan pendidikan dan upaya kesehatan, distribusi informasi dan lain-lain. Tepat di sinilah kita terbentur tembok kepentingan ekonomi-politik. Di balik tembok itu berlindung para pebisnis dengan pundi-pundi yang bisa membayar transaksi apa saja, termasuk nyawa manusia asalkan ada janji laba.

Kita boleh gusar karena tidak menemukan jalan keluar. Bagi warga miskin, jalan keluar artinya bagaimana bertahan hidup dalam manuver penyangkalan dan pengabaian. Bagi mereka situasi darurat bukan pengecualian, bukan situasi khusus akibat peristiwa luar biasa, melainkan suasana hidup sehari-hari. Bagi ibu hamil, contohnya. Melahirkan adalah proses alami, tetapi adalah bencana jika setiap jam dua ibu mati dalam proses itu. Kita alpa menandainya sebagai bencana karena kematian dalam brutalitas hidup sehari-hari dianggap perkara “biasa”.

Apa yang mencengangkan adalah potret faktual bahwa yang rentan dan terabaikan ternyata yang paling mengerti bahwa jalan keluar tidak perlu dicari ke sana dan kemari. Pintu ada di setiap tembok yang menghadang mereka ke hampir semua akses untuk bisa hidup secara manusiawi. “Semua dinding adalah pintu” (RW Emerson, 1803-1882).

Istri nelayan menyiasati situasi darurat sehari-hari dengan menjadi penjual bakulan hasil tangkapan nelayan. Ketika dengan cara itu pendapatan keluarga meningkat, istri-istri nelayan Desa Moro, Kabupaten Demak, mendirikan Puspita Bahari. Cita-cita mereka sederhana: membebaskan diri dari jerat lintah darat yang selama ini mengangkangi akses ekonomi suami-suami mereka.

Sekelompok ibu miskin di kaki bukit Ungaran menghidupkan lagi ritual benih mulai dari menyisihkan biji terpilih, menangkar, mengolah tanah, menyemai, sampai menuai panen yang sekaligus menghasilkan benih baru untuk musim tanam berikut. Inilah perlawanan diam-diam bagi kebebasan pangan yang terampas setelah tiga sumber keramat petani—benih, air, dan lahan—dimangsa perusahaan-perusahaan besar.

Di beberapa desa di Aceh yang hancur akibat tsunami 2004, ibu-ibu punya cara lain menyiasati ekonomi keluarga yang belum juga pulih. Serupa dengan ibu-ibu di kawasan kumuh Jakarta dan Malang, Jawa Timur, mereka mengembangkan usaha sederhana. Karena tak punya benda berharga, agunan mereka adalah kepercayaan yang dijamin kelompok. Bagi mereka, transaksi ekonomi sekaligus merupakan cara mengembalikan sosialitas yang remuk ditelan sistem perekonomian modern.

Bahwa kemudian mereka punya akses ke politik—ikut mengambil keputusan di desa entah waktu banjir atau pemilu—dan posisinya secara kultural naik karena menafkahi keluarga jika bukan malah menjadi kepala keluarga, adalah konsekuensi logis dari keberhasilan menyiasati cara pandang yang selama ini memaksa mereka menerima keniscayaan kerentanan.

Kita punya dua pilihan mengurangi bencana. Tetap berharap dengan gagap akan ada perubahan radikal dalam cara merawat hidup bersama, yang hampir-hampir mustahil dalam mesin ekonomi-politik yang dijalankan dengan kebebalan. Atau, percaya bahwa kelompok paling rentan pun mampu menghidupkan kembali gugus penyangga hidup bersama mereka. Kendalanya? Lagi-lagi sifat alpa para pengelola negeri yang tidak peduli dengan dinamika riil warga biasa, tetapi sibuk melayani kepentingan korporasi. Gerakan akar rumput dipandang sebagai sekadar upaya menyulam bolong-bolong yang ditinggalkan ekonomi-politik dominan dewasa ini. Sesungguhnya, mereka mewahyukan solusi bagi Republik yang sedang dibenamkan oleh pendekatan yang sarat kealpaan. Sebuah pendekatan yang menyeret negeri ini tenggelam dalam genangan malapetaka.

Selamat Tahun Baru 2008.

Karlina Supelli Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

Tulisan ini diambil dari Harian Kompas tanggal 31 Desember 2007

Pada 30 November 2007, UKSW mencapai usia yang ke 51. Artinya tak terasa bahwa UKSW telah melangkah menuju 50 tahun kedua. Perjalanan UKSW rasanya seperti sungai-waktu yang baru saja kita selami, tetapi arus dasarnya belum juga kita kenali. Mari kita sejenak diam, merasakan arusnya dan kemudian berefleksi atasnya.

Apakah UKSW ingin seperti negeri yang tercinta ini…? Negeri yang berulang kali ingin menyembuhkan diri, tetapi setiap kali kita dapati lagi sedang menghancurkan diri. Atau inin ikut-ikutan menambah dosa pendidikan..?

Banyak riset yang dihasilkan, tetapi juga tidak menimbulkan kemaslahatan masyarakat. Banyak sarjana yang dihasilkan tapi, tapi banyak pula penganguran dan yang bekerja tidak sejahtera. Banyak pula pengajar yang menjadi konsultan pemerintah, tetapi mahasiswanya terlantar karena kurang perhatian. Ada yang merasa sistemnya yang paling baik kemudian berusaha menerapkannya, walaupun dengan resiko mengorbankan mahasiswa.

HABITUS

Istilah habitus sudah menjadi perhatian para Rohaniawan cum Intelektual gereja Katolik. Namun ia mungkin masih terasa asing di telinga civitas UKSW, walaupun ia berada didekat kita. Oleh Filsuf cum sosiolog asal Prancis, Pierre Bourdieu, ia di artikan sebagai sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah (durable, transponsible disposition) (Chris Wilkes dkk, 2007:13).

Sebagai gugus kebiasaan rasa-merasa, memandang, serta bertindak, habitus bersifat spontan dan tidak disadari pelakunya, tidak pula disadari apakah kebiasaan itu terpuji atau tercela. Orang tidak sadar akan habitus-nya, sebagaimana orang tidak sadar akan bau mulutnya (Priyono, 2005).

Dengan berguru sejenak pada Pierre Bourdieu, walaupun dengan resiko terjadi pernyederhanaan berlebihan terhadap UKSW, roda yang macet di UKSW mungkin terjadi karena beberapa hal. Pertama, banyak tidak memahami Visi dan Misi UKSW sehingga tidak menggapnya penting dalam proses belajar dan mengajar, atau mungkin Visi dan Misi sudah usang sehingga perlu revitalisasi Visi dan Misi UKSW.

Kedua, anggapan bahwa dengan bebas kita bisa membentuk kehidupan bersama menurut kemauan pribadi kita masing-masing. Karena itu, berbagai kemacetan yang kita hadapi hanya mungkin diatasi dengan perubahan pada lingkup pribadi. Sehingga tidak ada lagi solidaritas sosial.

Ketiga, kadang kala kita tidak ingin memaksakan kehendak kita namun ternyata kita telah berulangkali memaksakan kehendak secara tidak sadar.

Tiga hal diatas tidak tidak sepenuhnya keliru, tetapi masih juga ada sesuatu yang kurang, meskipun sulit ditunjukkan. Mengapa banyak program yang sangat terpuji tetapi tidak menarik minat mahasiswa? Selain itu juga, mengapa kehendak pribadi yang paling mulia sekalipun mudah patah dihadang corak perilaku kerumunan? Jegal menjegal apakah juga menjadi habitus di UKSW…?

Untuk melampaui tegangan seperti itu, ada sasaran bidik lebih sentral yang mesti dijadikan fokus. Fokus itu adalah endapan berbagai kebiasaan kita dalam rasa-merasa, memandang, dan bertindak yang disebut habitus. Habitus bukan lagi sebatas kebiasaan seseorang, melainkan seluruh gugus kebiasaan sosial yang tampak dalam corak praktik sehari-hari hidup bersama kita, dari praktik menjegal sesama, malas kuliah, malas mengajar, mempersulit orang lain, karena senioritas maka secara tidak sadar merasa sebagai pemilik Fakultas dan bahkan mungkin UKSW sehingga kehendaknya yang harus jadi.

Akan tetapi, bukankah gugus-gugus kebiasaan itu bisa diubah oleh kebijakan? Mungkin! Namun, dari kegagalan berbagai kebijakan cukup jelas bahwa habitus yang beroperasi pada lapis kedalaman jauh lebih keras kepala daripada yang kita bayangkan. Yang lebih mungkin bukan program kebijakan yang mengubah habitus, melainkan kinerja habitus yang meremuk kebijakan. Itulah mengapa bahkan banyak kebijakan yang terpuji dengan cepat mengalami pembusukan lalu berguguran.

Jadi, soalnya bukan sebatas ketepatan kebijakan, melainkan transformasi gugus habitus pada tingkat UKSW. Cuma, sama seperti watak habitus, kita adalah orang-orang yang telanjur keras kepala, tidak akan percaya tanpa bukti di depan mata. Maka, hanya dari bidang-bidang yang kasatmata itu pula proyek pembentukan habitus baru dapat dimulai. Perubahan gugus kebiasaan pada dataran yang paling kasat mata ini niscaya akan memberi kita pengalaman rasa-merasa baru soal negeri yang sudah lama lebih mengenal keputusasaan ketimbang harapan.

Di saat perguruan tinggi yang lain berbenah, UKSW masih sibuk menjegal rekan sendiri. Banyak fakultas yang sudah sangat senior tapi belum memiliki pengembangan tingkat pasca sarjana.

Banyak mahasiswa yang kesulitan studi tapi terlantar, yang di salahkan adalah mahasiswa dan lingkungannya, kenapa tidak belajar dari para Freire-an atau yang masa moderen ini dari Erin Gruwell dan para Freedom Writers-nya?

Perbaikan etika dalam mencapa habitus yang membawa damai sangat perlu ditekankan, ini mungkin kelihatan sepele tetapi kalau sudah terjerumus baru merasakan dampak yang lebih dalam.

UKSW sebagai lembaga pendidikan adalah tempat berkumpulnya kaum intelektual yang identik dengan profesi akal budi dan nurani. Maka dapat dikatakan, lembaga pendidikan adalah tempat untuk melatih peserta didik berpikir, mendengarkan, dan mengasah nurani. Apakah sudah terlaksana? Atau proses yang terjadi hanya sebagai formalitas mengajar dan meraih nilai yang tinggi..? silahkan direfleksikan sendiri.

Sebagai Universitas Kristen Satya Wacana, marilah kita memberikan karya nyata terhadap masyarakat Indonesia, dimulai dari sesama kita di Kota Salatiga Hati Beriman. Sembari mengingat pesan sorang bijak tatkala kita berkeluh-kesah meminta nasehat, ia berkata: “Kejarlah dulu Habitus Baru yang membawa damai, selebihnya ditambahkan kepadamu.”

Mari Berbenah.

Ini adalah versi asli dari news feature yang saya muat di www.scientiarum.com . Berita yang ada di www.Scientiarum.com, telah mengalami proses editing

Hari Terakhir Pelatihan Jurnalistik Scientiarum-Imbas

Geritz Febrianto -Wartawan Scientiarum

Siang (13/03/08) ini pelatihan jurnalistik kami selesai. Saya ke Gedung Admisistrasi Pusat, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), untuk meminjam kunci kantor Scientiarum (SA). Saya memutuskan untuk meminta tagihan kuliah di keuangan terlebih dahulu. Di saya bertemu Saam Fredy Marpaung, dari bagian humas UKSW.

“Bagaimana pelatihannya?” Sapa Fredy

”ini baru saja selesai, bang”

Bisa buat berita tentang pelatihan kalian untuk website uksw.edu?

Bisa, tapi hari terakhir saja ya? Karena memori saya dari hari senin sudah tidak lengkap.

“Ok. Saya tunggu.” Ia pun berlalu meninggalkan saya.

Setelah meminta tagihan saya segera menuju ke bagian keamanan untuk meminjam kunci kantor Scientiarum. Setelah menerima kunci, saya segera menuju kantor Scientiarum.

Saat menulis berita ini Wilson Therik datang.

“lagi bikin apa bung?”

“Lagi tulis berita untuk uksw.edu

“Bagaimana kabar Andreas?” Sambil memberikan flashdisk-nya.

“Sudah kembali ke Jakarta, kak, tapi seperti diskusi kita tadi malam, ia masih tidak ingin masuk kampus sebelum ada permintaan maaf dari universitas kepada kelompok Arief Budiman.”

“Kak, Kalau aku rektor UKSW, sudah dari dulu beta minta maaf.”

“Kan untuk kebaikan UKSW Juga.”

“Iya tapi apa rektor kita mau”, timpal Wilson

Tiba-tiba terdengar suara lagu yang kemudian hilang diganti suara Wilson.

“Halo Bapa, beta sekarang di kantor scientiarum, lalu harus ke Yasa Luhur. Nanti dari Yasa Luhur beta langsung rapat di PSKTI.”

Feb, beta harus jalan dulu. Karena di tunggu rapat di PSKTI.

Sejak hari senin 10 Maret 2008, Scientiarum berkerjasama dengan imbas, mengadakan pelatihan Jurnalistik dalam bimbingan Andreas Harsono dari Yayasan Pantau. Hari ini (kamis, 13 Maret 2008), tidak ada materi khusus dari Andreas, karena di isi diskusi materi-materi yang telah diberikan. Diskusi berakhir pada pukul 10.30. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang. Sebelum pulang Andreas memberikan bagaimana sebuah berita diverifikasi oleh sebuah media di luar negeri.

Yosi bertanya, “pak kalau mau investigasi bagaimana?”

Andreas kembali menjelaskan detil-detil tulisannya, dimana terdapat 78 catatan kaki, untuk berita sekitar 3000 kata. Kemudian membuka file sambil menjelaskan tentang investigasi. Ia membacakan dengan jelas bahwa investigasi tidak dianjurkan untuk wartawan pemula.

Saya ikut bertanya. “Pak kalau mau belajar memulai investigasi bagaimana?”

Dia tersenyum. “Harus dimulai menulis feature, nah ini tidak dianjurkan untuk febri sekarang”.

Saya pun tersenyum.

“Saya harus jalan sekarang, karena pesawat saya jam 13.30 saya juga masih harus membeli oleh-oleh. Kemarin sempat beli main untuk Norman.”

Semua peserta bersalaman dengan Andreas saat akan pulang sekaligus pertanda pelatihan ini selesai. Saya menyempatkan mengambil foto bersama Andreas, di ikuti oleh Nunez, Radit, dan Kiko. Tidak ada seremonial khusus untuk menutup pelatihan ini sama seperti pembukaannya.

Rakyat Salatiga Peduli Air (RSPA) semula diinisiasi oleh DPC PKB [Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa]. Prakarsa ini digulirkan pada akhir Agustus 2006. DPC PKB ini memprakarsai sebuah pertemuan dengan mengusung isu tentang respons masyarakat Salatiga – pelanggan PDAM – untuk mengambil sikap atas kebijakan menaikkan tarif air yang dianggap semena-mena. Semena-mena, karena kebijakan tersebut hanya diputuskan dengan: [a] klaim dua sosialisasi yakni di kalangan DPRD yang kemudian disebut dengan ekspose. Ekspose ini kemudian dianggap sebagai persetujuan dari legislatif. Padahal dalam demonstrasi massal 26 Desember 2006, Ketua DPRD sendiri menegaskan di depan massa bahwa DPRD tidak pernah memberikan persetujuan atas ditetapkannya Perwali (Peraturan Walikota) No 36 tahun 2006. Kedua sosialisasi pada Forum Lintas LSM se-Salatiga; [b] karena di kalangan direksi PDAM (Badan pengawas PDAM) sudah ada dua wakil masyarakat, yang seolah-olah sudah merepresentasi komnitas pelanggan PDAM.

Sejumlah pertemuan digulirkan dengan mengambil tempat pertemuan di Kantor DPC PKB, Jl Patimura Salatiga. Prakarsa ini digulirkan lantaran PDAM melalui Perwali No 36/ 2006 telah menetapkan kenaikan tarif air minum mulai dari 100% – 130%. Dalih kenaikan yang diargumentasikan adalah karena:

[1] sudah dua tahun terakhir tidak ada kenaikan tarif PDAM,

[2] selama kurun waktu tersebut, sudah ada kenaikan Tarif dasar BBM (Bahan Bakar Minyak) dan Listrik,

[3] dalih untuk menutup biaya operasional yang mulai merugi,

[4] dengan penyesuaian tarif air, maka akan diperoleh margin (keuntungan) yang akan bisa menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Tim RSPA, melalui undangan yang diprakarsai oleh DPC PKB, kemudian menjadi sebuah kolaborasi yang terdiri dari beberapa kategori: kelompok mahasiswa, LSM, intelektual kampus, partai politik, paguyuban masyarakat, dan individu.

Dalam perjalanan, karena d dalam tubuh RSPA adalah kristalisasi dua pendapat yang sangat tajam, maka semenjak itu (awal Desember 2006) selain RSPA maka terbentuklah RSPA®. Simbol ® memberi makna reorientasi, yang artinya kelompok ini membuka diri terhadap kritik diri ataupun kritik dari luar. Komunitas ini mengklaim diri sebagai representasi arena ruang publik. Kelompok ini dekat dengan grassroot pelanggan air dan juga pemerintah.

2. Who is this team?

RSPA secara lebih rinci anggota RSPA/® dapat disebutkan sebagai berikut:

· Kelompok mahasiswa: PMII (Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), LK UKSW (Lembaga kemahasiswaan UKSW), BEM STAIN (Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi), JAK (Jaringan Autonomous Kota), GMKI (Gerakan Mahasiswa kristen Indonesia), PMKRI (Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), IMBAS (student journal of Faculty of Electronic UKSW), Teater KRONIS

· LSM: SPPQT (Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayibah), Truka Jaya, Kilat, GPS (Gerakan Pemuda Salatiga), Lembaga Konsumen Salatiga, Kelompok Tani Jujur Makmur

· intelektual Kampus: F Hukum UKSW, Fisipol UKSW· partai politik: PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PKPI (Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia), PGolkar, PD (Partai Demokrat).· paguyuban masyarakat: Pancuran, Kalitaman, Kalioso, Kampung Baru, Kalitaman, Ngentak, Karangpete, Dukuh, Argomas, Bugel, KONMAWAS, GRENG, Forum Tralis

· individu

Kelompok ini sifatnya kolegialitas. Pemimpin yang dimaksud adalah anggota yang dianggap bisa memimpin dan diberikan kepercayaan untuk memfasilitasi proses konsolidasi. Keanggotaan kolaborasi ini bisa sifatnya sinten remen – siapa yang suka silahkan terlibat. Meskipun dalam praktik, kemudian hanya beberapa orang yang dipandang menjadi fasilitator dalam pertemuan tersebut.

3. What are the main goals of the team?

· Mempromosikan regulasi pengelolaan air berbasis good governance, baik kepada pelanggan air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) maupun kepada legislatif dan eksekutif.

· Menerapkan strategi kampanye penundaan kenaikan tarif air dan sekaligus pada saat penundaan tersebut menyisipkan strategi intervensi dengan dibentuknya tim pengkaji Peraturan Walikota (Perwali No 36/2006).

· Menyamakan persepsi tentang pentingnya good governance di dalam komunitas kolaborasi

4. Will this be on going team or will it disband after the current water issues are recognized?

Kolaborasi pemerhati kebijakan publik tentang air ini agak unik. Disebut unik, karena selama ini jika ada semacam “gerakan sosial” yang memperjuangkan keadilan atas kebijakan publik yang terdistorsi, biasanya hanya dicirikan: [] jangka pendek, [] aliansi sangat terbatas, biasanya hanya komunitas mahasiswa saja, [] waktu protes jalanan/demonstrasi hanya berlangsung 1-2hari saja dan hanya bermuara pada media coverage dalam sehari berikutnya, [] di mata polisi, bentuk protes seperti ini agak “anarkhis” [suara keras dan sarkastik]. Berbeda dengan kolaborasi yang dibangun melalui RSPA, yang lebih menunjukkan ciri: [] jangka panjang, hampir 4 bulan, mulai bulan September 2006 – Januari 2007, [] aliansi banyak ragam anasir, [] bentuk kegiatan bukan hanya demonstrasi, tetapi dalam bentuk berbagai strategi: demonstrasi, mendiskusikan sejumlah isu dengan sangat tajam untuk memverivikasi suatu isu, [] menangani mass media cetak dan elektronik (TV/radio), talk show, news letter, selebaran/pamflet, street banner (spanduk), lobby.

Bertolak dari kesadaran bahwa isu-isu yang menyangkut kebijakan publik yang terdistorsi memerlukan perhatian yang serius dari civil society, maka pemanfaatkan ruang publik (public sphere) oleh RSPA dirasakan sangat penting untuk tidak berhenti dalam domain agenda isu air saja.

Dengan kesadaran tersebut, RSPA melihat bahwa isu setelah air yang jauh lebih utama diperhatikan adalah pentingnya mengawal sebuah proses pemuatan regulasi “partisipasi, transparansi, akuntabilitas” dalam bentuk peraturan daerah. Dengan mengawal draft regulasi ini, ke depan hak sebagai warga negara atas akses dana pembangunan bisa lebih dijamin. Kini, partisipasi masyarakat dalam pembangunan bentuknya seperti (quasi/pseudo) partisipasi. Bentuk substantifnya adalah mobilisasi.

5. What is the methodology of team RSPA?

Metodologi yang dipilih RSPA/RSPA® adalah PAR (Participatory Action Research)/PRA (Participatory Rural Appraissal). Mengapa metodologi ini dipilih? Bagi RSPA®, dengan memilih metodologi ini memiliki sejumlah alasan seperti:

[] para aktor terdiri dari: para peneliti, kelompok klien, dan intelektual, aktivis[] sumber dan otoritas: à peneliti akan menyediakan keahlian mereka menyediakan informasi tentang kesadaran politik à kelompok klien akan menyediakan informasi menyediakan energi kesediaan untuk membuka wawasan dan belajar bersama à kelompok negara (eksekutif) akan melaksanakan regulasi yang sudah diatur

à kelompok negara (legislatif) akan memformulasikan regulasi PDAM yang baru

[] dampak pada proses pentahapan

à pendefinisian masalah: dikendalikan oleh kelompok keuntungan akan didapat kelompok klien sumber daya akan diperoleh dari klien atau konsensus dalam sistem à pengumpulan data dan analisis: berkolaborasi dengan klien interaksi untuk mengedukasi dan memobilisasi kelompok klien à penggunaan hasil konsensus klien atas tujuan intervensi negosiasi untuk memperbaiki situasi klien

6. What are the key difficulties faced by this team?

· Membangun soliditas kolaborasi yang beragam latar belakang

· Menghadapi “paradigma bad governance” dari pemkot/PDAM

· Pemanfaatan media jurnalistik yang masih begitu terbatas ruangnya dan belum sampai pada domain jurnalisme publik yang investigatif

· Membangun komitmen untuk mengenali strategi advokasi secara menyeluruh dalam resistensi thdp kebijakan yang

7. Does the Percik working environment suit this team? Why? Why not?

Percik terlibat dalam kolaborasi RSPA/RSPA® dengan posisi sebagai fasilitator dalam setiap pertemuan. Bentuk fasilitasi yang dimaksud mencakup kerja advokasi seperti: [a] pendokumentasi setiap proses konsolidasi dg cara yang transparan; [b] menjadi moderator/member dalam forum-forum konsolidasi; [c] sebagian funder untuk aksi dan penggandaan media kampanye; [d] fasilitasi mobilisasi massa, [e] anggota dari tim pelobi ke polisi, walikota dan legislatif,

Mengapa Percik mau terlibat dalam kolaborasi ini? Percik memiliki obsesi untuk dapat mewujudkan praksis advokasi yang komprehensif, bertumbuh dari bottom-up, self –reliance, sifat pergerakan kolaboratif, membangun ruang publik secara bersama, memiliki ruang untuk melakukan penelitian. Selama ini, praksis advokasi Percik sangat dibatasi oleh dana funding. Dengan pola ini, maka program akan selesai begitu dukungan dana habis. Bentuk dukungan dana ini pun juga terbatas dalam arti tak bisa melibatkan banyak stakeholder. Dengan kolaborasi seperti ini, maka praksis advokasi Percik mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama dengan stakeholder lainnya dalam menciptakan ruang publik sebagai syarat hadirnya demokrasi.

8. Do you intend to broaden your goals to a regional/national level, or remain local? Why? What do you see as the benefit of this?

Secara prinsip, apa selama ini dikerjakan dalam kolaborasi RSPA/RSPA® diupayakan untuk bisa diakses oleh banyak pihak, misalnya melalui media cetak koran: Suara Merdeka, Jawa Pos, Solo Pos/Salatiga Raya, Wawsan, Kompas, Koran Sindo (Seputar Indonesia). Prinsip good governance dimulai dari kolaborasi ini. Dalam beberapa hal, kampaye good governance dalam manajemen PDAM telah diluncurkan pada aras lokal, regional dan nasional, bahkan internasional. Mengapa pilihan untuk menyebarluaskan atau membuka akses untuk belajar dari good practices resistensi ini dipilih? Alasannya sederhana:

[a] hampir kebanyakan PDAM dikelola sebagai perusahaan daerah dengan kontrol civil society yang lemah bahkan sering muncul PDAM sebagai “sapi perah” (korupsi),

[b] tak ada transparansi dan akuntabilitas kepada publik,

[c] regulasi yang mengatur PDAM biasanya rapuh dan sudah usang,

[d] legisaltif yang tak memiliki komitmen kepada basis konstituennya, khususnya terkait dengan re-drafting regulasi kebijakan publik yang tidak berpihak pada pelanggan air,

[e] regulasi tentang PDAM sifatnya sangat sektoral, sementara persoalan air mestinya menjadi perhatian lintas sektoral [dinas lingkungan hidup, badan perencana daerah khususnya terkait dengan penataan ruang konservasi]

Dengan alasan seperti itu, maka jika pengalaman ber resistensi yang multistakeholder ini bisa diakses kepada komunitas klien PDAM di seluruh Indonesia, maka tak menutup kemungkinan bahwa virus good governance dalam manajerial PDAM akan bisa diakses dan dirujuk civil society di lain tempat.

9. How effective do you think RSPA is in achieving its goals? What could be done to improve the effectiveness?

Sulit menterjemahkan bahwa RSPA/RSPA® telah secara efektif memperoleh hasil dalam perjuangannya. Periksa matriks di nomor 5. Yang jelas, sampai pada titik sekarang, RSPA® tengah menunggu konfirmasi duduk dalam Tim Pengkaji Tarif, yang sudah dijanjikan pada awal minggu pertama Desember 2006 dan hingga kini belum juga diformalkan.

10. How well known is RSPA’s work in Salatiga? And outside Salatiga? Do people take notice? What could be done to make people take more notice?

RSPA/RSPA® sangat terkenal di Salatiga karena:

[a] aksi demo,

[b] kampanye dengan loud speaker,

[c] aksi spanduk, [d] aksi lobby, news maker di media, [e] karena ada kebijakan kembali ke tarif PDAM yang lamaAksi kolaborasi ini sudah diketahui banyak pihak, meskipun dinilai belum optimal. Kerja media kampanye yang juga belum dikerjakan adalah: [] menggarap dokumentasi dalam bentuk CD yang sudah di dubbing dengan narasi dari aksi yang sudah dilakukan; [] kini tengah menyiapkan sebuah publikasi advokasi yang lebih lengkap; tengah disiapkan penulisan ulang sejumlah dokumen aksi-refleksi-penelitian yang akan dimuarakan ke dalam sebuah publikasi yang lebih lengkap

11. What do you see as the key water issues for Indonesia? Do you think these are changing/emerging, or are they very similar to previous times? What might be causing them?

Isu kunci masalah air di Indonesia adalah:

[a] masalah kelangkaan air yang tak diikuti dengan penyadaran dan kebijakan yang mampu mendukung ketersediaan secara lestari/sustainable,

[b] regulasi pengelolaan air yang cenderung menjadi komoditas yang diprivatisasikan ketimbang sebagai bagian dari kewajiban negara menyediakan air bersih yang tak diikuti dengan motif mencari untung,

[c] isu air tidak diletakkan dalam perspektif bioregionalisme tetapi lebih ke pendekatan sektoral

[d] resistensi terhadap distorsi kebijakan air juga sanga ad-hoc dan gagal dalam membangun mass-consciousness. Kegagalan ini diduga karena ketiadaan komitmen ideologis yang memiliki prinsip teoretikal “power-knowledge”

Kolaborasi ini bermimpi dan tengah mengkampanyekan melalui langkah kecil dan lokal agar pengalaman memperjuangkan kebijakan good governance ini bisa menginspirasi CS/CSO pelanggan air di berbagai tempat di Indonesia

Evaluasi Kinerja Program yang telah dan sedang berjalan

(Studi Kasus Pengawalan Atas Pembuatan Kebijakan Tentang Tarif Air di Salatiga)

Geritz Febrianto Rindang Bataragoa[2]

Abstract

Personal is political. The problem is that not many people are aware of the fact. Even the intellectuals do not realize that their lives are very much influenced and at the same time influence politics. This makes them afraid of being involved in some practically political actions. Referring to Bourdieau’s “habitus”, this will be an opinion paper commenting on the academicians’ participation into the case of water tariff problems in Salatiga and how they perceive the social movement for enhancing participatory public policy making. This overview of the academicians’ attitude towards politics will reflect the socio-cultural mindset that influences the practice of corruption in Indonesia. Knowing the mindset, this paper will suggest some practical actions that may initiate the transformation in Indonesian society. Keywords: Bourdieau’s “habitus”, academicians’ participation, water tariff problems, political actions, participatory public policy making, Indonesian society,

Pendahuluan

Makalah ini merupakan pengalaman berharga sebagai aktivis mahasiswa di Kota Salatiga. Cerita tentang Gerakan Sosial di Salatiga ini merupakan sebuah pengantar untuk memasuki melihat Habitus Kaum intelektual. Lahirnya Peraturan Walikota 36/2006 Tentang kenaikan tarif PDAM di Salatiga, mendatangkan keresahan rakyat Kota Salatiga. Gerakan Masyarakat Salatiga yang beraliansi yang kemudian dikenal sebagai Rakyat Salatiga Peduli Air (RSPA/®[3]), berargumentasi bahwa Peraturan Walikota 36/2006 merupakan kebijakan yang sangat menyesakkan komunitas pelanggan PDAM. Namun pemerintah Kota Salatiga dan PDAM, mengeluarkan argumentasi bahwa kenaikan tarif ini dikarenakan adanya penyesuaian kemahalan biaya produksi.

Gerakan ini ternyata berumur sangat panjang (umumnya gerakan masyarakat hanya berumur 1-3 minggu saja), tidak seperti umumnya yang terjadi di beberapa daerah lain, karena gerakan RSPA berlangsung selama 7 bulan. Geritz dkk (2007) dalam jurnal Renai tahun VII No. 1.2007, mengemukakan bahwa yang membedakan gerakan protes air dengan gerakan aliansi protes lainnya terhadap kebijakan tarif PDAM didasarkan pada asumsi yang mendasarinya. Pertama, regulasi ini (Perwali 36/2006) akan berpengaruh pada sekitar 21 ribu pelanggan. Jika diasumsikan per KK (Kepala Keluarga) ada empat jiwa, maka jumlah yang akan terkena dampak adalah 84 ribu jiwa dari jumlah sekitar 150 ribu jiwa di Kota Salatiga.

Kedua, akses air bersih yang seharusnya disediakan sebagai barang publik tidak bisa dengan serta merta dijadikan komoditas dengan membangun logika “kalau mengelola perusda harus untung.” Logika ini berujung pada dijadikannya PDAM sumber pendapatan yang harus memberikan setoran sebagian ke pos PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sementara itu, regulasi yang memayungi pengelolaan air justru mendorong untuk pertama-tama mengedepankan pelayanan publik secara optimal, bahkan jika perlu, kebijakan tarif PDAM juga memihak pada kaum miskin (pro-poor).

Ketiga, Perwali 36/2006, harus ditinjau ulang karena mengeluarkan aroma tak sedap dalam perumusan kebijakannya.

Keempat, bahwa kesadaran dan keberdayaan pelanggan atas atas akses air bersih selama ini direpresi dengan minimalnya hak-hak perlindungan atas akses air. Selama ini PDAM Kota Salatiga tidak memiliki standar pelayanan minimum dan mekanisme SOP (Standard Operational Procedure[4]).

Keempat asumsi di atas cukup memberikan alasan untuk melakukan pengawalan atas proses kebijakan penetapan tarif PDAM Kota Salatiga. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka pemerintah akan berani untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan diri dan kelompok saja dengan mengorbankan kepentingan rakyat dan hal ini pun akan berlaku untuk kebijakan pada sektor-sektor yang lain, seperti pendidikan, pembangunan, dan lingkungan. Artinya ada indikasi rawan praktek korupsi dalam water governance dan berujung pada pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Pengertian KorupsiKorupsi merupakan salah satu “penyakit” dalam masyarakat sekarang yang sangat sulit dibendung laju pertumbuhannya. Menurut Transparency Internasional, secara singkat, korupsi didefinisikan sebagai menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.[5] Pernyataan-pernyataan normatif mengenai korupsi harus berdasarkan titik pandang, standar ”baik”, dan model cara kerja korupsi dalam situasi tertentu.Menurut Caiden,[6] bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal yaitu :

• Berkhianat, Subversi, transaksi luar negeri yang ilegal, dan penyelundupan
• Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemeerintahan, menipu dan mencuri.
• Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsu dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, dan menyalahgunakan dana.
• Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
• Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, dan menjebak
• Penyuapan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi
• Menjegal pemilihan umum, memalsu kartu suara, menagi-bagi wilayah pelilihan umum agar bisa unggul
• Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
• Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan
• Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
• Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
• Perkoncoan dan menutupi kejahatan
• Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos

Dieter Frisch (1994) yang dikutip oleh Jeremy Pope (2003) mengatakan bahwa : ”korupsi memperbesar pengeluaran untuk barang dan jasa; memperbesar utang suatu negara (dan memperbesar cicilan utang di masa mendatang); menurunkan standar, karena barang yang diserahkan adalah barang yang mutu dibawah standar teknologi yang tidak cocok atau tidak perlu; dan menyebabkan proyek-proyek dipilih berdasarkan modal (karena lebih menguntungkan bagi pelaku korupsi), bukan berdasarkan kemampuan menyerap tenaga kerja yang bermanfaat bagi pembangunan.”

Pemberantasan korupsi merupakan agenda mendesak yang harus dilaksanakan karena sangat merugikan negara. Dalam peringkat baru yang dikeluarkan lembaga Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Indonesia bersama Thailand menduduki peringkat kedua dengan skor 8,03, setingkat di bawah Filipina yang mendapat nilai 9,40. Bagi Indonesia, hasil ini sedikit lebih baik setelah tahun lalu, Indonesia mendapat nilai 8,16. PERC mengatakan, kampanye pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedikit memberikan hasil positif, tapi belum cukup untuk membersihkan nama Indonesia.[7]

Sedangkan Menurut ICW pada pertengahan semester I/2007, terdapat 51 kasus korupsi baru yang terungkap dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 665,8 miliar. Jumlah kasus baru ini sangat sedikit sekali, jika dibandingkan dengan temuan BPK mengenai kerugian negara. Dalam Hapsem Semester II 2006 dilaporkan terjadi 5.776 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 13.3 triliun.[8]

Dari temuan di atas, saya mencoba menarik ke kesimpulan bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi. Dalam hitungan rupiah mungkin kita bisa menghitung berapa banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak yang seharusnya milik rakyat.

Kaitannya dengan PDAM Salatiga, RSPA/® mencium adanya indikasi korupsi, dan telah melaporkan ke kejaksaan tapi tidak cukup bukti untuk menahan mereka. Bahkan ada korupsi yang sangat sulit dibuktikan adalah ketika untuk menjadi pegawai PDAM, maka harus menyetorkan sejumlah uang kepada orang tertentu dikalangan pemerintahan. Ini terbukti saat Tim dosen akutansi Fakultas Ekonomi UKSW melakukan audit atas permintaan RSPA®, didapatkan bahwa PDAM kelebihan jumlah tenaga kerja.

Mempertegas Peran Kaum Intelektual

Dalam berbagai kasus kebijakan yang menyimpang, banyak peran kaum intelektual sangat memegang peranan yang penting. Seperti kita ketahui bersama bahwa mahasiswa diseluruh Indonesia memulai aksi protes mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat atau memprotes tindakan korupsi para pejabat pemerintahan, sangat mempengaruhi keadaan.

Belajar dari Gerakan RSPA/® yang saling berkolaborasi antara LSM, Mahasiswa, elemen masyarakat, dan Partai Politik, dan dengan berusaha sekuat mungkin menyadari bahwa banyak kepentingan yang mendahului, tapi masih dalam koridor menciptakan kemaslahtan masyarakat, maka gerakan ini bisa jalan dengan berbagai dialektika yang terjadi. Gerakan ini merupakan salah satu gerakan yang dapat menggerakkan kuantitas masyarakat yang cukup banyak, karena masyarakat merasa nyaman berada dalam dampingan mahasiswa dan aktivis lainnya[9]. Hasil dari kolaborasi ini ialah terbitnya peratuan walikota yang baru, sebagai pengganti Peraturan Walikota 36/2006.

Gerakan ini sebagian besar juga didukung oleh para mahasiswa yang pada prinsipnya mencoba menancapkan habitus good governance pada pengelolaan air.

Masalah dan Hambatan

Keterlibatan kaum intelektual sangat penting dan perlu ditegaskan untuk ikut serta, agar tidak mengurangi proses-proses keilmiahan yang terjadi di dalamnya. Kaum Intelektual yang dimaksud di sini ialah Aktivis Mahasiswa, Aktivis LSM, dan Dosen. Berhasil dalam bergerakan di sini, bukan berarti tidak mendapatkan hambatan dalam proses-proses yang berlangsung. Belajar dari kasus Salatiga, sangat sedikit kepedulian dari mahasiswa dan Perguruan Tinggi dalam mendatangkan/mendekatkan restoran surga[10] bagi masyarakat sekitar.

Pernyataan diatas bukan tanpa alasan, ini terbukti dari :

1. Saat ada mahasiswa yang berdemonstrasi menyuarakan suara kenabiannya, kadang dosen di dalam kelas malah menjelek-jelekkan mahasiswa, di depan mahasiswa yang ada dikelas, biasanya dengan kata “mahasiswa kurang kerjaan.” Hal ini pun akhirnya dicerna oleh mahasiswa yang diajarkannya seolah-olah berdemonstrasi adalah kegiatan yang tidak berguna. Label “kurang-kerjaan” sekaligus menempatkan mahasiswa yang melakukan demonstrasi dalam posisi tertindas
2. Kadang kala beberapa dosen diajak untuk berkolaborasi bersama dengan alasan membuat gerakan masyarakat mempunyai nafas ilmiah. Namun faktanya, dosen seringkali beralasan takut nafas ilmiah yang dimiliki ternoda oleh politik. Padahal sejak lahir kita sudah bersinggungan dengan politik, bahkan beberapa kebijakan adalah produk intelektual. Dalam hal ini kosakata politik dianggap sebagai hal yang jelek, padahal tidak selalu demikian.
3. Dosen-dosen yang enggan bergabung berjuang bersama rakyat, ketika diminta oleh pemerintah sebagai mediator pemecahan masalah kadang kala menjadi yang paling mengetahui permasalahan masyarakat.
4. Ini yang paling parah, karena beberapa dosen menjadi konsultan pemerintah[11], tapi tanpa landasan berpihak pada rakyat, Sehingga produk yang dihasilkan malah menyengsarakan rakyat. Hal ini sama dengan budaya “asal bapak senang, aku dapat untung”. Parahnya di mana? Bukankah ini sama saja dengan mencari keuntungan diatas penderitaan rakyat banyak (Rent Seeker).

Pola pikir (mindset) beberapa pengajar di atas secara perlahan membunuh daya kritis mahasiswa. Berdemonstrasi telah mendapat predikat buruk di mata para dosen, tanpa mengetahui proses-proses yang terjadi di balik itu semua. Di satu sisi kegiatan ini adalah tindakan riil pengabdian pada masyarakat dan bentuk dari kesadaran mahasiswa yang menyadari dirinya adalah pemuda sekaligus intelektual, bukan dengan proyek live-in di suatu desa yang belum tentu membutuhkan pendampingan.

Para pengajar biasanya apriori terhadap demonstrasi tanpa mengetahui substansi dan proses yang berlangsung. Padahal seharusnya sebagai akademisi dosen di tuntut untuk ilmiah dan objektif. Artinya harus di uji dan dibuktikan terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian. Kebiasaan ini sepertinya tidak menjadi habitus seorang dosen saja, tetapi juga telah menular kepada dosen yang lain dan para mahasiswa yang secara tidak sadar di pengaruhi.

Kaum Intelektual dan Demokrasi Deliberatif[12] Gerakan Masyarakat

Dalam menciptakan demorasi deliberatif dalam tata kelola air (water governance), keterlibatan kaum intelektual menjadi sebuah syarat mutlak, karena ruang berdialektika dalam nuansa ilmiah dimiliki oleh kaum intelektual. Menjaga demokrasi deliberatif dalam gerakan masyarakat menjadi sebuah pilihan mutlak yang harus dipertahankan. Di saat tingkat keilmiahan di tuntut, banyak hal yang hanya bisa dilakukan oleh dosen yang berkompetensi dalam bidang tertentu, sebagai contoh yang ahli dalam melakukan audit keuangan pada PDAM Salatiga adalah dosen akuntansi Fakultas Ekonomi UKSW. Biasanya kalau mahasiswa punya keterbatasan karena sering dianggap belum selesai belajarnya.

Pelajaran Dari Pierre Bourdieu

Saya mencoba menghadirkan pemikiran Pierre Bourdieu, seorang Filsuf cum Sosiolog asal Perancis. Pierre Bourdieu, menjelaskan kekuasaan dari sisi-sisi tertentu, konsep kekuasaan selalu berada dan beroperasi pada suatu arena (field). Dalam arena tersebut, terdapat pelaku-pelaku yang memiliki modal[13], baik itu ekonomik, simbolik, maupun kultural. Habitus[14] merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas bermain, dan juga dalam pendidikan masyarakat.dalam arti luas. Pembelajaran itu terjadi secara halus, tak disadari, seperti orang tidak sadar akan bau mulutnya dan tampil sebagai hal wajar, sehingga seolah-olah sesuatu yang alamiah, seakan-akan terberi oleh alam atau “sudah dari sananya”. Habitus berubah-ubah pada tiap urutan atau perulangan peristiwa ke suatu arah yang mengupayakan kompromi dengan material. Namun, kompromi ini secara tak terelakkan mengalami bias, karena persepsi tentang kondisi objektif itu sendiri dilahirkan dan disaring lewat habitus.

Habitus secara erat dihubungkan dengan ‘modal’, teori ini secara tersirat menjelaskan bahwa secara tidak sadar kaum intelektual bahwa dirinya telah terbeli oleh modal (Penguasa), kemudian menjadi agen dari pemerintah tersebut. Namun ada juga yang karena telah menjadi habitus, kemudian dengan sadar menjadi Rent seeker[15]. Hal ini jika dikaitkan dengan teori hierarki kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Maslow, maka tingkat kebutuhan ketiga berupa kebutuhan untuk menjalin hubungan sosial seharusnya berada di tingkat kebutuhan pertama. Pendapat Bourdieu menyiratkan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok dan rasa aman individu hanya dapat tercapai dengan adanya hubungan sosial antar individu.

Menjelaskan tentang ketakutan seorang akademisi tercoreng keakademisiannnya bila bersinggungan dengan ranah politik, Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa justru pemikiran yang seperti ini yang menjadi salah satu hambatan dalam penelitian. Lebih jauh dijelaskan bahwa hal ini sebagai sebuah satu relasi. Menurutnya, relasi antara teks, karya intelektual mutakhir dan profesi intelektual akan berguna bila telah menjadi tindakan/karya nyata/aksi/perbuatan.

Fokus itu adalah endapan berbagai kebiasaan kita dalam rasa-merasa, memandang, dan bertindak yang disebut habitus. Habitus bukan lagi sebatas kebiasaan seseorang, melainkan telah menjadi kebiasaan masyarakat yang tampak dalam praktik kehidupan sehari-hari. dari korupsi sampai perusakan, dari kebiasaan plagiat sampai kebiasaan mengemplang utang yang dilakukan banyak bank kelompok bisnis di Indonesia dengan ujung pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), bahkan menambah libur tanpa ijin terlebih dahulu.[16]

Dengan melihat hasil sumbangan pemikiran Bourdieu diatas, corak habitus Kaum Intelektual perlu direfleksikan. Mengingat pentingnya Peran Kaum Intelektual dalam mentransformasi bangsa menjadi lebih baik.

Mengusung wacana Civil Society

Mengusung wacana Civil Society (CS) sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Karena yang sangat dirugikan adalah masyarakat secara keseluruhan sehingga dengan menggalang kekuatan rakyat maka akan mampu memperkuat masyarakat itu sendiri, karena pada saat yang sama CS harus berhadapan dengan dua entitas lainnya yakni: realitas pasar, dan negara (State). Pasar, CS dan negara, harus tumbuh bersama dan saling mengimbangi, saling memberikan keberdayaan, saling menopang, dan pada akhirnya saling memberikan sinergi untuk memajukan keadaban[17]. Ketika pilar Civil Society menjadi lemah, sedangkan dua lainnya begitu kuat maka kekuatan negara yang otoritarian bergabung dengan mekanisme pasar, akan menjadikan demokrasi lemah dan negara kemudian mengklim diri sebagai representasi Civil Society, merupakan hal sah-sah saja.[18] Keadaan seperti ini kemudian menjadikan negara (pemerintah) menjadi sangat korup menjadi tak terhindarkan. Oleh karena itu, penguatan Civil Society harus kuat LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Anti korupsi mahasiswa dituntut untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, namun juga harus memikirkan nasib rakyat secara keseluruhan. Paling tidak ada tiga strategi utama yang dapat dilakukan yaitu: (1) Memetamorphosekan dirinya sendiri menjadi masyarakat sipil[19], tidak lagi menjadi menara gading; (2) Melakukan pendidikan politik; dan (3) Bersama-sama rakyat melakukan gerakan untuk menyampaikan aspirasi dan kontrol terhadap negara. Menyadari hal ini RSPA® yang dimotori oleh para mahasiswa melakukan penguatan dan pencerahan, demontrasi adalah pilihan yang terakhir, sebagai bukti RSPA® melakukan konsultasi dengan KPK dna ICW, dan melaporkan ke Kejaksaan negeri Salatiga. Hal ini secara tidak langsung terjadi pemberdayaan masyarakat secara nyata.

Dengan demikian maka Civil Society dapat ditempatkan sebagai entitas yang berdaya, menyadari hak-haknya, dan bergerak berdasar pengetahuan dan pemikiran kritis.Aspek selanjutnya adalah kampanye penerapan Good Governance. Berkaitan dengan korupsi, habitus Good Governance yang terkait adalah: transparansi, tanggungjawab, supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat.

1. Transparansi merupakan habitus yang harus diusung demi terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi. Transparansi dapat dipahami sebagai ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. Semua urusan tata kepemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik. Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus dapat diakses oleh publik. Tidak adanya keterbukaan dan transparansi dalam urusan pemerintahan akan menyebabkan kesalahpahaman terhadap berbagai kebijakan publik yang dibuat. Hal ini pun menjadi tuntutan RSPA®, karena selama ini tidak ada transparansi dari pengelola PDAM Salatiga

2. Habitus Tanggungjawab atau Accountability, setiap kegiatan, kebijakan, biaya yang dikeluarkan oleh pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya ketika diminta untuk mempertanggungjawabkan maka bersedia memberikan. Kasus PDAM Salatiga, RSPA® ketika menuntut hail audit dan laporan keuangan, maka lebih 7 bulan baru PDAM memberikan, itu pun harus pagi-pagi ke kantor PDAM, karena jika kesana jam 9 pagi, Direktur PDAM tidak ditempat. 3. Supremasi Hukum, berbagai upaya hukum yang dilakukan untuk menangkap dan menghukum para koruptor tidak bergema sama sekali. Para koruptor kelas kakap seringkali lolos dari perangkat hukum. Pemerintah dan aparat penegak hukum masih bekerja setengah hati, hanya janji-janji belaka yang diberikan kepada masyarakat di Indonesia masalah hukum sangat lemah, karena bisa diganti dengan uang, jadi keadilan hanya menjadi milik hukum. Ini berbeda dengan eksistensi hukum yang seharusnya memberikan keadilan untuk semua. Artinya setiap kesalahan harus mendapatkan sanksi. Untuk memberantas korupsi, kedaulatan hukum syarat mutlak. Landasan hukum untuk memberantas korupsi harus kokoh, stabil, dan dapat ditegakkan, dan secara tertulis dicantumkan dalam Undang-undang Dasar, Undang-undang, serta dilengkapi dengan peraturan dan prosedur (dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM belum dilengkapi petunjuk teknisnya). PDAM Kota Salatiga yang telah cukup lama berdiri ternyata belum memiliki SOP dan SPM, padahal itu seharusnya ada. Selain itu tim pemeriksa keuangan harus dilindungi dengan Undang-undang agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, artinya pemerintah yang merasa dirugikan tidak mudah menginterfensi bahkan memecat pemeriksa keuangan. Bahkan bila perlu mencontoh tindakan yang dilakukan oleh Presiden Hugo Chavez, yang memilih jalan yang tidak terlalu ampuh, tetapi cukup untuk mengirimkan pesan yang sangat dramatis dengan kampanye selama tujuh bulan untuk menyingkirkan “kanker korupsi” dari tubuh institusi peradilan, pemerintah Chaves menghentikan sementara atau memecat 400 dari 1394 hakim di negeri itu, Pope (2002)4. Untuk menunjang pembangunan yang bebas korupsi, harus melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Di Indonesia, tidak melibatkan masyarakat. Walaupun sudah ada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan mulai di tingkat desa, tetapi negara telah mempunyai program-program yang disusun oleh departemen dalam institusi negara. Jadi program pembangunan yang dirancang dalam Musrenbang tidak dilakukan bila tidak termasuk dalam program negara, padahal yang mengerti akan kebutuhan adalah masyarakatnya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat menjadi sangat perlu dilibatkan bukan hanya dalam perencanaan, tetapi dilibatkan pula dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Untuk memfasilitasi hal ini maka perlu diatur dalam undang-undang dan peraturan tentang partisipasi masyarakat. Keberadaan partisipasi masyarakat yang jelas dan dijamin dalam undang-undang maka laju korupsi dapat dihambat, karena dengan demikian berarti tidak terjadi oligarki kekuasaan dalam pemerintahan dengan kata lain terjadi akan proses menuju demokrasi. Selain itu struktur di PDAM Salatiga sangat oligarki, artinya hanya menumpuk di beberapa orang saja, seperti di Badan Pengawas, perwakilan pelanggan hanya satu, sehingga sangat sulit untuk saling mengawasi (check and balances). Hal terakhir yang harus di benahi adalah meletakkan etika pada posisi yang penting dalam kehidupan. Pengkajian dan penanaman nilai-nilai etika kemasyarakatan perlu untuk selalu ditanamkan, sehingga dicapai habitus yang bisa memberi transformasi kearah yang lebih baik dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini perlu ditanamkan secara dalam di dunia pendidikan dari yang terbawah sampai tingkat doktoral. Kemerosotan etika dalam mepengaruhi habitus akan sangat merusak tatanan yang dibangun, sebagai contoh : Program ekonomi, misalnya, bisa saja membentuk bingkai ekonomi pasar. Namun, dengan corak habitus kita sekarang, lebih mungkin yang berkembang biak adalah para maling, dan bukan pelaku pasar. Akibat merosotnya nilai etika, George Soros, pelaku yang fasih dengan kinerja bisnis sebagai mana dikutip oleh, punya kritik berikut: “…tidak masuknya moralitas dalam kalkulasi bisnis menjelaskan mengapa praktik dan gagasan fundamentalisme pasar begitu sukses”[20]. Tindakan korupsi digolongkan sebagai tindakan tak beretika, Letak etika dalam usaha pemberantasan korupsi tidak akan berguna tanpa penanaman nilai-nilai etika. Korupsi merupakan tindakan yang tidak memandang jenis kelamin dan sudah menglobal, oleh karena itu diperlukan jejaring yang bekerjasama memerangi korupsi oleh semua elemen masyarakat, bahkan sampai jejaring internasional.

Penutup

Corak habitus kita sebagai sebab tersembunyi banyak kemacetan bangsa ini mungkin terdengar sepele dan kelihatan tidak penting ketika diajukan. Setiap kebenaran selalu lebih dahulu terasakan daripada terkatakan. Saat pertama diajukan, biasanya ia juga terungkap dalam rumusan yang tidak sempurna. Upaya pemberantasan korupsi, tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, Non Goverment Organization, atau Lembaga Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi juga merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk didalamnya institusi pendidikan. Memberantas korupsi mulailah dengan diri anda dengan selalu berlandaskan takut akan Tuhan.

 Apendiks Kronologi Gerakan Sosial RSPA/® Dari Agustus 2006-Mei 2007 (Sumber : Dokumen RSPA®)

RUJUKAN

Basis, No. 11-12, Tahun ke-53, November-Desember 2004.

Bataragoa, dkk, Antisipasi Bencana Dalam Kebijakan Tentang Air, Jurnal Renai, Tahun VII No.1.2007, Salatiga

Harker, Richard, dkk, Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu (Terjemahan), Bandung :Jalasutra

Priyono, B. Herry, Kompas, 31 Desember 2007, Habitus Baru

www.unisosdem.org/kumtul_detail.php?aid=305&coid=1&caid=34&auid=3 akses pada oktober 2007

Pope, Jeremy (2002), Strategi Memberantas Korupsi (terjemahan), Jakarta : Yayasan Obor Indonesia & Transparansi International Indonesia

Suwondo, Kutut (2003) Civil Society di Aras Lokal, Salatiga: Pustaka Percikwww.seputar-indonesia.com/edisicetak/berita-utama/korupsi-di-indonesia-tertinggi-kedua-di.html akses pada 14/03/2007

www.Antikorupsi.org Akses pada 18 Oktober 2007

Geritz Febrianto Rindang Bataragoa, saat ini menempuh studi program strata satu (S1) di Fakultas Pertanian, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. aktif sebagai aktifis mahasiswa di Salatiga dan Aktifis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Salatiga. Selain itu aktif pula sebagai wartawan mahasiswa Scientiarum, UKSW. Publikasi terakhir berjudul “ANTISIPASI BENCANA DALAM KEBIJAKAN TENTANG AIR”, Dimuat dalam Jurnal Renai Tahun VII No.1.2007.